Josep Panjaitan & Partner Law Office

15/08/2024

06/10/2021

Dipidana-tidaknya seseorang, tergantung apakah orang tersebut mempunyai kesalahan ataukah tidak.

Tidak ada pidana yang diterapkan kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. (Pompe-Ahli Hukum Pidana)✍

06/10/2021

Hukum Pidana itu tidak ada gunanya tanpa hukum acara pidana ✍

01/10/2021

Saat menjadi Kuasa Hukum/Pengacara dari seorang Pejabat Pembuat Komitmen yang menjadi Terdakwa dalam kasus suap (korupsi) Pengadaan Bansos Covid-19 di Kementerian Sosial RI.
Terdakwa diputus bersalah dan dihukum 9 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 1,560 M.
Terdakwa diberikan status sebagai Justice Colaborator (seorang pelaku yg mengakui perbuatannya dan bekerjasama dengan penegak hukum membongkar keterlibatan orang lain dalam suatu perkara) dalam perkara ini.✍🙏😇⚖

Noted: Seorang Tersangka/Terdakwa yang ancaman hukuman nya 5 tahun atau lebih, wajib didampingi pengacara/penasehat hukum.
Pengacara hadir bukan untuk membela kesalahan terdakwa, namun untuk memastikan hak-hak tersangka/terdakwa tidak dilanggar sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

29/09/2021

08/09/2021

Mendampingi klien yang menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Pemerintahan saat sidang di Pengadilan Tipikor Gorontalo. Beliau didakwa melakukan korupsi dalam Pembebasan Lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang diduga merugikan keuangan negara senilai 43 miliar rupiah .

24/01/2021

30/07/2020

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum atas adanya bukti baru (novum) atau adanya kekeliruan yang nyata.
Dalam perkara Pidana, yang dapat mengajukan PK adalah terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permohonan PK diajukan terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
Ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)✍

30/07/2020

Tidak ada satupun lembaga peradilan yang bisa mengoreksi ataupun membatalkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebab putusan nya bersifat final dan mengikat.
✍

15/07/2020

Sebelum anda melakukan pembelian tanah/rumah, pastikan dulu status kepemilikannya.
Dan jangan pernah mau melakukan jual beli dengan perjanjian di bawah tangan (cuma diatas materai). Peralihan hak kepemilikan harus dengan akte otentik...

Untuk mengurangi resiko di kemudian hari, silahkan konsultasikan dengan orang yang berkompeten 🤝
Salam ✍✍

09/07/2020

Minta Arahan dulu dari Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan, Tenaga Ahli Utama KSP, Staf Ahli Wakil Ketua MPR dan para lawyer Ibukota ☕😁😃✍