https://www.facebook.com/102614268511982/

Jdih_Kpu_Kabupaten_Sukabumi, Jl. Letkol Eddie Soekardi, Babakan, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sukabumi (2026)

21/08/2026

Hai 👋🏻
📖 Quote of The Day
“Tanpa memahami hukum, kita mudah menjadi korban atau pelanggar.”
— Yusril Ihza Mahendra
Hukum bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga pengetahuan yang penting untuk dipahami. Dengan memahami hukum, kita dapat mengetahui hak dan kewajiban, bertindak lebih bijak, serta terhindar dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. ⚖️
✨ Yuk, tingkatkan kesadaran dan pemahaman hukum mulai dari diri sendiri!
JDIH KPU RI
JDIH KPU Provinsi Jawa Barat
❤️

20/08/2026

Hai 👋🏻
📖 Glosarium Hukum
Tahukah kamu apa arti istilah “Eigendom” ? 🤔
⚖️ Eigendom merupakan istilah dalam hukum perdata yang merujuk pada hak milik, yaitu hak seseorang atas suatu benda yang memberikan kewenangan paling luas kepada pemiliknya untuk menggunakan, menikmati, menguasai, dan melakukan perbuatan hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
📚 Yuk, kenali lebih banyak istilah hukum agar semakin melek hukum!

JDIH KPU RI
JDIH KPU Provinsi Jawa Barat

19/08/2026

Hai 👋🏻

📌 Perlukah syarat usia minimal calon anggota KPU dan Bawaslu RI diturunkan agar memberi ruang lebih besar bagi anak muda, ataukah batas usia 40 tahun tetap diperlukan demi menjaga kredibilitas dan kesiapan penyelenggara Pemilu? 🤔

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 21 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan tersebut diajukan oleh Yunita Utami dan Mahadi Rahman Harahap yang merasa terhalang ketentuan batas usia minimal 40 tahun untuk mendaftar sebagai anggota KPU RI atau Bawaslu RI.

📌 Pokok Pembahasan dalam Video:

1️⃣ Latar Belakang Permohonan
Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan alternatif terhadap ketentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI. Para pemohon mengusulkan agar persyaratan usia tersebut dapat digantikan atau disertai dengan persyaratan berupa pengalaman, serupa dengan pertimbangan Mahkamah dalam perkara mengenai syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

2️⃣ Pertimbangan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah menilai bahwa batas usia minimal bagi anggota KPU dan Bawaslu merupakan open legal policy pembentuk undang-undang yang rasional dan memiliki keterkaitan dengan tingkat kedewasaan serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

Mahkamah juga menilai bahwa anggota KPU dan Bawaslu merupakan selected officials yang dipilih melalui mekanisme seleksi. Karakteristik tersebut berbeda dengan elected officials yang memperoleh jabatan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga tidak dapat disamakan begitu saja.

3️⃣ Penegasan Putusan
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak seluruh permohonan. Ketentuan batas usia minimal 40 tahun dinilai tidak menghilangkan hak seseorang untuk menjadi anggota KPU atau Bawaslu, melainkan menunda kesempatan tersebut sampai persyaratan usia terpenuhi.

JDIH KPU RI
JDIH KPU Provinsi Jawa Barat

13/08/2026

Hai 👋🏻

📖 Glosarium Hukum

Tahukah kamu arti istilah "Eendaade Samenloop" dalam dunia hukum? 🤔

Eendaade Samenloop berasal dari bahasa Belanda yang berarti perbarengan satu perbuatan. Istilah ini merujuk pada suatu perbuatan yang sekaligus mengandung beberapa tindak pidana atau memenuhi beberapa ketentuan pidana.

Dalam praktik hukum pidana, Eendaade Samenloop berkaitan dengan keadaan ketika satu perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dipandang sebagai beberapa tindak pidana. Konsep ini penting dalam menentukan bagaimana ketentuan pidana diterapkan terhadap suatu perbuatan serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya diberikan.

📚 Yuk, kenali lebih banyak istilah hukum melalui Glosarium Hukum JDIH KPU Kabupaten Sukabumi agar semakin paham dengan berbagai konsep hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

JDIH KPU RI
JDIH KPU Provinsi Jawa Barat

05/08/2026

Hai 👋🏻

📌 Perlukah KPU dan Bawaslu diberi kewenangan khusus untuk meneliti hingga mengumumkan rekam jejak capres dan cawapres—mulai dari riwayat kesehatan, dugaan korupsi, hingga isu pelanggaran HAM—sebelum hari pemungutan suara? 🤔

🔎 Yuk, simak pembahasannya pada edisi Hukumpedia kali ini.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah menegaskan bahwa tidak terdapat alasan konstitusional untuk mengubah kewenangan KPU dan Bawaslu sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon.

📌 Pokok Pembahasan dalam Video:

1️⃣ Latar Belakang Permohonan
Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru terhadap frasa "melaksanakan tugas lain..." dalam Undang-Undang Pemilu agar KPU dan Bawaslu diwajibkan melakukan penelitian khusus terhadap rekam jejak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penelitian tersebut meliputi riwayat kesehatan, rekam psikologis, dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dugaan pelanggaran HAM, hingga rekam jejak karier, yang hasilnya diumumkan kepada publik pada hari terakhir masa kampanye.

2️⃣ Pertimbangan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah menilai bahwa ketentuan mengenai tugas KPU dan Bawaslu telah dirumuskan secara terbuka agar bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemilu. Menurut Mahkamah, menambahkan kewajiban sebagaimana dimohonkan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersempit makna norma yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang.

3️⃣ Penegasan Putusan
Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak seluruh permohonan. Dengan demikian, kewenangan KPU dan Bawaslu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

JDIH KPU RI
JDIH KPU Provinsi Jawa Barat

05/08/2026

Hai 👋🏻
KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan Rapat Pleno Pemeriksaan dan Pengesahan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Periode Juli 2026 pada Rabu (05/08/2026) di Kantor KPU Kabupaten Sukabumi.
Rapat pleno dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukabumi, Sekretaris, pejabat struktural, serta Tim Satuan Tugas SPIP. Dalam kegiatan ini dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan verifikasi terhadap Laporan SPIP beserta dokumen pendukung, termasuk Kartu Kendali dan kelengkapan administrasi lainnya, guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Setelah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Laporan SPIP Periode Juli 2026 disahkan sebagai dasar pengunggahan ke aplikasi e-SPIP. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KPU Kabupaten Sukabumi dalam memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
JDIH KPU RI
JDIH KPU Provinsi Jawa Barat

03/08/2026

Hai 👋🏻
📖 Adagium Hukum: Cujus Est Commodum, Ejus Debet Esse Incommodum
Adagium ini bermakna bahwa setiap orang yang memperoleh keuntungan dari suatu keadaan juga harus siap menanggung risiko atau kerugian yang menyertainya.
Dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penerapan hukum, hak dan manfaat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Prinsip ini mengajarkan bahwa seseorang tidak hanya menikmati keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari tindakan atau kepentingannya.
Melalui pemahaman adagium ini, kita diingatkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan keadilan.
Yuk, terus tingkatkan literasi hukum bersama JDIH KPU Kabupaten Sukabumi! ⚖️📚
JDIH KPU RI
JDIH KPU Provinsi Jawa Barat

31/07/2026

Hai 👋🏻
"Supremasi hukum adalah syarat mutlak bagi tegaknya demokrasi."
- Prof. Miriam Budiardjo
Demokrasi yang sehat tidak hanya diwujudkan melalui pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga dengan adanya supremasi hukum. Artinya, setiap orang, tanpa terkecuali, tunduk pada hukum yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban warga negara terlindungi secara adil.
Bagi penyelenggara pemilu, supremasi hukum menjadi landasan dalam menjalankan setiap tahapan pemilu secara profesional, berintegritas, dan akuntabel. Dengan menjunjung tinggi hukum, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat terus terjaga.
Mari bersama-sama memperkuat budaya taat hukum demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
JDIH KPU RI
JDIH KPU Provinsi Jawa Barat

30/07/2026

Hai 👋🏻
📖 Glosarium Hukum
Tahukah kamu arti istilah "Echtheid" dalam dunia hukum? 🤔
Echtheid berasal dari bahasa Belanda yang berarti kebenaran, keaslian, atau keautentikan. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu dokumen, bukti, atau informasi benar-benar asli, tidak dipalsukan, serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Dalam praktik hukum, keautentikan suatu dokumen memiliki peran penting karena dapat memengaruhi kekuatan pembuktian dalam suatu proses hukum. Oleh karena itu, memastikan keaslian dokumen merupakan salah satu langkah untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak setiap pihak.
📚 Yuk, kenali lebih banyak istilah hukum melalui Glosarium Hukum JDIH KPU Kabupaten Sukabumi agar semakin paham dengan berbagai konsep hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
JDIH KPU RI
JDIH KPU Provinsi Jawa Barat

30/07/2026

Hai ! 👋
KPU Kabupaten Sukabumi mengikuti kegiatan MH Series yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dengan tema Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang menghadirkan narasumber dari Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, yang menyampaikan pentingnya pemahaman mengenai LHKPN sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas penyelenggara negara.
Materi pertama disampaikan oleh Auditor Ahli Madya Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, Gusni Yulianti, yang menjelaskan bahwa pelaporan LHKPN merupakan kewajiban hukum bagi penyelenggara negara sekaligus instrumen untuk menjaga integritas, mencegah konflik kepentingan, meningkatkan transparansi, dan mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Narasumber juga memaparkan dasar hukum LHKPN, perubahan ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, serta ruang lingkup harta kekayaan yang wajib dilaporkan secara lengkap dan benar.
Selanjutnya, Auditor Ahli Muda Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, Fitri Handayani, menyampaikan materi mengenai teknis pengisian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN, mulai dari proses login, pembaruan data harta, hingga tahapan pengiriman laporan beserta dokumen pendukung.
Kegiatan ditutup oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, yang menegaskan bahwa pelaporan LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan kewajiban hukum yang mencerminkan komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
JDIH KPU RI
JDIH KPU Provinsi Jawa Barat

Jdih_Kpu_Kabupaten_Sukabumi

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

13/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

03/08/2026

31/07/2026

30/07/2026

30/07/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request