Media Kabarriau keluarganya

20/01/2017

Turnamen futsal.
KNPI Pangkalan Kerinci Gelar Turnamen Futsal 2017

Sumberita.com Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pimpinan Kecamatan (PK) Pangkalan Kerinci Pelalawan menggelar Turnamen Futsal 2017 tingkat Kecamatan di lapangan Futsal Fharez Futsal, Kamis (19/1).

Kegiatan ini berlansung dari tanggal 19- 22 Januari 2017, merupakan agenda KNPI Kecamatan Pangkalan kerinci. ”Kegiatan ini bukan sekadar pertandingan bola, melainkan memperkuat tunas bangsa untuk menyongsong Indonesia sejahtera,” ujar Ketua PK Pangkalan Kerinci Zulherman.

"Turnamen Futsal 2017 tingkat kecamatan bertujuan untuk menjaring kader pemuda terbaik yang memiliki bakat khususnya dibidang olahraga Futsal, dan untuk mencetak Pemuda berprestasi dibidang olahraga Futsal.” tambahnya

Tidak itu saja lanjut Ketua KNPI ini, kegiatan ini merupakan sebuah langkah untuk memfasilitasi pemuda sebagai generasi bangsa.

”KNPI membuktikan kehadirannya di tengah masyarakat. Salah satunya lewat atlet fultsal. Itu artinya kita menghargai kreativitas para pemuda,” tuturnya.

Turnamen futsal ini diikuti 32 peserta dari kabupaten kota yang ada di Riau. Pemenang pada liga ini nantinya akan mendapatkan tropi bergilir dan uang pembinaan juara satu Rp3 juta, juara dua Rp 2 juta dan juara tiga Rp 1 juta. (Sb/ali/siak)

19/01/2017

WALHI Menilai Banyak Pelanggaran,Masyarakat Pungkat Tetrus Desak Pencabutan Izin PT SAL
Riauterkini / 3 jam yang lalu

Kamis, 19 Januari 2017 07:00
WALHI Menilai Banyak Pelanggaran,
Masyarakat Pungkat Tetrus Desak Pencabutan Izin PT SAL

WALHI menyimpulkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan PT SAL. Karena itu, masyarakat Pungkat, Inhil semakin gencar mendesak pencabutan izin perusahaan HTI tersebut.

Riauterkini-PUNGKAT-Masyarakat petani Desa Pungkat, Kecamatan Gaung tetap menuntut komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan evaluasi, bahkan mencabut izin PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL). Keberadaan mereka selama ini justru menyusahkan dan mengganggu kehidupan layak masyarakat setempat.

Penolakan terhadap keberadaan perusahaan sawit dengan tegas disuarakan masyarakat setempat, saat menerima kedatangan perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat dan agama dari Kabupaten Manokwari, Sorong, Sorong Selatan dan Maybrat, Provinsi Papua Barat yang difasilitasi Conservation International Indonesi dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesi (WALHI), kemarin.

Puluhan masyarakat Desa Pungkat dengan menggunakan pompong bermesin mengantarkan rombongan dari Papua Barat ini melihat langsung lokasi lahan rawa gambut yang sudah dijadikan PT SAL sebagai perkebunan kelapa sawit.

"Kami tetap meminta Pemkab Inhil mencabut izin PT SAL, karena keberadaannya sudah menyusahkan dan mengganggu pencaharian masyarakat kami," pekik Asmar, Ketua Organisasi Rakyat Pungkat Bersatu, di hadapan perwakilan pemerintah dan tokoh masyarakat dari Papua Barat ini.

Ia menggambarkan secara jelas, berbagai dampak yang ditimbulkan akibat pembukaan kawasan hutan rawa gambut di daerah mereka. Dipesankan, masyarakat Papua Barat mempertimbangkan dengan matang dan kajian yang benar sebelum menerima kehadiran perusahaan sawit yang akan berinvestasi di daerah tersebut.

Tokoh masyarakat lainnya, Hasan Basri menyampaikan, sejak kehadiran perusahaan sawit ini, masyarakat tidak dapat lagi memanfaatkan hasil alam dengan baik, padahal selama ini merupakan mata pencaharian mereka.

"Sejak PT SAL masuk ke desa kami, masyarakat menjadi menderita dan sengsara," keluhnya.

Dunia pendidikan pun menjadi terganggu sejak kehadiran perusahaan ini, jumlah siswa SDN 025 di desa inj juga terus mengalami penurunan tiap tahun, disebutkan karena banyak orang tua yang sulit menyekolahkan anaknya, karena mata pencaharian mereka terganggu ditambah kebun kelapa juga rusak karena hamba kumbang.

Amiruddin, warga setempat juga mengakui saat ini pohon kelapa mereka habis diserang kumbang dan binatang lainnya, seperti monyet dan beruang. Kuat dugaan karena habitat mereka sudah terkikis dijadikan perkebunan kelapa sawit.

"Kami juga kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kering dan ikan juga menghilang, karena pembukaan kanal yang membuat air rawa yang selama ini dapat diminum sudah tercemar," ujar Harmalis.

Seorang ibu rumah tangga Yusniar juga menyampaikan keluh kesah, yakni beratnya beban ekonomi keluarga saat ini. Karena saat air rawa gambut tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka mereka harus mengeluarkan biaya Rp 15 ribu perhari untuk membeli air bersih, padahal sebelumnya mereka memperoleh gratis dari sumber air bersih dihutan rawa gambut ini.

Sebelumnya, saat menerima perwakilan masyarakat Desa Pungkat, Rabu (11/1/17) lalu, Bupati Wardan menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap perizinan perusahaan ini, kalau terindikasi ada pelanggaran dalam terbitnya perizinan yang dimiliki mereka.

"Kami akan bentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap izin PT SAL ini, akan dilihat benar atau tidak prosedur mereka mendapatkan izin tersebut," katanya saat itu.

Saat itu, Deputi Direktur Eksekutif WALHI Riau, Boy Jerry Even Sembiring memaparkan bahwa hasil analisa sejak keberadaan PT SAL telah menimbulkan penolakan dan masalah di tengah-tengah masyarakat.

"Ditambah lagi, memang izin yang mereka miliki juga melanggar berbagai ketentuan yang mengatur tentang pembukaan lahan di kawasan hutan rawa gambut. Dan terjadi tumpang tindih perizinan dengan HPH PT Bina Keluarga dan HTI PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa," sebutnya. Termasuk dalam rekomendasi dinyatakan kawasan tidak produktif, tapi faktanya merupakan kawasan produktif.

Walhi Riau melihat izin PT SAL juga bermasalah secara ekosistem dan sosial dengan masyarakat setempat.

"Di dokumen perizinan PT SAL disebutkan merupakan tanah aluvial, tapi anak kecil pun tahu itu merupakan rawa gambut yang sangat dalam," paparnya.

Fandi Rahman, aktifis WALHI Riau menerangkan, kedatangan mereka, kemarin, merupakan tindaklanjut dari pertemuan pada hari Rabu (11/1/17) lalu.

"Karena sampai hari ini dan setelah turun langsung ke lokasi dan melihat langsung dampak kerusakan lingkungan akibat pembukaan kawasan hutan rawa gambut, kami bersama masyarakat tetap menuntut komitmen Pemkab Inhil terkait tuntutan warga Pungkat," tegas Fandi.

Kita tunggu komitmen Pemkab Inhil atas upaya melindungi kepentingan masyarakatnya dan menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Jangan sampai lamban disikapi dan dicarikan penyelesaian, maka kembali memantik konflik di lapangan.***(maryanto).

19/01/2017

Jembatan Sumpur Diresmikan Gubri,Buka Isolasi dan Dekatkan Rohul ke Pasaman, Sumbar
Riauterkini / 3 jam yang lalu

Kamis, 19 Januari 2017 06:58
Jembatan Sumpur Diresmikan Gubri,
Buka Isolasi dan Dekatkan Rohul ke Pasaman, Sumbar

Peresmian Jembatan Sumpur disambut suka-cita masyarakat IV Koto, Rohul. Selain menjadi pembuka isolasi kawasan, juga mendekatkan kabupaten tersebut dengan Pasaman, Sumbar.

Riauterkini - PEKANBARU - Impian masyarakat Rokan Hulu, tepatnya di Desa Tibawan, Kecamatan IV Koto, untuk merasakan nikmatnya pembangunan akhirnya tercapai. Ini terbukti antusiasnya ribuan masyarakat IV Koto, menghadiri peresmian jembatan Sumpur, di Desa Tibawan, oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Rabu (18/1/17).

Jembatan yang menguhubungkan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Pasaman Sumatra Barat ini, sudah belasan tahun diwacanakan tapi tak kunjung terbangun oleh pemerintahan sebelumnya. Kemudian baru tahun inilah jembatan tersebut tersambung, setelah mengkrak lima tahun yang lalu. Selain jembatan, jalan yang semula tak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, kini sudah bisa dilalui. Walaupun belum sepenuhnya di aspal. Namun dengan telah diperlebarnya jalan serta sudah ada pengerasan.

"Baru ini lah kami merasakan apa itu kemerdekaan. Jalan dan jembatan yang kami idamkan berpuluh tahun baru tahun ini bisa kami rasakan. Desa kami yang dibilang orang terisolir, dan terpencil, kini tidak lagi," kata salah seorang warga, Desa Tibawan, Herman, disela-sela peresmkan jembatan.

Diceritakan Herman, lima tahun yang lalu memang ada pembangunan jembatan ini. Tapi tak kunjung ada kelanjutan. Masyarakat IV Koto yang terdiri dari 11 Desa ini, terpaksa harus menggunakan "pelayangan atau getek" untuk menyeberang, dengan biaya Rp5000 perkendaraannya.

"Sekarang kami bebas, tak perlu bayar lagi. Kami berharap perekonomian kami bisa meningkat, orang-orang dari Pasaman bisa datang kekampung kami. Dan yang dari seberang menuju Ujung Batu juga bisa jalan dengan lancar," tambah Herman.

Selain Herman, warga Rohul lainnya, Safrudin, setelah dibangunnya jembatan dan jalan, infrstruktur lainnya yang masih kurang, listrik dan sekolah SMA yang belum masuk di beberapa desa. Termasuk jaringan seluler yang tak terjangkau.

"Masih ada desa belum teraliri listrik, termasuk jaringan telepon. Sama sekali kami di desa ini tidak ada jaringan, kami berharap Gubernur Riau juga bisa memasukkan jaringan telephon ke desa kami. Sehingga kami tidak lagi di bilang terisolir. SMA juga belum ada ditempat kami," kata Safrudin.

Sementara itu, Gubernur Riau, Arasyadjuliandi Rachman, kepada warga IV Koto, mengatakan, ia juga telah mengalami bagaimana sulitnya berada di daerah teriaolir. Yang tidak bisa dilalui kendaraan. Tahun yang lalu ia juga telah meninjau jalan dan jembatan yang tak kunjung usai ini. Sehingga ia menyatakan akan menyelesaikannya hingga usai.

"Saatnya kita membuka daerah terisolir yang selama ini tertutup. Saya setahun yang lalu melihat kondisi jalan dan jembatan yang tak selesai. Sekarang kita buka, sesuai dengan arahan dari Presiden buka semua daerah terisolir," ungkap Gubri.

Dikatakan Gubri, untuk tahun 2017 ini Pemprov kembali menganggarkan anggaran sebesar Rp120 Miliar, untuk melanjutkan pembangunan jalan dan 11 jembatan, yang masih belum sempurna di Rokan IV Koto. Jalan ini selurunya di rigit hingga mencapai perbatasan Pasaman, Sumatra Barat.

"Jalan yang sekarang ini ditingkatkan dan di lebarkan. Selain itu permintaan masyarakat seperti listrik, seluler kita usahakan masuk untuk tahun ini. Sedangkan untuk SMA tentu kita dirikan, tahun 2018 akan didirikan apalagi sekarang SMA sudah kewenangan provinsi," kata Gubri, yang disambut tepuk tangan masyarakat yang memadati lokasi peresmian jembatan Sumpur.

Dengan telah diremikannya jembatan ini, diharapkan tingkat perekonomian di Riau, khususnya di Rokan Hulu meningkat. Apalagi kini sudah terhubung antara Pasaman dan Rokan Hulu. Mayarakat IV Koto yang jarang ke Ujung Batu bisa setiap hari, berbelanja untuk kelengkapan bahan pokok.

"Begitu juga dengan masyarakat dari Kabupaten Pasaman, Rao, bisa berkunjung ke Rohul, dengan wisata religinya, wisata air hangat, dan melihat Masjid Islamic Centre melalui jalan ini," ujar Gubri.

Pada acara peresmian jematan tersebut juga dihadiri Bupati Pasaman, Yusuf Lubis. Ia mengatakan dengan terbukanya jalan dan jembatan ini, masyarakat Pasaman turut merasakan manfaatnya. Dengan mudah, kedua belah pihak saling mengunjungi, dan saling mengisi sehingga tidak ada lagi daerah terisolir.

"Kami merasa gembira dan bahagia dengan adanya jembatan ini. Wilayah Rohul merupakan suatu kawasan yang strategis dalam rangka mensejahterakan masyarakat baik di Pasaman maupun Rohul. Sejak tahun 1900 yang lalu, pasaman juga berusaha membuka akses ke Rohul. Dan baru tahun ini tercapai berkat kerseriusan Gubernur," papar Bupati Pasaman.

"Tidak terjadi lagi kesenjangan di perbatasan yang terjadi selam ini. Kini menjadi penghubung transportasi membarikan dampak positif. Meningkatkan perekonomian kedua belah pihak," tambahnya.

Usai meresmikan jembatan Supur, Gubri bersama Bupati Pasaman dan rombongan melanjutkan perjalanan p**ang. Gubri berinisiatif mengambil jalur p**ang melalui Pasaman. Dengan wakti lebih lurang 1,5 jam perjalan dari jembatan, sampai di Kabupaten Pasaman. Dan dari Pasaman melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi memakan waktu 45 menit, dan lanjuy ke Kota Pekanbaru dengam waktu 3 jam. ***(mok)

19/01/2017

Razia TKA yang Berkeliaran
riaumandiri.co / 2 jam yang lalu

PEKANBARU (riaumandiri.co)-Terungkapnya aktivitas puluhan tenaga kerja asing ilegal asal Cina di PLTU Tenayan Raya, Pekanbaru, Selasa kemarin, mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Dalam hal ini pihak Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi, diminta segera melakukan razia secara menyeluruh. Sebab, tidak tertutup kemungkinan masih ada di antara yang masih bebas berkeliaran dan bekerja di perusahaan besar.

Sementara itu, Informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, jumlah TKA yang terdaftar bekerja di Bumi Lancang Kuning, tercatat mencapai 1.009 orang.

Ditegaskan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono, TKA ilegal yang berada di Kota Pekanbaru harus segera dideportasi.

"Kita menduga, masih ada TKA ilegal berkeliaran di Kota Bertuah ini, karena banyak perusahaan besar ada du subu. Jadi perlu diteliti keberadaanya. Karena itu, kita meminta Disnaker dan Imigrasi, menggelar razia di setiap perusahaan yang ada di kota ini. Termasuk mal dan tempat hiburan," ujarnya, Rabu (18/1).

Sebab, jika tidak dirazia, pemerintah tidak akan pernah tahu apakah para TKA tersebut memiliki dokumen lengkap atau tidak. Termasuk penyalahgunaan visa.

Menurutnya, Kota Pekanbaru adalah kota perdagangan dan jasa, sehingga bisa dipastikan banyak TKA. Terutama yang bekerja di perusahaan, namun tidak dilaporkan. Makanya ini menjadi PR prioritas dinas terkait, untuk serius bekerja.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Ferdinand Siagian mengatakan, sejauh ini 35 TKA ilegal asal Cina yang bekerja di PLTU Tenayan Raya tersebut, masih menjalani pemeriksaan. Mereka terdiri dari 34 TKA laki-laki dan satu orang TKA Perempuan.

Menurutnya, jumlah TKA ilegal asal Cina tersebut bisa saja bertambah, tergantung perkembangan di lapangan. "Kita masih terus lakukan pengembangan," terangnya, di ruang kerjanya.

Pihaknya juga belum bisa memastikan, dari mana para TKA yang berjumlah 35 orang itu masuk ke Riau.
"Kita belum tahu mereka datang dari mana dan sudah sejak kapan, karena tak ada visa. Termasuk sudah berapa lama kerja kita belum tahu. Kalau ada paspornya kita bisa tahu. Ini mereka nggak punya," ujarnya.

Dari pantauan di Kantor Imigrasi Pekanbaru, Rabu kemarin, para TKA ilegal asal Cina tersebut sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia dan Inggeris. Mereka hanya bisa berbahasa Cina.

Menurut Ferdinand, setelah terungkapnya TKA ilegal di PLTU Tenayan Raya tersebut, pihaknya juga terus melakukan pengembangan. Termasuk memeriksa TKA di perusahaan lain yang ada di Riau.

Ketika ditanya sanksi yang akan dijatuhkan kepada TKA ilegal tersebut, Ferdinand mengatakan ada beragam sanksi yang bisa dijatuhkan selain deportasi. Hal itu sudah diatura dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Kita lihat dulu kasusnya. Kalau dianggap tak terlalu berat, bisa saja deportasi. Tapi kalau dianggap perlu, akan dilakukan projustisia," terangnya.

Ditambahkan Ferdinand, selain para TKA itu terancam sanksi, pihak PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru ini juga berkemungkinan terseret pusaran kasus yang sama.

"Menurut UU, PLTU (Tenayan Raya) bisa saja kena sanksi. Ini contoh saja, misalkan dia (PLTU) menyelenggarakan, itu harus lapor seberapa banyak tenaga kerja, lalu mengenai izin TKA, penempatannya, harus ada dari perusahaan," sebut Ferdinand.

"Kegiatan itu, pasti ada yang bertanggung jawab, tidak mungkin tidak, apalagi perusahaan besar seperti PLTU. Tapi di sini juga kita lakukan dan lihat dulu, kalau pelanggarannya terkait penyalahgunaan, kita deportasi (TKA) ini," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Riau,
Sutrisno, mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah membentuk tim Terpadu Pengawasan Orang Asing (PORA).
"Saat ini ada 1.009 TKA di Riau yang bekerja pada 132 perusahaan pengguna TKA," terang Sutrisno.

Terpisah, anggota Komisi E DPRD Riau, Ade Hartai Rahmat menilai, banyak TKA ilegal yang masuk Riau, menunjukkan lemahnya pengawasan dari instansi terkait.

"Ini tamparan keras untuk pemerintah, yang terungkap kan baru yang di sana, belum lagi di tempat lain," tegasnya.

Saat ditanya seperi apa fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi E DPRD Riau yang membidangi ketenagakerjaan tersebut, Ade mengakui bahwa semenjak isu tersebut beredar pihaknya belum pernah memanggil Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Kita belum pernah memanggil Kadisnya terkait untuk itu. Tapi kita sudah sering menyampaikan kepada pemerintah untuk mengantisipasi itu supaya tenaga kerja asing ini tidak begitu saja masuk ke Riau. Kita juga sudah sampaikan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. Karena ini akan berdampak terhadap tenaga kerja lokal kita," imbuhnya. (ben, rud, dod)

19/01/2017

Cabuli 4 Siswinya Berulang Kali,guru ngaji di polisikan

SIAK, Sumberita.com Empat bocah perempuan di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, mengalami kenyataan pahit ketika ingin belajar mengaji. Bukannya mendapat pelajaran, korban malah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan berulang kali oleh guru ngaji mereka berinisial SK.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau Kombes Guntur Aryo Tejo dikutip Sumberita.com dari liputan ali SB membenarkan kejadian tersebut. Dia menyebut kasus pencabulan itu sudah dilaporkan salah satu orangtua korban ke Mapolsek setempat.
"(Kasus itu) dalam penyidikan mapolsek setempat. Pelaku yang guru ngaji itu akan diproses sesuai aturan berlaku berdasarkan laporan salah satu orangtua korban," kata mantan Kapolres Pelalawan ini, Selasa (17/1/2017) siang.
Guntur menyebutkan, terungkapnya pelecehan seksual yang dilakukan pelaku ketika salah satu anak berinisial FZ mengadu kepada orang tuanya usai p**ang mengaji dari rumah pelaku.
Ads

Ketika itu, korban terlihat murung saat p**ang mengaji. Orang tuanya kemudian bertanya tentang kondisi sang anak. FZ kemudian mengaku telah mendapat perlakuan tak senonoh, mulai dari dicium bibirnya hingga ‎sampai ke alat vitalnya.
"Pengakuan korban, tiga temannya yang juga mengaji di rumah pelaku juga mendapatkan perlakuan serupa," kata Guntur.
Tak terima, orang tua korban langsung melapor ke mapolsek setempat atas tindakan cabul guru ngaji yang dimaksud. Keterangan para korban diambil dan mereka divisum. Hasil visum menunjukkan adanya hal yang tak wajar pada bagian vital tubuh korban.
"Pelaku kemudian dilakukan penyidikan dan akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan," kata Guntur.(sb/hen/siak)

15/01/2017

13/01/2017

Bupati Siak Tak Ikhlas Status Guru Honorer SLTA di Daerahnya Dilimpahkan ke Provinsi Riau
Kalau Ada Anak yang Bodoh, Bukan Gubernurnya yang Malu


bupati-siak-tak-ikhlas-status-guru-honorer-slta-di-daerahnya-dilimpahkan-ke-provinsi-riau-kalau-ada
Bupati Siak Syamsuar (tengah baju kuning) memberikan arahan kepada seluruh kepala sekolah dan perwakilan guru honorer di Kabupaten Siak.

SIAK,Bupati Siak Syamsuar menyebut, pelimpahan status guru honorer sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di Kabupaten Siak berlaku efektif pada Januari 2017.

Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang OPD.
Meski demikian, dirinya sebagai pemimpin daerah merasa risau terkait adanya pelimpahan guru tersebut. Bukan tanpa alasan katanya, dengan dikembalikannya status guru ke Provinsi Riau, ia khawatir para guru tidak maksimal dalam melakukan tugasnya sebagai pendidik.
"Apakah nanti dikembalikan ke provinsi para guru ini dapat bekerja semaksimal mungkin. Sebagai contoh, di Kabupaten Siak, ada 31 SMA negeri dan 12 SMK negeri, dan hanya 1 SMA swasta, ketika para guru dikembalikan ke provinsi, apakah pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau bisa mengontrol semua guru-guru honorer itu," sebutnya saat memberikan kata sambutan pada pertemuan dengan kepala sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Siak di kantor bupati, Kamis (12/1/2017).
Bahkan, secara jujur dia mengaku tidak ikhlas status para guru honorer tersebut dilimpahkan ke Provinsi Riau. Bukan tanpa alasan kata dia, saat ini guru-guru di Kabupaten Siak sudah sangat bagus. Kalau sudah bagus, mana mungkin diikhlaskan saja ke provinsi.
"Jumlah guru honorer di Kabupaten Siak begitu banyak, sekira 1000 orang lebih. Kadis Pendidikan Siak saja tak bisa mengontrol semua sekolah di kabupaten ini. Apalagi pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau, apakah mereka bisa mengontrol semua melalui via online," pungkasnya.
"Kalau dengan pelimpahan ini nantinya ada anak Siak yang bodoh, bukan gubernurnya yang malu. Kabupaten Siaknya yang tetap malu. Karena si anak tingal di Siak," katanya. Masih kata Syamsuar, terkait permasalahan guru honorer, apa bisa semua di tanggung Pemprov Riau.
"Kalau menurut saya mustahil bisa diakomodir semua se- Riau. Tapi bagaimana dibuat karena itu sudah peraturan yang dibuat oleh provinsi," ujarnya, kesal.
Padahal, terkait permasalah pelimpahan ini, pimpinan kepala daerah se Provinsi Riau tidak pernah diajak berdialog oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi. Hanya Kadis Pendidikan saja yang pernah dipanggil.
"Intinya, terkait pelimpahan ini, akan kita angkat ke tingkat nasional. Memang, ada juga pemkab/pemkot di Riau tak mau peralihan ini. Tapi mau bagaimana lagi, kebijakan sudah dibuat," ujarnya

13/01/2017

Mulai Muncul 4 Titik Api di Riau
bidikonline.com Feed / yang lalu

Pekanbaru - Bidikonline.com - Kendati masih berada di masa musim penghujan, namun Satelite Terra Aqua pada Rabu (11/1/17) sudah memantau keberadaan titik panas di Sumatera. Parahnya, dari sejumlah titik panas di Sumatera, 50 persennya ada di Riau.
Dari pantauan satelite terra aqua, ada 16 titik panas di Sumatera. 9 titik api diantaranya berada di Riau.

"Pagi ini, terpantau 16 titik panas di Sumatera. 9 titik ada di Riau, di Sumatera Utara terpantau ada 4 titik panas dan di Sumatera Barat ada 3 titik panas," terang Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Sugarin.

Menurutnya, 9 titik panas di Riau berada di Meranti 1 titik panas, Rohil 3 titik panas, Siak 2 titik panas dan Rohul 3 titik. Dari titik titik panas itu, yang diduga kuat sebagai titik api ada 4 titik. Yaitu di Rohil 2 titik, Rohul ada 1 titik dan Siak ada 1 titik.(Rtc)

B I D I K - O N L I N E - Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan

13/01/2017

Pemkab Siak Masih Kekurangan 2001 Orang PNS
Tribun Pekanbaru - Riau Region / 3 jam yang lalu

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Mayonal Putra

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak pada Januari 2017 ini kekurangan PNS lebih dari 2001 orang.

Kekurangan PNS tersebut terus bertambah sejak 2014 hingga 2017 karena hampir setiap tahun ada PNS yang pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKSDMD) Siak Lukman menerangkan, tanpa dibantu tenaga honorer di masing-masing SKPD sulit melaksanakan program yang dirancang. Sebab, kekurangan sebanyak 2001 PNS itu berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Anjab BK) pada 2014 lalu.

"Jika sekarang diadakan Anjab BK tentu kekurangan PNS di lingkungan Pemkab Siak semakin banyak. Di tahun 2011 saja ada 500 orang pensiun hingga sekarang belum ada penggantinya," kata Lukman, Jumat (13/1/2017).

Kekurangan PNS tersebut juga dipicu karena kebijakan MenPAN RB untuk menghentikan pembukaan CPNS daerah. Moratorium itu sudah diterapkan sejak 2011 lalu, meskipun pada 2014 dibuka dengan skala terbatas.

Beban kerja di Kabupaten Siak yang membawahi 14 kecamatan dan sekitar 30 Satker hanya dilaksanakan oleh PNS yang berjumlah 6.671.

Di antara jumlah tersebut, sebanyak lebih 500 PNS dalam keadaan mismatch atau penempatan yang salah suai atau tidak cocok.

"PNS yang berada dalam kategori mismatch itu sedang kita pilah. Bagaimana mengembalikan mereka kepada jalur skill atau bidang masing-masing," kata dia.

Celakanya, kebanyakan PNS di Siak yang mismatch berada pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Siak.
Baik guru maupun tenaga kependidikan yang tidak berlatar belakang pendidikan justru bekerja di dunia kependidikan.

"Kita mesti pelan-pelan untuk mengubah kondisi hari ini menuju ranah yang lebih profesional. Formasi itu yang perlu kita dudukan kembali agar orang-orang dapat kita sebar sesuai keahliannya," kata dia.

Selain itu, Lukman juga berharap agar MenPAN RB kembali membuka kran CPNS bagi daerah. Lukman sudah berupaya mempersiapkan formasi yang akan diajukan.

Jika tahun 2017 ini kran CPNS itu dibuka, maka Siak bakal mengajukan sebanyak 3000 formasi di seluruh bidang, termasuk tenaga kependidikan dan kesehatan, serta untuk CPNS di bidang teknis. (*)

Baca Selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi BESOK. Simak lanjutannya di www.tribunpekanbaru.com. Ikuti Video Berita di

12/01/2017

Galakkan Tanaman Pangan Syamsuar Imbau Warga Siak

Bupati Siak Syamsuar mengikuti senam pagi bersama di halaman kantor Bupati Siak, Kamis (12/1). Pada kegiatan ini, Bupati menyempatkan menanam pohon buah-buahan di halaman Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Mempura. Pohon yang ditanam diantaranya, durian, lengkeng, matoa, jambu air, Jambu biji. Bupati mengimbau warga, menggalakkan penanaman khususnya tanaman pangan.

Bupati yang dikenal nyinyir soal tanaman pangan ini mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Selain itu, Syamsuar menjelaskan penanaman tanaman pangan memiliki nilai ekonomis dan manfaat bagi ekosistem tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

"Insya Allah kalau tumbuh besar dan berbuah bisa dimanfaatkan warga masyarakat disekitar sini atau pegawai kita sendiri yang menikmatinya, selain itu untuk menambah amal jariah kita,"ujarnya.

Seperti diketahui, tak bosan-bosannya orang nomor satu di Kabupaten Siak itu mengajak ASN dan masyarakat memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan rumah dengan menanam tanaman yang bermanfaat. Sehingga bisa menambah penghasilan dan malah bisa menjadi sumber mata pencarian.

Turut hadir pada kesempatan itu, Plt Kadis Kepemudaan dan Olahraga Fauzi Asni, Asisten Pemerintahan Umum Jamaluddin, Kadis Pertanian Rubiati, Inspektur Fally Wurendarasto, serta sejumlah pejabat lainnya. (Sb/hen/siak)

12/01/2017

Mantan Bupati Siak Arwin AS Terharu hadiri Syukuran Ulang Tahun PT Permodalan Siak (PT Persi) ke-10

sambut baik oleh bupati syamsuar juga bertempat di Gedung Tengku Mahratu, Kamis (12/1).

selaku Direktur PT Persi Husni Reza dalam sambutannya mengatakan, makna 1 dekade PT Persi untuk Negeri Istana telah berkiprah di tengah masyarakat untuk kemajuan permodalan serta usaha rakyat. "Apresiasi juga kami sampaikan kepada nasabah, tanpa anda kami tidak ada, untuk anda kami ada, semoga PT Persi semakin maju dan berkembang dimasa yang akan datang serta profesional dalam bekerja untuk masyarakat," ujarnya.

Sementara Erwan, salah satu nasabah terbaik, sejak 2008 lalu ia telah bergabung menjadi nasabah di PT Persi menceritakan, awal usahanya yang ia rintis dari nol hingga akhirnya sukses. Dengan bangga ia mengaku telah memiliki 2 unit kendaraan roda empat dan 4 unit kendaraan roda dua.

Mantan Bupati Siak Arwin AS, selaku pelaku sejarah pendiri PT Persi menjelaskan singkat berdirinya dimulai dari masa kepemimpinan semasa beliau menjabat sebagai Bupati. Kebanggaan beliau kepada Kota Siak serta PT Persi yang kini telah menjadikan program ekonomi kerakyatan semakin berkembang. "Dengan adanya PT Persi tersebut menurut beliau bisa menjadikan masyarakat yang ekonominya lemah semakin terbantu," jelasnya.

Sementara Bupati Siak Syamsuar, dalam sambutannya menuturkan, bagaimana asal muasal PT Persi dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat. ini merupakan salah satu indikator ekonomi itu begerak. Ia mengharapkan, kepada PT Persi untuk melanjutkan serta mencari terobosan baru dalam membangkitkan ekonomi di Siak. sehingga kemajuan perekonomian masyarakat akan bangkit dan berkembang usahanya.(sb/hen/siak)

11/01/2017

Kecamatan Minas dapat saluran BAZNAS tahap lll

Minas Badan Amil Zakat Kabupaten Siak menyalurkan zakat tahap III tahun 2016 yang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda Minas Jaya, Kecamatan Minas, Rabu (11/1). Penyaluran, pendistribusian zakat pada fakir miskin ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Wakil Bupati Siak Alfedri, selaku Duta Zakat Kabupaten Siak.

Dalam sambutannya Alfedri menyampaikan, penyaluran tersebut yang terbesar. "Penyaluran zakat tahap III saat ini untuk Kabupaten Siak yakni
Kecamatan Minas, dan ini adalah penyaluran yang terbesar dari kecamatan yang lain. Kita sangat bersyukur dan diharapkan ke depan mengump**an zakat periode berikutnya akan lebih besar lagi, dan dapat disalurkan lebih besar p**a." jelasnya.

Selanjutnya, Alfedri mengharapkan kepada masyarakat Minas, mengeluarkan Zakat hasil pertanian, zakat hasil usaha dan hasil yang lainnya kepada BAZNAS. "Dengan harapan, agar harta yang kita punyai mendapat berkah dari Allah SWT," harap Wabup II periode ini.

Wabup juga menyampaikan, ke depan BAZNAS kabupaten Siak akan membuka Koperasi Jasa keuangan Syariah Siak Gemilang. Hal ini diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang mustahik bisa melakukan pinjaman di koperasi KJKS ini. "Dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahik dan menghilangkan praktik riba di lapangan," pungkasnya.(sb/hen/siak)