lbhsolo.soratice

13/03/2024

[Re-launching Microsite KonsumenCerdas.id]

Hai Sobat Soratizen , kenalin nih, wajah baru KonsumenCerdas.id!
Sudah kenal belum? KonsumenCerdas.id ini sebuah platform untuk edukasi perlindungan konsumen di Indonesia loh.
Di dalamnya, sobat Soratizen bisa mendapat banyak sekali informasi penting soal perlindungan konsumen di Indonesia. Selain lengkap dan menyeluruh, platform ini mudah diakses dan dipahami.

Kini, KonsumenCerdas.id hadir kembali dengan konten yang lebih lengkap dan fitur aksesibilitas tambahan buat teman-teman tuna netra loh!

Di sini juga ada kolom Forum buat diskusi seputar topik konsumen, terbuka dan gratis bagi seluruh masyarakat. menggandeng menjadi mitra penjawab Forum Konsumencerdas.

Penasaran detailnya? Yuk, segera kunjungi KonsumenCerdas.id untuk menjelajahi fitur-fitur keren ini!


Polling yuk !. Apakah kamu merasa informasi tentang hak konsumen sudah cukup tersedia di media sosial?

07/12/2023

13 Program Kerja Lembaga Bantuan Hukum SORATICE

1. Konsultasi Hukum Gratis:
Menyelenggarakan layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat untuk memberikan panduan hukum awal terkait permasalahan yang dihadapi.

2. Pendampingan Hukum:
Memberikan pendampingan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan representasi hukum dalam berbagai perkara, termasuk persidangan.

3. Pelatihan Hukum Masyarakat:
Mengadakan pelatihan hukum untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka dan sistem peradilan.

4. Advokasi Hukum dan Kebijakan:
Terlibat dalam kegiatan advokasi untuk memperjuangkan perubahan kebijakan hukum yang mendukung keadilan dan hak asasi manusia.

5. Penyuluhan Hukum di Sekolah dan Kampus:
Memberikan penyuluhan hukum di sekolah dan kampus guna meningkatkan pemahaman generasi muda tentang hukum dan hak-hak mereka.

6. Penanganan Kasus Diskriminasi:
Menangani kasus-kasus diskriminasi dengan memberikan bantuan hukum kepada korban dan melakukan upaya penegakan hukum.

7. Pelayanan Hukum untuk Masyarakat Marginal:
Fokus pada memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat marginal yang mungkin sulit mengakses bantuan hukum.

8. Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:
Mengembangkan program mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat.

9. Pemantauan Hak Asasi Manusia:
Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan terlibat dalam upaya penegakan hak asasi manusia.

10. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Hukum:
Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktisi hukum.

11. Program Literasi Hukum:
Menyelenggarakan program literasi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang sistem peradilan dan hukum.

12. Pendampingan Korban Kekerasan:
Menyediakan pendampingan hukum khusus untuk korban kekerasan, termasuk kekerasan domestik dan seksual.

13. Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Melakukan pelatihan dan pengembangan terus-menerus bagi tim advokasi untuk memastikan kualitas layanan hukum yang optimal.

06/12/2023

Empowering voices, shaping justice. LBH Soratice Law Student Interns capturing the essence of advocacy through lens and learning.

04/12/2023

Sukoharjo,Senin4 Desember 2023

Menghadiri undangan dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-95 dan Kampanye 16
Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,Talkshow dengan tema “Mewujudkan Kabupaten
Sukoharjo Menuju Bebas Kekerasan Seksual pada Perempuan dan
Anak”.

Kerangka Acuan
Talkshow Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
“MENGAWAL IMPLEMENTASI UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL”.

Tujuan Kegiatan dan Hasil yang di harapkan :
Tujuan Kegiatan:
1. Melihat kerentanan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Sukoharjo
sebagai masalah bersama.
2. Membangun kepedulian lintas sektor atas persoalan kekerasan di kota Sukoharjo
untuk memastikan adanya upaya konkret lintas sektor dalam mewujudkan
perlindungan, dan upaya pencegahan kekerasan.
3. Memastikan terpenuhinya hak hak korban mulai dari penanganan hingga pemulihan
kekerasan sesuai dengan mandat UU TPKS.

Hasil yang di harapkan:
1. Adanya peta kerentanan, persoalan kekerasan dan tantangan pencegahan dan
penanganan kekerasan di Kabupaten Sukoharjo.
2. Terbangun komitment lintas sektor di Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan
perlindungan, dan upaya pencegahan kekerasan sesuai dengan peran dan fungsinya
masing masing.
3. Adanya peran lintas sektor dalam memastikan terpenuhinya hak hak korban
kekerasan seksual sesuai dengan mandat UU TPKS.

23/11/2023

17/11/2023

Workshop ini diselenggarakan oleh perkumpulan NGO yang bekerja sama dengan Indonesia , melalui program Community System Strengthening & Human Rights (CSSHR).

Dengan workshop ini diharapkan akan menghasilkan Rekomendasi atau masukan bagi perbaikan kebijakan, dalam Implementasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Surakarta.

12/10/2023

Apakah kamu mengalami masalah hukum atau butuh seseorang untuk diajak berbicara?

Jangan ragu, kami siap mendengarkan. Layanan curhat kami adalah ruang aman untuk membagikan beban kamu.

Kami peduli, kami mendengar, dan kami siap membantu.

Layanan ini dapat kamu gunakan untuk curhat, berkeluh kesah, bercerita dan menumpahkan seluruh isi hati khususnya berkaitan dengan hukum.

Layanan ini diperuntukan bagi siapapun yang ingin mendapatkan informasi tentang hukum, bertanya mengenai apa saja tentang hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum juga dapat menggunakan layanan ini untuk bertanya dan berdiskusi seputar materi / tugas kuliahnya.

Layanan ini disediakan tanpa biaya apapun.

27/08/2023

Diskusi Publik "Solo Bebas Berekspresi : Mengupas Tantangan Kebebasan Berekspresi dan Jalan Panjang Revisi UU ITE"

Sabtu, 26 Agustus 2023

25/08/2023

"Bergerak bersama menuju kesetaraan!"

Point acara diskusi & koordinasi terkait kerjasama antara Deputi Keperempuanan BEM FH UNS dan LBH SORATICE hari ini adalah sbb :

•Fokus pada penanganan isu di lingkungan kampus. (Pencegahan, penanganan & evaluasi)
•Dalam MoU Desa Binaan baru-baru ini, tercapai kesepakatan penting terkait kasus insidentil. Jika ada aduan di luar posbakum desa binaan, BEM FH UNS siap bekerjasama untuk berkoodinasi dengan LBH Soratice.
•Diskusi mendalam seputar kekerasan/pelecehan seksual akan menjadi fokus ke depan. Bersama.

Mari dukung upaya kami dalam mendorong perubahan positif untuk perempuan dalam lingkungan hukum & HAM.

10/06/2023

Menghadiri undangan pemateri dalam kegiatan Pelatihan Dasar Bantuan Hukum (PDBH) oleh
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (LKBHMI)
HMI Cabang Surakarta dengan tema “Keadilan dan Hukum dalam Konsepsi
Demokrasi dalam Pembangunan Hukum”.

Pembangunan hukum nasional yang efektif dan efisien merupakan salah satu
kunci untuk mencapai keadilan dan demokrasi yang sejati dalam sebuah negara.
Namun, pada kenyataannya, proses pembangunan hukum nasional tidaklah mudah dan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan
utama dalam pembangunan hukum nasional adalah menjamin bahwa hukum
ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, konsep keadilan dan
hukum menjadi sangat penting, karena keadilan merupakan tujuan utama dalam sistem
hukum yang adil dan demokratis.

16/05/2023

Kemenkumham Jateng-BHPN Gelar Diseminasi Penjaringan & Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025-2027

Jumat (12/05).

Pemberian Layanan Bantuan Hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU Bantuan Hukum, dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum (organisasi kemasyarakatan/lembaga bantuan hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi Kemenkumham) yang memberikan layanan bantuan hukum langsung kepada masyarakat khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum.

Sehingga dalam sambutannya, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kartiko Nurintias mengungkapkan perlunya evaluasi dan meningkatkan kualitas dalam program Bantuan Hukum baik yang Ligitasi maupun Non Ligitasi.

Persentase dari jumlah ligitasi saat ini masih sangat dominan. Artinya secara kuantitas sudah bisa memenuhi kebutuhan namun secara kualitas harus dilakukan evaluasi, sehingga ke depan program non ligitasi yang akan didominankan agar dapat mengubah mindset dan lebih memberi edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh para Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan Calon Pemberi Bantuan Hukum di provinsi Jawa Tengah.

01/05/2023

Kita harus berjuang bersama untuk menciptakan dunia kerja yang adil dan bermartabat bagi semua pekerja.