Lembaga Bantuan Hukum PLG

Call Directions

Lembaga Bantuan Hukum PLG Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang didirikan pada tanggal 18 September 1979

Tanah bukan hanya untuk dikuasaiTanah harus dikelola dengan keadilanWujudkan reforma agraria sejatiBerikan KEADILAN BAGI...
24/09/2026

Tanah bukan hanya untuk dikuasai
Tanah harus dikelola dengan keadilan
Wujudkan reforma agraria sejati
Berikan KEADILAN BAGI PETANI

SELAMAT HARI TANI NASIONAL

24/09/2026

Recap Hari Tani Nasional
24 September 2026

Halo sobat keadilan, LBH Palembang sedang open recruitment staff keuangan. Bagi teman teman yang berminat untuk menjadi ...
23/09/2026

Halo sobat keadilan, LBH Palembang sedang open recruitment staff keuangan. Bagi teman teman yang berminat untuk menjadi bagian dari kerja kerja LBH Palembang silahkan kirimkan lamarannya yaa

Pengadilan Negeri Palembang menerima eksepsi para Tergugat dalam perkara gugatan terhadap 25 media di Sumatera Selatan.P...
18/09/2026

Pengadilan Negeri Palembang menerima eksepsi para Tergugat dalam perkara gugatan terhadap 25 media di Sumatera Selatan.

Putusan sela ini menegaskan bahwa gugatan tersebut belum dapat dilanjutkan untuk diperiksa pokok perkaranya, karena terdapat persoalan formil dalam pengajuan gugatan.

Bagi kami, perkara ini bukan sekadar soal kalah atau menang di ruang sidang. Ini adalah pengingat bahwa kebebasan pers tidak boleh dibungkam melalui gugatan yang mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Ketika karya jurnalistik dipersoalkan, mekanisme Dewan Pers dan prinsip-prinsip dalam UU Pers harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam penyelesaian sengketa.

Kebebasan pers bukan hadiah. Ia adalah bagian dari hak publik untuk memperoleh informasi dan instrumen kontrol sosial terhadap kekuasaan.

Hari ini satu langkah telah ditegaskan oleh pengadilan.
Besok, pengawalan terhadap kebebasan pers harus tetap dilanjutkan.

September Hitam bukan hanya tentang mengingat korban masa lalu. Ia juga tentang membaca kekerasan yang terjadi hari ini....
16/09/2026

September Hitam bukan hanya tentang mengingat korban masa lalu. Ia juga tentang membaca kekerasan yang terjadi hari ini. Dari Munir hingga Andrie Yunus, pertanyaannya tetap sama:
"Sampai kapan pembela HAM harus membayar mahal keberaniannya untuk bersuara?"
MENOLAK DIAM.
MENOLAK TAKUT.
MELAWAN IMPUNITAS.

LBH Palembang bersama masyarakat menggelar Forum Temu Warga dan Pendidikan Hukum Kritis sebagai ruang untuk berbagi peng...
07/09/2026

LBH Palembang bersama masyarakat menggelar Forum Temu Warga dan Pendidikan Hukum Kritis sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, membaca persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, sekaligus membangun kesadaran bahwa setiap warga memiliki hak untuk memahami, mempertanyakan, dan memperjuangkan keadilan.

Pendidikan hukum bukan sekadar mengenalkan pasal. Ia harus menjadi alat untuk membongkar ketimpangan, memperkuat posisi warga, dan mendorong keberanian untuk melawan ketidakadilan.

Sebab, hukum yang tidak berpihak pada mereka yang rentan hanya akan menjadi alat kekuasaan.

PRESS RELEASESIDANG GUGATAN 25 MEDIA DI SUMATERA SELATANSengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik tidak semestiny...
01/09/2026

PRESS RELEASE
SIDANG GUGATAN 25 MEDIA DI SUMATERA SELATAN

Sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik tidak semestinya serta-merta ditarik ke dalam proses hukum di luar mekanisme pers, melainkan terlebih dahulu dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia di Dewan Pers.

Selengkapnya di lbh.palembang.or.id

Setahun berlalu. Tetapi ingatan tentang Agustus 2025 tidak boleh ikut dihapus.Rakyat turun ke jalan bukan karena ingin m...
31/08/2026

Setahun berlalu. Tetapi ingatan tentang Agustus 2025 tidak boleh ikut dihapus.

Rakyat turun ke jalan bukan karena ingin membuat kekacauan. Mereka datang membawa keresahan: tentang ketidakadilan, kesenjangan, korupsi, kebijakan yang tidak berpihak, dan negara yang semakin jauh dari rakyatnya.

Namun suara itu berhadapan dengan represi.

Ketika aparat menggunakan kekerasan untuk menghadapi demonstrasi, ketika peserta aksi ditangkap dan dikriminalisasi, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal ketertiban.

Yang sedang dipertaruhkan adalah hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan masa depan demokrasi itu sendiri.

Negara tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik.

Sebab aparat bukan alat untuk menakut-nakuti rakyat, dan demonstran bukan musuh negara.

Setahun kemudian, pertanyaannya tetap harus diajukan:

Siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan itu?
Siapa yang bertanggung jawab atas korban?
Dan apakah negara benar-benar pernah mengusutnya secara serius?

Agustus 2025 harus menjadi pelajaran: demokrasi tidak boleh dibangun di atas ketakutan.

Kami tidak lupa.
Kami tidak diam.
Dan kami akan terus mengawal perjuangan untuk keadilan, HAM, dan demokrasi.

📣 UNDANGAN PELIPUTANSERUAN SOLIDARITAS: KAWAL DAN PENUHI RUANG SIDANG!LBH Palembang mengundang seluruh elemen masyarakat...
30/08/2026

📣 UNDANGAN PELIPUTAN
SERUAN SOLIDARITAS: KAWAL DAN PENUHI RUANG SIDANG!

LBH Palembang mengundang seluruh elemen masyarakat, jurnalis, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan pegiat demokrasi untuk melakukan peliputan sidang perkara gugatan PMH terhadap 25 media di Sumatera Selatan.

⚖️ Agenda: Keterangan Ahli
📅 Senin, 31 Agustus 2026
⏰ 09.00 WIB – selesai
📍 Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang
📑 Nomor Perkara: 367/Pdt.GS/2025/PN.Plg

Pers bukan sekadar industri pemberitaan. Pers adalah bagian penting dari kontrol publik dan demokrasi. Ketika kerja jurnalistik berhadapan dengan gugatan hukum, ruang sidang menjadi salah satu ruang penting untuk memastikan proses hukum berjalan adil sekaligus tidak mengancam kebebasan pers.

Mari hadir, kawal, dan penuhi ruang sidang.
Karena ketika pers dibungkam, publik kehilangan hak untuk tahu.


Ini bukan sekadar perkara antara penggugat dan tergugat. Di balik gugatan terhadap 25 media, ada persoalan yang lebih be...
27/08/2026

Ini bukan sekadar perkara antara penggugat dan tergugat. Di balik gugatan terhadap 25 media, ada persoalan yang lebih besar: kebebasan pers dan demokrasi.

Jika setiap pemberitaan yang dianggap merugikan dapat langsung berujung pada gugatan, maka yang tumbuh bukan pers yang sehat, melainkan ketakutan untuk memberitakan kepentingan publik.

Kawal 25 media.
Kawal kebebasan pers.
Kawal demokrasi.

Karena kebebasan pers bukan hadiah bagi media, melainkan hak publik yang harus dilindungi.



Address

Jalan HBR Motik No. 12A Rt. 29 Rw. 09 Kel. Karya Baru KM. 8 Kec. Alang-Alang Lebar
Palembang
30152

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

+627115610122

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lembaga Bantuan Hukum PLG posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category