Achmad Nizam & Associates, Advocate & Counsellor at Law

01/07/2026

Suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang merasa bersalah, kecuali disertai dengan pikiran yang bersalah. Lantas, bolehkah suatu kebijakan dikriminalisasi?
Kebijakan tidak dapat dikriminalisasi, melainkan mengandung unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum (illegality), dan kelalaian berat (culpa lata/gross negligence).

02/06/2026

Dalam rangka memperingati Ulang Tahun ke-733 Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan DPC PERADI Surabaya membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu yang digelar di Balai Pemuda Kota Surabaya, tanggal 31 Mei 2026.

24/04/2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan SEMA No. 1 Tahun 2026, terdapat 3 jalur pengakuan bersalah:

1. Mekanisme Pra-Sidang (Pasal 78 KUHAP):
Pasal 78 ayat (1) KUHAP mengatur pengakuan bersalah dapat dilakukan jika Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun yang wajib didampingi oleh Advokat.
Pasal 78 Ayat (7) huruf c KUHAP: Kesepakatan harus memuat "pasal yang didakwa dan ancaman hukuman yang akan dituntut kepada Terdakwa sebelum pengakuan bersalah dilakukan". Ini menunjukkan adanya ruang negosiasi hukuman antara Jaksa & Terdakwa, yg akan dilimpahkan dan diperiksa ke Pengadilan.
Secara prosedural, pengakuan dituangkan dalam perjanjian tertulis, Terdakwa mengakui seluruh dakwaan & melepaskan hak untuk diadili dg hukum acara biasa, sebagai imbalannya, Penuntut Umum memberikan kepastian angka tuntutan yg lebih ringan sebagaimana disepakati dalam berita acara.
Peran Hakim Tunggal dalam mekanisme dimaksud sangat krusial sebagai filter yuridis. Hakim wajib memverifikasi pengakuan dilakukan tanpa tekanan & didukung minimal dua alat bukti sah.
Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2026, jika hakim menerima pengakuan tersebut, persidangan langsung beralih ke Acara Pemeriksaan Singkat dan hakim akan menjatuhkan putusan yang terikat pada kesepakatan hukuman yang telah dibuat. Namun, jika hakim ragu atau syarat tidak terpenuhi, permohonan wajib ditolak dan perkara dikembalikan ke jalur acara pemeriksaan biasa.

2. Mekanisme Pasca-Gagal Damai (Pasal 205 KUHAP):
Pasal 205 KUHAP menjadi jembatan bagi perkara yang gagal menempuh jalur Restorative Justice dalam Pasal 204 KUHAP, ketika gagal mencapai kesepakatan damai.
Pasal 205 Ayat (1) KUHAP): "Dalam hal Terdakwa dan korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum".
Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2026 (hlm. 12), alur persidangannya memiliki ciri khas sebagai berikut:
Hakim akan menanyakan apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yg dibacakan. Jika, Terdakwa menyatakan pengakuan secara utuh & Hakim memperoleh keyakinan, maka terjadi transformasi majelis hakim, Hakim Anggota 2 karena jabatannya ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk melanjutkan perkara melalui Acara Pemeriksaan Singkat.
SEMA No. 1 Tahun 2026 mengisi ketentuan pada Pasal 204 Ayat (5) KUHAP, dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun dapat ditawarkan Restorative Justice / upaya perdamaian. Konsekuensi Pasal 205 KUHAP ini sesuai dengan penegasan SEMA yg merujuk pada Pasal 257 ayat (5) KUHAP dg batas penjatuhan pidana maksimal, penjatuhan pidana penjara dibatasi paling lama 3 tahun.

3. Mekanisme Pengakuan Semua Perbuatan (Pasal 234 KUHAP):
Jalur ini diperuntukkan bagi tindak pidana dengan ancaman pidana menengah (diatas 5 dan maksimal 7 tahun).
Pasal 234 Ayat (1) KUHAP): "Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah... Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat".
Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2026 (hlm. 14): Penjatuhan pidana tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum ancaman berdasarkan Pasal 234 Ayat (5) KUHAP.
Mekanisme ini diaktifkan tepat saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan di awal persidangan.
Selanjutnya, menurut SEMA No. 1 Tahun 2026 hlm. 14, mengharuskan adanya tindakan formal berupa penandatanganan Berita Acara Pengakuan Bersalah oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, namun poin pentingnya adalah usulan untuk mengalihkan acara biasa ke acara pemeriksaan singkat menjadi kewenangan Penuntut Umum.
Jika diusulkan oleh Penuntut Umum, maka sama seperti Pasal 205, pemeriksaan beralih ke Hakim Tunggal (Hakim Anggota 2). Namun, terdapat perbedaan mendasar pada konsekuensi hukumannya: pada jalur Pasal 234, putusan pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 (dua pertiga) dari maksimum ancaman pidana yg didakwakan.

08/02/2026

DPC PERADI Surabaya menggelar Rapat Anggota Cabang Tahun 2026, berlokasi di Ranting Sewu, Pandaan, Pasuruan, pada tanggal 7 Februari 2026 dengan tema "Kesiapan Advokat Menghadapi Problematika Hukum pada Pelaksanaan KUHP & KUHAP dalam Era Baru Sistem Peradilan Pidana". Narasumber: Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.

Edward Dewaruci, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia menjelaskan bahwa dengan diadakannya Rapat Anggota Cabang sebagai ruang untuk menyampaikan beberapa pelaksanaan program kerja yang sudah berhasil dicapai, kendala yang dihadapi dan strategi perumusan langkah-langlah dan program-program kedepaannya bagi tiap - tiap bidang.

Bapak Hariyanto, S.H., M.Hum., selaku Ketua DPC PERADI Surabaya mengingatkan agar anggota selalu menjunjung tinggi profesionalisme, membantu masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara cuma-cuma, kegiatan peningkatan kualitas profesi inilah yang terus menerus kita lakukan, salah satunya diskusi mengenai KUHP & KUHAP terbaru yang dilaksanakan di hari yang sama. Beliau menyampaikan rasa terima kasih atas nama Anggota dan Pengurus DPC PERADI Surabaya untuk realisasi pembangunan kantor DPC PERADI Surabaya yang finishingnya ditargetkan pada Tahun 2026 dan diharapkan bisa bermanfaat untuk seluruh Anggota dan Pengurus DPC PERADI Surabaya. Bapak Hariyanto, S.H., M.Hum. menyampaikan kepada calon ketua DPC PERADI Surabaya kedepannya tidak perlu ragu untuk menyiapkan gedung DPC PERADI Surabaya karena DPC PERADI Surabaya akan memilik kantor sendiri dan itu atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), bukan atas nama Pribadi.

Beliau menyampaikan bahwa Advokat adalah penegak hukum yang terhormat (Officium Nobile), jadi perlunya menjalin kerjasama dan MoU dengan Universitas-Universitas yang telah terakreditasi, terutama di wilayah Surabaya yang mendukung untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bersama DPC PERADI Surabaya lebih sering agar para mahasiswa sudah punya wawasan tujuan menjadi Advokat dikarenakan Advokat setara dengan penegak hukum lainnya bukan sebagai alternatif terakhir.

Perbedaan Rapat Anggota Cabang DPC PERADI Surabaya Tahun 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rapat Anggota Cabang Tahun 2026 diawali dengan sesi diskusi bertajuk pada perubahan dasar filosofis KUHP Nasional dan implikasinya pada KUHAP Baru sebagaimana disampaikan oleh Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H., yang merupakan Ahli Hukum Pidana sekaligus juga Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Setelah sesi diskusi, dilanjutkan Rapat Pleno pertama yang disampaikan oleh Ketua Panitia pembangunan Gedung DPC PERADI Surabaya yaitu, Dr. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA., CCL. yang pada pokoknya menyampaikan jika pembangunan gedung diperkirakan akan selesai di bulan Agustus 2026.

Rapat Pleno kedua, yaitu laporan dari tiap - tiap pengurus bidang yang menyampaikan kendala-kendala pelaksanaan program, kemudian saran dari Ketua Bidang Hak Asasi Manusia M. Sholeh, S.H. dan Anggota Dewan Kehormatan DPC PERADI Surabaya, Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H., mengusulkan Program Pelatihan Khusus Mediator yang terakreditasi ke Mahkamah Agung, serta pembatasan usia Advokat minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun untuk dapat diangkat dan diambil sumpahnya.

07/02/2026

Rapat Anggota Cabang DPC PERADI Surabaya Tahun 2026

DPC PERADI Surabaya gelar Rapat Anggota Cabang Tahun 2026, berlokasi di Ranting Sewu, Pandaan, Pasuruan, pada tanggal 7 Februari 2026 dengan tema "Kesiapan Advokat Menghadapi Problematika Hukum pada Pelaksanaan KUHP & KUHAP dalam Era Baru Sistem Peradilan Pidana". Narasumber:Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H. Edward Dewaruci, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia menjelaskan bahwa dengan diadakannya Rapat Anggota Cabang sebagai ruang untuk menyampaikan beberapa pelaksanaan program kerja yang sudah berhasil dicapai, kendala yang dihadapi dan strategi perumusan langkah kedepaannya tiap - tiap bidang....

DPC PERADI Surabaya gelar Rapat Anggota Cabang Tahun 2026, berlokasi di Ranting Sewu, Pandaan, Pasuruan, pada tanggal 7 Februari 2026 dengan tema “Kesiapan Advokat Menghadapi Problematika Huk…

04/02/2026

Peran dan Fungsi Advokat dalam Perkara Pidana.
Pasal 150 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa advokat berhak:

1. Memberikan jasa hukum dan/atau bantuan hukum atas permintaan tersangka, terdakwa, saksi, atau korban;
2. Menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi, atau korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tahap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;
3. Memberikan nasihat hukum kepada tersangka, terdakwa, saksi, atau korban mengenai hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana;
4. Mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada semua tahap pemeriksaan;
5. Meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan;
6. Mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap keli dikehendaki olehnya;
7. Menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap terdakwa;
8. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tahap pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada terdakwa;
9. Meminta keterangan dari saksi dan ahli dalam sidang pengadilan;
10. Meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/atau mengajukan bukti yang meringankan terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.