ugiekgilling_lawyers

07/05/2026

Pelanggaran LP2B/LSD tdk dpt ditentukan semata-mata berdasarkan citra satelit atau peta teknis, melainkan hrs diuji thd kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dlm RTRW/RDTR yg berlaku sbg norma hukum positif daerah.

29/04/2026

KADAR PENGAWASAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :

ANTARA KEWAJIBAN NORMATIF DAN DISTORSI PRAKTIK PENGAWASAN INTERNAL

Oleh: Sugianto, S.H., M.Hum
Praktisi Hukum – GIANT LAW FIRM

Pendahuluan

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang modern dan berbasis pada prinsip negara hukum, pengawasan bukan sekadar fungsi tambahan, melainkan merupakan instrumen utama untuk menjamin agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Pengawasan menjadi jantung dari akuntabilitas publik, karena melalui mekanisme inilah tindakan pejabat pemerintahan diuji, dikoreksi, dan bila perlu diperbaiki. Dalam konteks pemerintahan daerah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik, termasuk Kepala Desa, berada dalam koridor hukum administrasi.

Namun dalam praktik, sering muncul persoalan yang serius, yakni ketika suatu pengaduan yang secara substansial mengandung dugaan penyalahgunaan wewenang justru diklasifikasikan sebagai “tidak berkadar pengawasan”. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang kualitas pengawasan, tetapi juga mengindikasikan adanya potensi distorsi dalam memahami konsep kadar pengawasan itu sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep kadar pengawasan dalam perspektif hukum administrasi, sekaligus mengkritisi praktik pengawasan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Konsep Kadar Pengawasan dalam Sistem Administrasi Pemerintahan

Secara konseptual, istilah “kadar pengawasan” tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai norma yang rigid, melainkan berkembang dalam praktik sebagai parameter internal untuk menentukan apakah suatu pengaduan layak ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan. Kadar pengawasan pada hakikatnya berkaitan dengan tingkat signifikansi suatu dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam kerangka hukum positif, fungsi pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pengawasan mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan tidak dibatasi hanya pada aspek keuangan, tetapi mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tindakan pejabat publik dalam menggunakan kewenangannya.

Dengan demikian, kadar pengawasan tidak dapat dipersempit hanya pada persoalan administratif ringan atau teknis semata. Sebaliknya, kadar pengawasan harus ditentukan berdasarkan apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap norma hukum administrasi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, dan ketidakpatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penyalahgunaan Wewenang sebagai Inti Pengawasan

Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang merupakan konsep kunci yang menjadi dasar pengujian terhadap tindakan pejabat publik. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melarang pejabat pemerintahan untuk menyalahgunakan kewenangannya. Penyalahgunaan wewenang tidak terbatas pada tindakan yang menimbulkan kerugian negara, tetapi mencakup segala bentuk tindakan yang melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam konteks ini, sangat jelas bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan objek utama dari pengawasan administratif. Tanpa pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang, fungsi pengawasan itu sendiri kehilangan maknanya. Oleh karena itu, ketika suatu pengaduan mengandung indikasi penyalahgunaan wewenang, maka secara otomatis pengaduan tersebut memiliki kadar pengawasan yang tinggi dan wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang komprehensif.

Distorsi Pemahaman Kadar Pengawasan dalam Praktik

Permasalahan muncul ketika dalam praktik, terdapat kecenderungan untuk menurunkan derajat suatu pengaduan dengan cara mengklasifikasikannya sebagai tidak berkadar pengawasan. Praktik ini seringkali dilakukan dengan alasan bahwa persoalan yang dilaporkan hanya bersifat teknis, komunikasi, atau internal masyarakat. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, banyak di antara pengaduan tersebut yang sebenarnya mengandung unsur penyalahgunaan wewenang.

Distorsi ini dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap hukum administrasi, pendekatan birokratis yang defensif, serta kecenderungan untuk menghindari konflik institusional. Akibatnya, pengawasan tidak lagi berfungsi sebagai instrumen korektif, melainkan berubah menjadi mekanisme justifikasi terhadap tindakan pejabat.

Lebih jauh, klasifikasi yang keliru ini dapat berdampak serius terhadap perlindungan hak warga negara. Ketika pengaduan yang seharusnya ditindaklanjuti justru diabaikan, maka warga kehilangan akses terhadap mekanisme koreksi administratif. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin adanya kontrol terhadap kekuasaan.

Kepala Desa dan Batasan Wewenang

Dalam konteks pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma hukum dan prinsip-prinsip administrasi.

Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, bersikap tidak adil, atau memihak dalam konflik masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan Kepala Desa yang berpotensi melanggar prinsip netralitas atau menggunakan jabatan untuk kepentingan individu harus menjadi objek pengawasan. Dalam hal ini, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan tersebut diuji secara objektif dan berdasarkan hukum.

AUPB sebagai Parameter Pengawasan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan standar normatif yang harus digunakan dalam menilai tindakan pejabat pemerintahan. AUPB mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. AUPB bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam praktik pengawasan, AUPB harus menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu tindakan pejabat dapat dibenarkan atau tidak. Jika suatu tindakan melanggar AUPB, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi. Oleh karena itu, pengabaian terhadap AUPB dalam proses pengawasan merupakan bentuk kegagalan metodologis yang serius.

Implikasi Hukum dari Salah Klasifikasi

Salah klasifikasi terhadap kadar pengawasan tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas. Ketika suatu pengaduan yang mengandung dugaan penyalahgunaan wewenang dikategorikan sebagai tidak berkadar pengawasan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk maladministrasi dalam proses pengawasan itu sendiri.

Dalam konteks ini, tindakan Inspektorat dapat menjadi objek pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Ombudsman memiliki kewenangan untuk menilai apakah telah terjadi maladministrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, kesalahan dalam menentukan kadar pengawasan tidak hanya berdampak pada perkara yang dilaporkan, tetapi juga dapat berujung pada evaluasi terhadap kinerja pengawasan itu sendiri.

Penutup

Kadar pengawasan bukanlah konsep yang dapat ditafsirkan secara sempit atau digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab pengawasan. Sebaliknya, kadar pengawasan harus dipahami sebagai indikator tingkat kepentingan suatu pengaduan dalam konteks hukum administrasi. Setiap dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, dan ketidakpatuhan terhadap AUPB merupakan objek utama pengawasan yang tidak dapat diabaikan.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam praktik pengawasan, dari pendekatan yang defensif menuju pendekatan yang objektif dan berbasis hukum. Inspektorat sebagai APIP harus menjalankan fungsinya secara profesional dan independen, serta memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara proporsional sesuai dengan kadar pengawasannya.

Pada akhirnya, pengawasan yang efektif bukan hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi tentang menjaga integritas pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negara. Tanpa pengawasan yang berkualitas, prinsip negara hukum akan kehilangan maknanya, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus tergerus.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Ridwan HR. 2018. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Indroharto. 1993. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bagir Manan. 2004. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: FH UII Press.

Muchsan. 2000. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

S.F. Marbun. 2011. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

19/04/2026

Dalam negara hukum seperti Indonesia, tidak ada ruang bagi pembenaran pelanggaran hukum atas dasar kebiasaan atau kultur sosial. Prinsip dasar Negara Hukum (Rechtsstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya, hukum memiliki kedudukan tertinggi (supremacy of law) yang mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali.

Norma hukum bersifat imperatif dan memaksa (dwingend recht), sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh praktik sosial, kebiasaan, maupun kesepakatan yang bertentangan dengannya. Bahkan dalam konteks hukum perdata, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya, kultur atau kebiasaan yang bertentangan dengan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat dan batal demi hukum.

Lebih jauh, dalam rezim hukum pidana, asas legalitas (nullum crimen sine lege) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dibenarkan atau dipidana berdasarkan hukum, bukan berdasarkan penerimaan sosial. Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap suatu praktik tidak serta-merta menjadikannya sah secara hukum.

Dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum, setiap tindakan yang menyimpang dari norma hukum tetap dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, meskipun telah menjadi kebiasaan. Kultur sosial hanya dapat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, secara yuridis tidak dapat disangkal bahwa:
Norma hukum memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan mengikat dibandingkan kultur sosial, karena hukum bersumber dari konstitusi, bersifat memaksa, dan dilengkapi dengan sanksi.

Setiap upaya menjadikan kultur sebagai dasar pembenaran pelanggaran hukum adalah bentuk penyimpangan terhadap prinsip negara hukum dan harus ditolak dalam setiap argumentasi hukum.

19/04/2026

Dalam negara hukum seperti Indonesia, tidak ada ruang bagi pembenaran pelanggaran hukum atas dasar kebiasaan atau kultur sosial. Prinsip dasar Negara Hukum (Rechtsstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya, hukum memiliki kedudukan tertinggi (supremacy of law) yang mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali.
Norma hukum bersifat imperatif dan memaksa (dwingend recht), sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh praktik sosial, kebiasaan, maupun kesepakatan yang bertentangan dengannya. Bahkan dalam konteks hukum perdata, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya, kultur atau kebiasaan yang bertentangan dengan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat dan batal demi hukum.
Lebih jauh, dalam rezim hukum pidana, asas legalitas (nullum crimen sine lege) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dibenarkan atau dipidana berdasarkan hukum, bukan berdasarkan penerimaan sosial. Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap suatu praktik tidak serta-merta menjadikannya sah secara hukum.
Dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum, setiap tindakan yang menyimpang dari norma hukum tetap dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, meskipun telah menjadi kebiasaan. Kultur sosial hanya dapat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, secara yuridis tidak dapat disangkal bahwa:
Norma hukum memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan mengikat dibandingkan kultur sosial, karena hukum bersumber dari konstitusi, bersifat memaksa, dan dilengkapi dengan sanksi.
Setiap upaya menjadikan kultur sebagai dasar pembenaran pelanggaran hukum adalah bentuk penyimpangan terhadap prinsip negara hukum dan harus ditolak dalam setiap argumentasi hukum.

19/04/2026

Dalam negara hukum seperti Indonesia, tidak ada ruang bagi pembenaran pelanggaran hukum atas dasar kebiasaan atau kultur sosial. Prinsip dasar Negara Hukum (Rechtsstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya, hukum memiliki kedudukan tertinggi (supremacy of law) yang mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali.

Norma hukum bersifat imperatif dan memaksa (dwingend recht), sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh praktik sosial, kebiasaan, maupun kesepakatan yang bertentangan dengannya. Bahkan dalam konteks hukum perdata, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya, kultur atau kebiasaan yang bertentangan dengan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat dan batal demi hukum.

Lebih jauh, dalam rezim hukum pidana, asas legalitas (nullum crimen sine lege) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dibenarkan atau dipidana berdasarkan hukum, bukan berdasarkan penerimaan sosial. Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap suatu praktik tidak serta-merta menjadikannya sah secara hukum.

Dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum, setiap tindakan yang menyimpang dari norma hukum tetap dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, meskipun telah menjadi kebiasaan. Kultur sosial hanya dapat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, secara yuridis tidak dapat disangkal bahwa:
Norma hukum memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan mengikat dibandingkan kultur sosial, karena hukum bersumber dari konstitusi, bersifat memaksa, dan dilengkapi dengan sanksi.

Setiap upaya menjadikan kultur sebagai dasar pembenaran pelanggaran hukum adalah bentuk penyimpangan terhadap prinsip negara hukum dan harus ditolak dalam setiap argumentasi hukum.

13/04/2026

29/03/2026

POLITIK HUKUM DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA:

ANALISIS KRITIS ATAS RISIKO SOLIDARITAS INSTITUSIONAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK WARGA

(Studi Kasus Ilustratif Perkara Hari Sunarno)

Oleh:
Sugianto, S.H., M.Hum
Praktisi Hukum – Giant Law Firm

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menganalisis politik hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik sosial yang melibatkan aparatur desa. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum administrasi negara. Kasus yang dialami oleh Hari Sunarno digunakan sebagai ilustrasi untuk mengkaji potensi ketegangan antara kewenangan kepala desa dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko munculnya solidaritas institusional yang dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol eksternal dan optimalisasi peran peradilan sebagai penjaga keadilan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pemerintah Desa, Penyalahgunaan Wewenang, Akuntabilitas, Negara Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.

Pemerintah desa sebagai entitas pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik sosial. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika kewenangan digunakan tanpa batas yang jelas.

Kasus yang dialami oleh Hari Sunarno memberikan ilustrasi mengenai kompleksitas hubungan antara warga, aparatur desa, dan mekanisme penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana politik hukum mengatur kewenangan pemerintah desa dalam penyelesaian konflik warga?
2. Bagaimana risiko solidaritas institusional mempengaruhi objektivitas penegakan hukum?
3. Bagaimana mekanisme hukum dapat menjamin perlindungan hak warga negara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan:
• perundang-undangan
• konseptual
• studi kasus ilustratif

II. TINJAUAN TEORITIS

A. Politik Hukum

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang meliputi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

Politik hukum tidak hanya menentukan “apa hukum itu”, tetapi juga “ke mana hukum diarahkan”.

B. Negara Hukum dan Perlindungan HAM

Konsep negara hukum mengandung unsur:
• supremasi hukum
• persamaan di hadapan hukum
• perlindungan HAM

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan inti dari negara hukum.

C. Penyalahgunaan Wewenang

Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang meliputi:
• melampaui kewenangan
• mencampuradukkan kewenangan
• bertindak sewenang-wenang

Sebagaimana diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

III. PEMERINTAH DESA DAN BATAS KEWENANGAN

Kewenangan kepala desa diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Namun kewenangan tersebut dibatasi oleh:
• asas legalitas
• asas tidak memihak
• asas profesionalitas

Kepala desa tidak boleh bertindak sebagai pihak dalam konflik warga, melainkan harus menjadi mediator yang netral.

IV. ANALISIS KASUS ILUSTRATIF

Dalam ilustrasi perkara Hari Sunarno, terdapat beberapa fenomena penting:
1. Terjadinya konflik sosial berbasis lingkungan
2. Adanya forum terbuka yang melibatkan massa
3. Potensi tekanan sosial terhadap individu
4. Keterlibatan aparatur desa

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari penyelesaian hukum formal menuju pendekatan sosial yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

V. SOLIDARITAS INSTITUSIONAL DAN RISIKO OBJEKTIVITAS

Konsep “solidaritas institusional” merujuk pada kecenderungan lembaga untuk:
• melindungi anggotanya
• menjaga citra institusi
• menghindari konflik internal

Fenomena ini tidak selalu terjadi, tetapi merupakan risiko dalam sistem birokrasi.

Dampaknya:
• potensi bias dalam pemeriksaan
• menurunnya kepercayaan publik
• terhambatnya keadilan substantif

VI. PERAN LEMBAGA PENGAWAS

Pengawasan terhadap pemerintah desa dilakukan melalui:
• Inspektorat
• Ombudsman
• Aparat penegak hukum

Namun efektivitasnya sangat bergantung pada independensi dan profesionalitas.

VII. PERAN PERADILAN

Peradilan memiliki peran sebagai:

ultimum remedium dalam pencarian keadilan

Melalui gugatan PMH berdasarkan:

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

warga dapat menuntut perlindungan hukum.

VIII. ANALISIS HAK KONSTITUSIONAL

Hak atas rasa aman dan martabat manusia merupakan hak fundamental.

Tekanan sosial terhadap individu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak tersebut jika:
• dilakukan secara sistematis
• melibatkan kekuasaan
• menimbulkan kerugian nyata

IX. POLITIK HUKUM YANG RESPONSIF

Politik hukum yang ideal harus:
1. melindungi warga negara
2. membatasi kekuasaan
3. menjamin keadilan
4. mendorong akuntabilitas

X. REKOMENDASI
1. Penguatan pengawasan eksternal
2. Peningkatan kapasitas aparatur desa
3. Transparansi dalam penyelesaian konflik
4. Penguatan akses ke pengadilan

XI. PENUTUP

Kasus ilustratif Hari Sunarno menunjukkan bahwa hukum harus hadir tidak hanya sebagai norma, tetapi sebagai alat perlindungan nyata bagi warga negara.

Politik hukum yang sehat adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, serta memastikan bahwa tidak ada warga yang dirugikan oleh tindakan yang tidak proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

14/03/2026

ESEM BUPATI, SEMU MANTRI, DUPAK KULI:
Filosofi Kepemimpinan Jawa dan Kritik Sosial terhadap Kekuasaan

Oleh: Sugianto, S.H., M.Hum.
Praktisi Hukum – Giant Law Firm

I. Pendahuluan

Budaya Jawa dikenal sebagai salah satu tradisi kebudayaan yang kaya dengan simbol, metafora, dan peribahasa. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, berbagai ungkapan tradisional tidak sekadar menjadi alat komunikasi sehari-hari, melainkan juga mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam. Salah satu ungkapan yang sering muncul dalam diskursus sosial dan politik masyarakat Jawa adalah “Esem Bupati, Semu Mantri, Dupak Kuli.”

Peribahasa ini menggambarkan pola hubungan antara pemimpin, birokrasi, dan rakyat dalam struktur sosial masyarakat Jawa. Ungkapan tersebut memuat refleksi kritis terhadap bagaimana kekuasaan dijalankan serta bagaimana masyarakat merespons kekuasaan itu sendiri.

Dalam konteks budaya Jawa, kepemimpinan sering dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan, ketenangan, serta wibawa dalam menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, seorang pemimpin ideal digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah terpancing emosi, melainkan mampu menunjukkan kebijaksanaan melalui sikap tenang dan pengendalian diri. Dari sinilah muncul konsep “esem”, yaitu senyum atau ketenangan yang mencerminkan kekuatan batin seorang pemimpin.

Namun, dalam praktik sosial dan politik, konsep tersebut tidak jarang mengalami distorsi. Ketika sikap tenang dan simbolik tidak diikuti dengan tindakan nyata, kepemimpinan dapat berubah menjadi sekadar pencitraan atau simbolisme belaka. Di sinilah ungkapan “Esem Bupati, Semu Mantri, Dupak Kuli” berfungsi sebagai kritik sosial yang tajam terhadap struktur kekuasaan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna filosofis ungkapan tersebut dari perspektif budaya Jawa, sekaligus menelaah relevansinya dalam dinamika kepemimpinan dan birokrasi modern.

II. Konsep Kepemimpinan dalam Tradisi Jawa

Dalam tradisi Jawa, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai posisi kekuasaan formal, tetapi juga sebagai manifestasi dari kualitas moral dan spiritual seseorang. Seorang pemimpin dianggap memiliki legitimasi apabila ia mampu menunjukkan keutamaan-keutamaan tertentu yang dihargai dalam budaya Jawa.

Beberapa karakter utama yang melekat pada pemimpin ideal dalam pandangan masyarakat Jawa antara lain:
1. Sabar
2. Tenang
3. Tidak mudah marah
4. Menjaga wibawa

Sikap-sikap tersebut merupakan manifestasi dari nilai pengendalian diri, yang dalam budaya Jawa dipandang sebagai tanda kedewasaan dan kebijaksanaan.

Pemimpin yang baik tidak boleh mudah tersulut emosi, karena kemarahan dianggap sebagai bentuk kelemahan. Sebaliknya, ketenangan dan kesabaran dipandang sebagai kekuatan yang menunjukkan kedalaman batin seorang pemimpin.

Dalam konteks ini, konsep “esem” menjadi simbol penting. Senyum tidak sekadar ekspresi wajah, tetapi merupakan representasi dari sikap batin yang tenang, sabar, dan penuh pengendalian diri.

Namun demikian, konsep tersebut tidak berarti bahwa seorang pemimpin harus selalu bersikap pasif. Ketenangan justru seharusnya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang bijaksana dan tegas.

III. Esem Bupati: Simbol Kebijaksanaan atau Simbolisme Kekuasaan

Ungkapan “Esem Bupati” merujuk pada sikap pemimpin yang menghadapi berbagai persoalan dengan senyum atau ketenangan.

Dalam filosofi kepemimpinan Jawa, sikap tersebut memiliki makna yang positif. Seorang pemimpin tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek secara matang.

Senyum seorang pemimpin sering dimaknai sebagai tanda bahwa ia memiliki pengendalian diri yang kuat serta mampu menjaga stabilitas sosial.

Namun dalam praktik sosial, makna ini sering mengalami pergeseran. Tidak sedikit pemimpin yang menggunakan simbol-simbol ketenangan dan kesabaran sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab atau menunda penyelesaian masalah.

Dalam situasi seperti itu, “Esem Bupati” tidak lagi mencerminkan kebijaksanaan, melainkan berubah menjadi simbol ketidakpedulian terhadap persoalan rakyat.

Masyarakat Jawa yang dikenal kritis terhadap kekuasaan kemudian menggunakan ungkapan ini sebagai bentuk sindiran terhadap pemimpin yang terlihat tenang tetapi tidak melakukan tindakan nyata.

IV. Semu Mantri: Dilema Birokrasi dalam Struktur Kekuasaan

Bagian kedua dari peribahasa ini adalah “Semu Mantri.”

Dalam sistem pemerintahan tradisional Jawa, mantri merupakan pejabat yang berada di tingkat menengah. Mereka memiliki peran sebagai penghubung antara pemimpin dan rakyat.

Posisi ini membuat mantri berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka harus menunjukkan loyalitas kepada pemimpin. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tuntutan dan keluhan masyarakat.

Akibatnya, sikap yang sering muncul adalah “semu”, yaitu sikap yang tidak sepenuhnya jelas atau cenderung diplomatis.

Dalam bahasa sederhana, sikap semu dapat diartikan sebagai upaya untuk bermain aman. Pejabat birokrasi sering kali menghindari konflik dengan atasan, sekaligus berusaha menjaga hubungan dengan masyarakat.

Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam sistem pemerintahan tradisional, tetapi juga dalam birokrasi modern.

Birokrasi sering dikritik karena dianggap terlalu berhati-hati, lamban, dan tidak berani mengambil keputusan tegas. Dalam banyak kasus, pejabat birokrasi lebih memilih mempertahankan posisi mereka daripada mengambil risiko yang dapat mempengaruhi kariernya.

Dengan demikian, ungkapan “Semu Mantri” mencerminkan dilema birokrasi yang berada di antara kepentingan kekuasaan dan kepentingan masyarakat.

V. Dupak Kuli: Simbol Perlawanan Rakyat

Bagian terakhir dari peribahasa ini adalah “Dupak Kuli.”

Kata “dupak” berarti tendangan atau tindakan keras. Dalam konteks sosial, istilah ini menggambarkan reaksi spontan dan keras dari rakyat kecil ketika menghadapi ketidakadilan.

Rakyat yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan atau jalur birokrasi sering kali mengekspresikan ketidakpuasan mereka secara langsung.

Dalam sejarah Jawa, berbagai bentuk perlawanan rakyat pernah terjadi sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.

Salah satu contoh paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa.

Perang tersebut dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang dianggap merugikan masyarakat Jawa.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika saluran aspirasi rakyat tertutup, reaksi yang muncul sering kali bersifat keras dan radikal.

Dalam konteks peribahasa, “Dupak Kuli” menggambarkan kondisi di mana rakyat kecil merasa tidak memiliki pilihan selain melakukan perlawanan langsung terhadap kekuasaan.

VI. Kritik Sosial dalam Budaya Jawa

Budaya Jawa dikenal memiliki tradisi kritik sosial yang unik. Kritik terhadap kekuasaan sering disampaikan melalui simbol, peribahasa, atau karya sastra.

Cara ini memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik tanpa harus berhadapan langsung dengan penguasa.

Peribahasa “Esem Bupati, Semu Mantri, Dupak Kuli” merupakan salah satu contoh bagaimana masyarakat Jawa menggunakan bahasa simbolik untuk menggambarkan ketimpangan dalam struktur kekuasaan.

Melalui ungkapan tersebut, masyarakat mengingatkan bahwa stabilitas sosial tidak dapat dipertahankan jika pemimpin hanya mengandalkan simbolisme, birokrasi bersikap ambigu, dan rakyat dipaksa menanggung beban ketidakadilan.

VII. Relevansi dalam Kepemimpinan Modern

Meskipun berasal dari tradisi budaya lama, peribahasa ini tetap relevan dalam konteks kepemimpinan modern.

Dalam banyak kasus, pola yang digambarkan oleh ungkapan tersebut masih dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan kontemporer.

Pemimpin yang terlalu mengandalkan citra tanpa tindakan nyata dapat kehilangan kepercayaan masyarakat. Birokrasi yang terlalu berhati-hati juga berpotensi menghambat penyelesaian masalah publik.

Sementara itu, rakyat yang merasa tidak didengar dapat mengekspresikan ketidakpuasan melalui berbagai bentuk protes sosial.

Karena itu, peribahasa ini dapat dipahami sebagai pengingat bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan keseimbangan antara kebijaksanaan, ketegasan, dan keberpihakan kepada rakyat.

VIII. Penutup

Ungkapan “Esem Bupati, Semu Mantri, Dupak Kuli” merupakan refleksi mendalam dari pengalaman historis masyarakat Jawa dalam menghadapi struktur kekuasaan.

Peribahasa ini menggambarkan tiga lapisan sosial dalam sistem kepemimpinan: pemimpin, birokrasi, dan rakyat.

Melalui simbol-simbol sederhana, masyarakat Jawa menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan yang hanya mengandalkan simbolisme, birokrasi yang bersikap ambigu, serta kondisi rakyat yang terpaksa bereaksi keras karena merasa tidak didengar.

Pada akhirnya, pesan moral dari ungkapan ini sangat jelas: kepemimpinan yang ideal tidak cukup hanya dengan senyum dan simbol, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Jika nilai-nilai tersebut dapat dijalankan secara konsisten, maka hubungan antara pemimpin, birokrasi, dan rakyat dapat berjalan secara harmonis, sebagaimana yang dicita-citakan dalam filosofi kepemimpinan Jawa.

Daftar Pustaka

Clifford Geertz. (1960). The Religion of Java. Chicago: University of Chicago Press.

Clifford Geertz. (1980). Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali. Princeton: Princeton University Press.

Koentjaraningrat. (1984). Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.

Koentjaraningrat. (1990). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Franz Magnis‑Suseno. (1984). Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta: Gramedia.

Franz Magnis‑Suseno. (1997). Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.

Benedict Anderson. (1990). Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

Benedict Anderson. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

Niels Mulder. (1994). Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java. Yogyakarta: Kanisius.

Niels Mulder. (2005). Mysticism in Java: Ideology in Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.

Denys Lombard. (2008). Nusa Jawa: Silang Budaya. Jakarta: Gramedia.

M.C. Ricklefs. (2007). A History of Modern Indonesia Since c.1200. Stanford: Stanford University Press.

M.C. Ricklefs. (2013). Islamisation and Its Opponents in Java. Honolulu: University of Hawai‘i Press.

Soedjatmoko. (1984). Dimensi Manusia dalam Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

Soerjono Soekanto. (2006). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.