Berita lintas nusantara.com

26/08/2013

Sanksinya apa yach,...yang akan di berikan Bupati Ponorogo kepada Staf Ahlinya- Pasalnya Mobil untuk keperluan dinas yakni untuk sarana melayani masyarakat Ponorogo Khususnya.

PONOROGO- PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info

Pemkab Ponorogo mulai berani ambil sikap tegas mengamankan kendaraan inventarisnya. Mobil dinas Widhi Wahyu Atmaja, staf ahli bupati, yang diduga kuat digadaikan bakal segera ditarik. Keberadaan Toyota Camry nopol AE 365 SP itu kali terakhir di Satlantas Polres Trenggalek setelah kena tilang lantaran diganti pelat hitam dan pengemudinya tidak memiliki SIM.



‘’Kami sudah mengirim surat untuk menarik mobil dinas itu,’’ terang Bambang Tri Wahono, kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) setempat.Bambang mengaku sudah mendapatkan konfirmasi ulang jika Toyota Camry tersebut boleh dibawa p**ang asalkan pengambilnya mampu menunjukkan BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor). ‘’Kami tidak mengurusi digadaikan atau tidak, terpenting mobil bisa kembali ke pemkab. BPKB-nya memang ada di kami,’’ imbuh Bambang.



Langkah serupa juga dilakukan bagian umum sekretariat dewan terhadap dua mobil operasionalnya yang lama tidak kembali masuk garasi. Salah seorang anggota dewan yang selama ini melakukan pinjam pakai dalam hitungan bulan kemarin sudi memulangkan Toyota Kijang dan Isuzu Panther itu. ‘’Hari ini sudah dikembalikan dan langsung diparkir di halaman belakang,’’ kata Joni Widarto, kabag Umum Sekretariat DPRD Ponorogo.



1. Sementara itu, Sekretaris Daerah H Agus Pramono meminta semua satker lebih cermat mengawasi keberadaan mobil dinas yang dibawa p**ang pejabat. Pasalnya, mobil dinas tersebut mendapat alokasi biaya pemeliharaan dan bahan bakar dari APBD. JIka mobil dinas digunakan di luar jam dinas, maka tidak seharusnya BBM dibebankan ke kas daerah.



‘’Juga biaya pemeliharaannya, yang tahu persis tentang mobil dinas ya masing-masing satker. Kepala satker harus lebih selektif dan jeli dalam pengelolaan mobdin termasuk biaya pemeliharaannya,’’ pungkas Agus Pramono. PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info. Kontak Person: 082141523999.

19/08/2013

Sadis Gadis Imut Di Telanjangi Dan Di Perkosa
Cina- PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info -Seorang gadis berumur 18 tahun di China diculik dan disekap selama 11 hari di ruang bawah tanah. Selama disekap, gadis ini dibiarkan telanjang dan diperkosa berkali-kali oleh pelaku.

Pelaku yang berusia 36 tahun sengaja membuat ruang bawah tanah di rumahnya yang terletak di Jiaxing, Provinsi Zhejiang, China. Gadis ini dipaksa untuk selalu berada di dalam ruang bawah tanah yang hanya berukuran 2,7 meter x 0,9 meter tersebut.
Seperti dilansir Asia One, Senin (12/8/2013), korban hanya diperbolehkan keluar dari ruang bawah tanah sebanyak 2 kali dan itupun hanya untuk mandi. Pelaku yang bernama Chen Xialong bahkan merantai korban dan memaksanya tetap telanjang.

Korban yang dikenal sebagai Guo berhasil kabur saat pelaku tengah pergi keluar rumah. Dia keluar dari ruang bawah tanah dan berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan.
Sejumlah tetangga mendengar teriakannya dan berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Dengan bantuan tetangga, korban berhasil keluar dan melapor ke polisi.

Beberapa saat kemudian, polisi berhasil menangkap pelaku yang seorang pengangguran. Oleh aparat setempat, pelaku dijerat dakwaan penculikan dan sejumlah dakwaan pemerkosaan.

Saa dilaporkan, pelaku telah mengakui bahwa dirinya memang menyekap korban dan mengancam akan membunuhnya. Pelaku juga mengancam akan menyebarkan foto telanjang korban. Terungkap bahwa korban diculik dari sebuah karaoke bar setempat. PolHukum & KRiminal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info Kontak Person Kami Pria Sakti: 082141523999.

08/08/2013

ANDA PUNYA MASALAH DENGAN NAPI (POLGAD) DALAM LAPAS GUNAKAN HP MENGAKU POLISI/ TNI/ PELNI? ATAU PETUGAS LAPAS? LAPORKAN RESMI DI SINI
Alamat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
NO KANTOR WILAYAH ALAMAT NO. TELEPON NO. FAX WEBSITE
1 Nangroe Aceh Darussalam Jln. Tjut Nyak Arief 185, Banda Aceh 23242 (0651) 7553197, 7552105 (0651) 7553494 nad.kemenkumham.go.id

2. Sumatera Utara Jln. Putri Hijau No.4, Medan 20112 (061) 4521217 (061) 4552109, 4553303, 4564384 sumut.kemenkumham.go.id

3. Sumatera Barat Jln. S.Parman No. 256, PO.BOX 154, Padang 25133 (0751) 7055471 (0751) 705510 sumbar.kemenkumham.go.id

4. Riau Jln. Jendral Sudirman 233, Pekanbaru (0761) 21860, 23846 (0761) 23846, 46969 riau.kemenkumham.go.id

5. Kep**auan Riau Jln. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang 29113 (0771) 319284, 319151, 8030066 kepri.kemenkumham.go.id

6. Sumatera Selatan Jln. Jendral Sudirman Km. 3,5, Palembang 30138 (0711) 358433, 355386 (0711) 355386, 378384 sumsel.kemenkumham.go.id

7. Jambi Jln. Kap. Sujono, Kota Baru, Jambi 36128 (0741) 40085 (0741) 444029 jambi.kemenkumham.go.id

8. Bandar Lampung Jln. W.Monginsidi No.184, Bandar Lampung (0721) 485427, 483927 (0721)471060 lampung.kemenkumham.go.id

9. Bengkulu Jln. Pangeran Natadirdja, Km.7, Bengkulu 38225 (0736) 24743 (0736)26304 bengkulu.kemenkumham.go.id

10. Bangka Belitung Komplek perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kep**auan Bangka Belitung
Jalan Air Hitam-Pangkalpinag (0717) 439435, 439436, 439437, 439438, 439439 (0717) 439436 babel.kemenkumham.go.id

11. DKI Jakarta Jln. MT.Haryono No.24, Jakarta Timur 3630 (021) 8090928,(021) 8090912 (021)8090704 jakarta.kemenkumham.go.id

12. Banten Jln.K.H.Syam’uin No.44D, Serang Banten (254) 208819, 223104 (0254)223103 banten.kemenkumham.go.id

13. Jawa Barat Jln. Jakarta No.27, Bandung 40272 (022) 7273898, 7210300, 7204834 (022)7273898, 7279273 jabar.kemenkumham.go.id

14. Jawa Tengah Jln. Dr.Cipto No.64, Semarang (024) 3546795, 3543063 (024) 3561386, 3546795 jateng.kemenkumham.go.id

15. D.I. Yogyakarta Jln. Gedong kuning No.146 Rejowinangun (0274) 378431 (0274) 378432, 373195 jateng.kemenkumham.go.id

16. Jawa Timur Jln. Kayon No.50-52 Kec.Genteng, Surabaya 60111 (031) 5340707 (031) 535496 jatim.kemenkumham.go.id

17. Kalimantan Barat Jln. K.S.Tubun No. 26, Pontianak 78121 (0561) 732242, 732229 (0561) 762624 kalbar.kemenkumham.go.id

18. Kalimantan Tengah Jln.G.Obso No.10, Palangkaraya 73111 (0536) 3220189, 3221554 (0536) 3220150 kalteng.kemenkumham.go.id

19. Kalimantan Selatan Jln.Brigjen H. Hasan Basri Kayutangi No.30, Banjarmasin 70123 (0511) 3300401, 3303470 (0511) 3302790 kalsel.kemenkumham.go.id

20. Kalimantan Timur Jln.Letjen M.T Haryono, Samarinda 75124 (0541) 736517, 74153 (0541) 736516, 736517 kaltim.kemenkumham.go.id

21. Sulawesi Utara Jln.Diponegoro No.87, Menado 95112 (0431) 863780, 864288, 870359 (0431)0870359, 864288 sulut.kemenkumham.go.id

22. Sulawesi Tengah Jln.Dewi Sartika No.26, Palu 94114 (0451) 481205, 482353 (0451)481205 sulteng.kemenkumham.go.id

23. Sulawesi Selatan Jln. Sultan Alauddin No.102, Makasar 90223 (0411) 854731 (0411) 871160 sulsel.kemenkumham.go.id

24. Sulawesi Tenggara Jln.Balai Kota No.7A, Kendari 93117 (0401) 322132 (0401) 321340 sultra.kemenkumham.go.id

25. Gorontalo Jln.Tinaloga No.1, Gorontalo 96128 (0435) 826242 (435) 83128 gorontalo.kemenkumham.go.id

26. Sulawasi Barat Jln. Kh. Abd. Malik Pattana Endang
(Komp. Perkantoran Gubernur) Ranggas, Mamuju. (0428) 23262 (0428) 23262 sulbar.kemenkumham.go.id

27. Bali Jln. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar (0361)224856, 240752, 228718 (0361)228718 bali.kemenkumham.go.id

28. Nusa Tenggara Timur Jln. WJ. Lalamentik No. 98, Kupang 85111 (0380) 833101 (0380) 821126 ntt.kemenkumham.go.id

29. Nusa Tenggara Barat Jln. Majapahit No.44, Mataram (0370) 621819 (0370) 925341, 625341 ntb.kemenkumham.go.id

30. Maluku Jln.Sultan Babullah No.17-18, Ambon 97115 (0911) 352803 (0911) 352807 maluku.kemenkumham.go.id

31. Maluku Utara Jln.Cengkeh AFO No.40 Ternate, Maluku Utara (0921) 3122119 (0921) 3122118 malut.kemenkumham.go.id

32. Papua Jln. Raya Abepura No. 37, Kotaraja, Jayapura (0967) 586147 (0967) 586112 papua.kemenkumham.go.id

33. Papua Barat Jln. Trokira Arfal II Logpon, Manokwari (0986) 213270 papua-barat.kemenkumham.go.id


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE .(061)4521217

By A Website Design
- See more at: http://www.dgip.go.id/paten/alternatif-pengajuan-permohonan/8-umum/206-alamat-kantor-wilayah-kementerian-hukum-dan-ham-ri .STYt8HDk.dpuf
Dengan adanya anda sudah laporan ke Menteri Hukm dan Ham RI – Lampirkan surat tembusan ke Kepolisian Setempat dan Lapas stempat, agar segera ada tindakan bila perlu tembusan Presiden RI Dan Kapolri. Semoga bermanfaat
Alamat Kantor PolHukum Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info : Jalan raya Kemantren 82- Terusan- Gedeg- Mojokerto-Jatim. Situs resmi- www.jejakkasus.info Kontak. 082141523999

Alamat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RINOKANTOR WILAYAHALAMATNO. TELEPONNO. FAXWEBSITE1Nangroe Aceh DarussalamJln. Tjut Nyak Arief 185, Banda Aceh 23242(0651) 7553197, 7552105(0651) 7553494nad.kemenkumham.go.id2.Sumatera UtaraJln. Putri Hijau No.4, Medan 20112(061) 4521217(061) 4552109, 4...

29/07/2013

Kasus Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (MKP) Di Periksa Kejati-Di Kawal Rek Ayo Rek www.jejakkasus.info Sampai Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Terkai Penyimpangan Dana APBN Sekitar Rp. 30 Milyart

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa
Jejak Kasus, Mojokerto - Berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, bahwa kemerdekaan Pers merupakan salah satu bentuk wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting, Ikut berperan sebagai kontrol social Aspirasi masyarakat. Pers Nasional merupakan wahana komunikasi Media massa, penyebar Informasi, dan pembentuk opini sehingga dapat melaksanakan Asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya agar kehidupan masyarakat Indonesia kedepan dapat lebih Demokratis dan Kondusif.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008. Pimpinan Redaksi Jejak Kasus Radar Bangsa Konfirmasi adanya Unsur Dugaan Penyimpangan/ Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dana APBD TA. 2011 dan TA. 2012 yang dilakukan oleh Oknum Pemerintahan Daerah kabupaten Mojokerto.

Dengan dasar, Bahan konfirmasi sesuai dengan Surat Pelopor kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa timur.

1. Perihal Surat Nomor : 128/ S-HP/XVIII. JATIM/ 06/2012 tertanggal 1 Juli 2012 perihal tentang hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2011 dan tahun 2010.

2. Surat Nomor : 153 ?S ? XVII. JATIM / 01/ 2013 tertanggal 28 Januari 2013 perihal pemberitahuan pertama tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

3. 2 (Satu) bendel Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Ringkasan Eksekutif, sejauh ini Bupati Mojokerto Jawa timur MKP Mustofa Kamal Pasa belum berikan jawaban, Pria Sakti Presiden Jejak Kasus akhirnya menurunkan berita Perdana. Bersambung.------------>

16/07/2013

04/07/2013

CIKINI- JEJAKKASUS.COM,- Kembali lagi pelaut2 Indonesia ditipu mentah2 bahkan dibodoh2in oleh pengurus abal2 di KPI Cikini dicurigai besar kemungkinan kerja sama dengan oknum2 pemerintah dalam pembuatan KTKLN oleh pemerintah mutlak 100% GRATIS tidak perlu bayar namun ngurus ke KPI ternyata dijadikan akal bulus licik untuk memeras, tiap pelaut harus membayar, Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) buat rating dan Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) buat perwira, bukan untuk membayar KTKLN tapi untuk menjadi anggota KPI.
Se-olah2 hanya anggota KPI mendapat fasilitas KTKLN GRATIS. Akal bulus yang sangat licik dicurigai ada kerja sama dengan oknum2 pemerintah.
Tentu hal ini sangat serius pelanggaran terhadap UNDANG UNDANG R.I No.21 TAHUN 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh Pasal 28 C dan Pasal 43 ayat 1 & 2 dan JELAS SEKALI MERUPAKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN dapat dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Hanafi Rusthandi, Matias Tambing & Sonny Pattiselano cs dari Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dicurigai mereka bekerja sama dengan pemerintah BPN2TKI si Jumhur membodohi dan memeras pelaut2 Indonesia yang mau kerja join kapal keluar negri dengan mengharuskan pelaut2 membuat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan terpaksa membayar untuk jadi anggota KPI sebesar Rp.350.000 /orang buat rating dan Rp.700.000/ orang buat perwira padahal dari pemerintah KTKLN itu GRATIS.
Pelaut sebenarnya tidak perlu kartu KTKLN buat perlindungan cukup penetrapan KKB (CBA) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan setiap pelaut memiliki Individual Working Contract (individual working agreement) itulah sebenarnya kewajiban dari pada KPI sebagai serikat pekerja /serikat buruh meningkatkan fungsi dari KKB & Individual Working Agreement (kontrak kerja perorangan) yang jelas jauh lebih baik (upto date) dari pada KTKLN ataupun PKL model kolonial yang masih dipakai pemerintah sampai sekarang ini.
Kecurigaan adanya kesengajaan demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Bayangkan saja pelaut Indonesia sekarang diperkirakan berjumlah mendekati 300ribu orang kalau 25% saja membuat KTKLN itu berapa total jumlahnya ? sangat menggiurkan memang bukan korupsi tetapi cara yang sangat licik bulus dan dicurigai akan berbagi hasil dengan BPN2TKI si JUMHUR ?
Kasihan pelaut2 kita kok senang dibodohin diperas ? Inilah akibat KePengurusan Pusat KPI yang TIDAK SAH karena mengangkat diri sendiri menjadi pengurus bertentangan dengan AD/ART, karena Kongres KPI ke VII Desember 2009 di Sheraton Hotel Cengkareng BUBAR saat status seluruh Kepengurusan Pusat KPI sudah DEMISIONER dan TIDAK TERJADI PEMILIHAN KEPENGURUSAN PUSAT K.P.I.
Makanya mereka PENGURUS ABAL2 INI mempergunakan kesempatan semaksimal mungkin buat keuntungan pribadi masing2 mumpung para pelaut masih ngak perduli dan ngak mau tau atau ngak mengerti berorganisasi serikat pekerja/serikat buruh.
(PRIA SAKTI PRESIDEN JEJAK KASUS)
Alamat Redaksi Jejak Kasus Pusat- Jalan raya Kemantren 82- Terusan- Gedeg- Mojokerto-Jawa timur. Kontak: 0821-4152-3999. Website: www.jejakkasus.info

01/07/2013

30/06/2013

Taiwan Gempa, Menewaskan 1 Nyawa

Taipeh-jejakkasus.com,- Satu orang tewas dan 19 orang lagi cedera, termasuk satu orang yang kritis, akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nantou di Taiwan, Minggu sore waktu setempat.

Zhang Zhijun, Kepala Kantor Urusan Dewan Negara Taiwan, Minggu, menyampaikan simpatinya di Kunming kepada rekan di Taiwan akibat gempa tersebut.

Zhang berada di Kunming, Ibu Kota Provinsi Yunnan di China Barat-daya, untuk menghadiri pertemuan pertukaran antara Yunnan dan Taiwan. Ia juga bertemu di sana dengan Wakil Ketua Kuomintang (KMT) John Chiang.

Pusat gempa itu, dengan kekuatan 6,7 pada Skala Richter, dipantau berada pada 23,9 derajat Lintang Utara dan 120,9 derajat Bujur Timur dengan kedalaman sembilan kilometer, kata Pusat Jaringan Pemantau Gempa China Daratan.

Lembaga pemantau gempa Taiwan mencacat gempa tersebut berkekuatan 6,3 Skala Richter.

Seorang warga desa dari Kabupaten Chiayi, yang berdekatan, tewas setelah tertimpa batu yang jatuh, demikian laporan Xinhua.
Kantor Pusat Jejak Kasus: Jalan raya Kemantren 82 Terusan Gedeg Mojokerto Jawa timur. Ponsel. 982141523999- www.jejakkasus.info

30/06/2013

FORUM SERANTAU ASEAN
Tuntutan wilayah dan jerebu dijangka jadi isu utama

BANDAR SERI BEGAWAN: Perbalahan China dengan jiran-jirannya mengenai tuntutan wilayah dan jerebu yang menyelubungi Asia Tenggara merupakan beberapa isu kontroversial yang dijangka menguasai forum serantau utama yang bermula esok.

Mesyuarat diplomatik dan keselamatan tahunan yang dipengerusikan Asean itu akan diadakan di Brunei dengan berlatarkan ketegangan yang semakin meningkat akibat tindakan China yang kian lantang menyatakan tuntutan maritimnya.

Mesyuarat peringkat menteri luar, yang akan sampai pada kemuncaknya Selasa ini dengan Forum Serantau Asean, yang turut melibatkan China, Amerika Syarikat, Russia dan negara-negara utama lain, menjadi semakin menarik dengan perbalahan SinoAmerika Syarikat berhubung pembocor maklumat yang melarikan diri, Encik Edward Snowden.

Amerika menuduh China membenarkan Encik Snowden meloloskan diri dari Hongkong - dakwaan yang dinafikan Beijing.

Mesyuarat akan bermula dengan perhimpunan 10 negara anggota Asean esok sebelum diluaskan lusa untuk turut melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan.

Sidang kemuncak Asia Timur itu kemudian akan diluaskan lagi dengan perhimpunan 26 negara dan Kesatuan Eropah.

Mesyuarat tahun lalu dicemari perpecahan Asean tentang bagaimana menangani kelantangan Beijing dalam menyuarakan tuntutannya bagi hampir kesemua wilayah di Laut China Selatan.

Asean telah menyampaikan nada yang lebih bersatu sejak kebelakangan ini dan akan menggesa China bagi satu mesyuarat "segera" tentang "kod tatalaku" yang bertujuan mengendurkan ketegangan, kata Menteri Luar Indonesia, Encik Marty Natalegawa.

Dalam langkah yang dijangka menimbulkan kemarahan China, yang bertegas bahawa Amerika tiada peranan di Laut China Selatan, Setiausaha Negara Amerika, Encik John Kerry, dijangka menimbulkan isu itu di Brunei

30/06/2013

LANGKAH BERJAGA-JAGA: Seorang guru menolong seorang pelajar memakai pelitup di sebuah sekolah di Putrajaya kelmarin.

Semua sekolah M'sia dibuka seperti biasa

PUTRAJAYA: Semua sekolah di seluruh Malaysia telah dibuka seperti biasa mulai semalam kerana Indeks Pencemaran Udara (IPU) kini di bawah 200.

Timbalan Pengarah Pelajaran Sektor Operasi Pendidikan, Datuk Sufa'at Tumin, berkata sekolah di kawasan Seri Manjung, Perak, dan Pelabuhan Klang, Selangor, yang ditutup kelmarin kini akan dibuka semula selepas kawasan-kawasan itu mencatatkan IPU 82 dan 93 pada jam 5 petang semalam.

Bagaimanapun, jika IPU meningkat melebihi 250 hingga 300 dan dikhuatiri menjejaskan pembelajaran murid, pengetua boleh memohon menutup sekolah.

Datuk Sufa'at berkata sekolah dan pengarah pendidikan negeri akan menetapkan serta menyelaras tarikh sesuai bagi membolehkan pelajar mengganti pembelajaran pada hari sekolah ditutup akibat jerebu.

"Pelajar tidak perlu hadir ke sekolah sekiranya ibu bapa bimbang mengenai tahap keselamatan anak masing-masing dengan syarat, mereka perlu memaklumkan secara bertulis kepada pihak sekolah berkenaan.

"Kita sudah mengedarkan garis panduan khas kepada sekolah bagi memudahkan guru besar atau pengetua mengambil tindakan segera sekiranya jerebu bertambah teruk sehingga boleh menjejaskan kesihatan pelajar," katanya yang ditukil Berita Harian Malaysia (BHM) semalam.

Di Seremban, semua sekolah di Negeri Sembilan diarah menangguhkan aktiviti luar hingga hujung minggu ini berikutan IPU masih di paras tidak sihat.

Pengarah Pelajaran negeri, Cik Kalsom Khalid, berkata persekolahan berjalan seperti biasa dan hanya pendidikan jasmani dan hari sukan sekolah yang dijadualkan hujung minggu ini perlu ditangguhkan.

"Hanya selepas IPU turun ke paras 100, baru pelajar dibenarkan menjalankan aktiviti luar," katanya.

Sementara itu, agensi berita Bernama melaporkan kualiti udara di tiga kawasan masih berada pada paras tidak sihat tetapi terus menunjukkan penurunan IPU setakat 11 pagi semalam.

Menurut Jabatan Alam Sekitar (JAS) melalui laman webnya, tiga kawasan tersebut iaitu Banting di Selangor kini merekodkan bacaan IPU 105 berbanding 108 pada 9 pagi semalam.

Kawasan Nilai di Negeri Sembilan mencatatkan IPU 139 berbanding 145 sebelum ini. Manakala Bukit Rambai di Melaka mencatatkan IPU 105.

Sementara 30 kawasan lain mencatat paras IPU sederhana setakat 11 pagi semalam. Kawasan terbabit antaranya Kota Tinggi, Larkin Lama, Muar dan Pasir Gudang di Johor serta Bandaraya Melaka.

Dalam pada itu, syarikat Sime Darby Plantations mengesahkan tiada kebakaran di kawasan operasi syarikat itu di Indonesia selepas mengkaji data titik panas bagi tempoh 25 Mei hingga 25 Jun lalu.

Syarikat itu turut mengulangi komitmen kepada dasar sifar pembakaran dalam operasinya di seluruh dunia.

Jumaat lalu, Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan menggesa syarikat milik Malaysia yang beroperasi di Indonesia supaya mematuhi semua undang-undang dan peraturan setempat dan memastikan mereka tidak menyumbang kepada masalah alam sekitar.
Kantor Pusat Jejak Kasus: Jalan raya Kemantren 82 Terusan Gedeg Mojokerto Jawa timur. Ponsel. 982141523999- www.jejakkasus.info

30/06/2013

Dana sosial AS$1b Indonesia disalah guna

JAKARTA: Dana hampir AS$1 bilion ($1.3 bilion) yang diperuntukkan bagi program-program sosial telah disalahgunakan oleh dua kementerian, menurut sebuah badan audit pemerintah kelmarin.

Ini mencetuskan dakwaan bahawa dana itu mungkin telah digunakan bagi membiayai kempen politik bagi pilihan raya tahun depan, lapor sebuah akhbar harian di Indonesia, semalam.

Laporan Badan Pemeriksa Kewangan (BPK) Indonesia menyifatkan penyalahgunaan itu berlaku disebabkan beberapa faktor, menurut pengarah siasatan dan sokongan Forum bagi Ketelusan Belanjawan (Fitra), Encik Uchok Sky Khadafi, lapor Jakarta Globe.

Antara faktor itu ialah kurangnya kriteria jelas bagi penerima dana tersebut.

BPK berkata Kementerian Dalam Negeri telah menyalahgunakan 8.8 trillion rupiah ($1.14 bilion) daripada dana bantuan sosialnya (Bansos) kerana kriteria yang tidak jelas.

Dana itu membayar 6.8 bilion rupiah bagi perbelanjaan modal dan 900 juta rupiah bagi barangan dan perkhidmatan.

Masalah yang sama juga ditemui pada dana-dana Bansos yang dikendalikan oleh Kementerian bagi Pemesatan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia, sehingga menyebabkan 5.6 bilion dana itu disalahgunakan.

BPK dipetik oleh laporan Jakarta Globe itu sebagai berkata para penerima Bansos tidak dipertanggungjawabkan oleh pihak kementerian, dan kementerian berkenaan tidak cuba memperolehi bayaran denda atas kerja-kerjanya yang tertangguh.

"Justeru, setiausaha nasional Fitra meminta Dewan Perwakilan Rakyat supaya segera meminta kementerian berkenaan dipertanggungjawabkan berhubung isu penyalahgunaan Bansos itu," kata Encik Uchok.

Encik Ray Rangkuti, pengarah eksekutif Lingkaran Madani Indonesia (Lima), berkata pemerintah telah membelanjakan trilion rupiah ke atas Bansos sejak 1998.

Beliau berkata perbelanjaan Bansos meningkat setiap tahun tetapi penerima sasarannya dan tanggungjawab mereka kurang jelas.
Kantor Pusat Jejak Kasus: Jalan raya Kemantren 82 Terusan Gedeg Mojokerto Jawa timur. Ponsel. 982141523999- www.jejakkasus.info

Your Blog Description here!

30/06/2013

HADAPI KRISIS KEYAKINAN: Gambar fail pada 15 Jun lalu ini menunjukkan seorang pegawai polis menahan seorang pembantah dalam demo di Kuala Lumpur terhadap dakwaan menipu dalam pilihan raya umum Malaysia. Polis Malaysia menghadapi suasana suram dan krisis keyakinan menyusuli dakwaan ke atas ketuanya, baru-baru ini.

Suasana polisi Malaysia suram
Ketua Polis dan Menteri Dalam Negeri hadapi beberapa tuduhan serius susuli kematian tahanan

KUALA LUMPUR: Suasana dalam pasukan polis Malaysia muram - dari peringkat paling rendah hingga ke peringkat ibu pejabat polis persekutuan di Bukit Aman.

Ini selepas ketua polis negara itu dan 'bosnya', Menteri Dalam Negeri Malaysia, menjadi tajuk berita utama sejak dua hari lalu atas sebab-sebab yang tidak diinginkan, lapor sebuah portal berita setempat.

Peringkat bawahan hingga peringkat pegawai kanan pasukan polis Malaysia kini mahu ketua-ketua mereka mempertahan diri mereka di khalayak ramai terhadap beberapa tuduhan ke atas mereka baru-baru ini, khususnya Ketua Polis Negara (IGP), Tan Sri Khalid Abu Bakar.

"Bukan mudah menjadi seorang anggota polis, dan (tugas) memenuhi permintaan awam semakin meningkat. Tetapi, saya memang tidak percaya apabila saya membaca dapatan hakim dalam kes Kugan," kata seorang pegawai polis berpangkat lans korperal kepada The Malaysian Insider (TMI).

Beliau merujuk keputusan bersejarah tiga hari lalu apabila seorang hakim mahkamah tinggi memarahi Tan Sri Khalid atas cara beliau menangani kes seorang tahanan yang mati dalam lokap polis.

Tahanan berkenaan, A. Kugan, ditahan di balai polis Subang Taipan, tempat dia dipercayai dibelasah hingga mengalami 45 kecederaan luaran dan pelbagai kecederaan dalaman.

Kugan meninggal dunia akibat kerosakan ginjal yang dipercayai berpunca daripada pukulan-pukulan tersebut.

Kelmarin, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, juga menerima tamparan daripada seorang hakim apabila Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa beliau harus mempertahan dirinya atas dakwaan menyerang seorang lelaki yang berminat pada anak perempuannya.

Berita-berita buruk mengenai pegawai peringkat tertinggi pasukan polis dan kementerian yang bertanggungjawab atas keselamatan negara itu telah menggugat semangat dan keyakinan anggotanya, terutama berhubung dakwaan ke atas ketua polis negara.

"Selepas saya membaca semuanya dalam tempoh 24 jam yang lalu, apa yang jelas ialah bahawa Khalid telah dituduh sengaja menutup apa yang sebenarnya berlaku berhubung dengan kematian Kugan dan beliau harus memberikan penjelasan," kata seorang penolong superintenden polis (ASP) kepada TMI, atas syarat namanya tidak didedahkan.

"Adalah penting bagi pihak IGP keluar (secara terbuka) dan memberi penjelasan daripada membisu terhadap isu ini, sedang pihak awam semakin marah dan hilang keyakinan terhadap pasukan polis," tegasnya.

Beliau menambah: "Saya tidak tahu fakta sebenar atau apa yang sebenarnya berlaku dalam kes Kugan. Mungkin Khalid sendiri telah menerima maklumat yang salah daripada orang-orangnya?"

Pandangan ASP itu dikongsi anggota polis lain di peringkat lebih rendah, seperti kata seorang lagi lans korperal:

"Sebagai kakitangan yang turun padang (untuk menjalankan tugas), kami juga sedang menunggu untuk mendengar daripada pegawai tertinggi kami mengenai apa yang sebenarnya berlaku (kerana), sejauh ini, kami hanya membaca banyak laporan yang negatif."

"Kami juga mahu mendengar daripada Tan Sri IGP dan mendengar kisah daripada pihak beliau p**a. Semua maklum balas dan ulasan yang kami dengar sejauh ini adalah agak melemahkan semangat," kata pegawai polis itu.

Bagaimanapun, seorang penolong pesuruhjaya kanan polis (ACP) berkata adalah lebih baik untuk melihat ke arah gambaran yang lebih besar.

"Memang benar Khalid bertanggungjawab kerana beliau ketika itu adalah ketua polis Selangor dan harus menjawab bagi pihak tindakan yang dilakukan oleh orang bawahannya.

"Jika saya seorang ketua polis negeri, saya juga akan berada pada kedudukan yang sama. Tetapi, kita juga harus berlaku adil. Tindakan kurang bertanggungjawab oleh segelintir tidak harus menyebabkan penyingkiran Khalid," jelas ACP kanan itu.

"Apakah kita akan terus memecat IGP jika orang bawahan mereka berkelakuan tidak betul? Itu bermakna kerajaan mungkin tidak akan bertahan lima tahun kerana Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri juga harus meletak jawatan," tambahnya.

"Tidak dapat diragukan bahawa Khalid harus dipertanggungjawabkan atas kematian Kugan. Jika saya seorang awam, saya akan berasa marah juga, tetapi kita harus melihat pada gambaran yang lebih besar," tegasnya lagi.