Legal Acces

Legal Acces Layanan konsultasi hukum gratis, silahkan hubungi admin Legal Acces

Mengenal Definisi putusan pengadilan Batal demi hukum
21/12/2021

Mengenal Definisi putusan pengadilan Batal demi hukum








Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keada...
01/02/2021

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.
-
Oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memungkinkan Penuntut Umum utk melakukan penghentian penuntutan dalam perkara tertentu. Apa saja syarat-syarat penghentian penuntutan dgn dasar keadilan restoratif? Simak ulasan di atas!

Bagaimana pertanggungjawaban pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berat (mengakibatkan kematian)? Apakah da...
24/11/2020

Bagaimana pertanggungjawaban pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berat (mengakibatkan kematian)? Apakah dapat dipidana? Apakah dapat digugat secara perdata? Simak ulasannya berikut ini!

Kelak, hukum adalah budaya!
23/11/2020

Kelak, hukum adalah budaya!

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure) tanpa terkecuali. Seseorang ti...
22/11/2020

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure) tanpa terkecuali. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu atau yang dikenal dengan adagium ignorantia jurist non excusat (ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan)

Untuk menghitung daluwarsa tersebut terdapat 2 teori. Pertama, untuk tindak pidana yang sifatnya terbuka (mudah diketahu...
22/11/2020

Untuk menghitung daluwarsa tersebut terdapat 2 teori. Pertama, untuk tindak pidana yang sifatnya terbuka (mudah diketahui publik), daluwarsa dihitung dari saat tindak pidana itu terjadi. Kedua, jika tindak pidana sifatnya tersembunyi/terselubung, maka daluwarsa dihitung sejak tindak pidana itu terungkap.

Dalam rangka, Meningkatkan Akses Hukum kita menyediakan konsultasi Hukum yang di lakukan secara Online melalui Pesan Wha...
17/11/2020

Dalam rangka, Meningkatkan Akses Hukum kita menyediakan konsultasi Hukum yang di lakukan secara Online melalui Pesan WhatsApp.


Sesuai dengan namanya, gugatan sederhana diperiksa dengan proses persidangan yang lebih sederhana dan singkat dibandingk...
01/11/2020

Sesuai dengan namanya, gugatan sederhana diperiksa dengan proses persidangan yang lebih sederhana dan singkat dibandingkan persidangan perkara perdata pada umumnya, yaitu 25 hari sejak sidang pertama.
-
Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan di kepaniteraan perdata yang berisi identitas para pihak, penjelasan singkat perkara, dan tuntutan. Adapun tahap penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari : pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.
-

Permohonan & Gúgatan Perdata,Apa sih bedanya?
31/10/2020

Permohonan & Gúgatan Perdata,
Apa sih bedanya?

Dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya.
27/10/2020

Dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 menegaskan ketentuan upaya hukum terhadap Pengadilan Hubungan In...
26/10/2020

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 menegaskan ketentuan upaya hukum terhadap Pengadilan Hubungan Industrial.
Perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh merupakan putusan akhir yang bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, 57, 109, dan 110 UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Dengan demikian terhadap seluruh putusan PHI tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
Hal ini dimaksudkan p**a untuk menjamin penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Kamu Wajib Tahu!!Batas Waktu Untuk Mencabut dan Mengubah Gugatan.
25/10/2020

Kamu Wajib Tahu!!
Batas Waktu Untuk Mencabut dan Mengubah Gugatan.

Address

Probolinggo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Legal Acces posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category