JBD Law Firm

Directions Website

JBD Law Firm We are lawyers. We are your legal shield

⚖️ Ketika strategi bertemu dengan ruang sidang.Managing Partner JBD Law Firm, Juventhy M. Siahaan, S.H., M.H., hadir dan...
10/06/2026

⚖️ Ketika strategi bertemu dengan ruang sidang.

Managing Partner JBD Law Firm, Juventhy M. Siahaan, S.H., M.H., hadir dan memimpin langsung persidangan salah satu perkara strategis yang menyita perhatian publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Di JBD, setiap perkara besar ditangani langsung oleh yang terbaik, karena kepercayaan klien adalah tanggung jawab tertinggi kami.

🏛️ Litigasi Strategis. Perlindungan Nyata.

—
📍 PTUN Jakarta
🔗 jbdlegalshield.com

JakartaLawFirm ManagingPartner KeadilanUntukSemua

Ketika AI menghasilkan gambar, tulisan, musik, atau karya lainnya, muncul pertanyaan penting: siapa yang berhak atas has...
03/06/2026

Ketika AI menghasilkan gambar, tulisan, musik, atau karya lainnya, muncul pertanyaan penting: siapa yang berhak atas hasil tersebut? Apakah pengembang AI, pengguna yang memberikan perintah, atau justru tidak ada pihak yang dapat mengklaim kepemilikannya?

Hingga saat ini, hukum kekayaan intelektual di berbagai negara masih berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi AI. Karena itu, status kepemilikan dan perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan AI masih menjadi perdebatan yang terus berkembang.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, memahami aspek hukum AI menjadi sama pentingnya dengan memahami cara menggunakannya.

JBD Law Firm - your legal shield

Apakah bisnis Anda sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)?
NIB bukan sekadar formalitas, melainkan identitas resmi ya...
02/06/2026

Apakah bisnis Anda sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)?

NIB bukan sekadar formalitas, melainkan identitas resmi yang menjadi dasar legalitas usaha. Tanpa NIB, pelaku usaha dapat menghadapi berbagai kendala, mulai dari kesulitan mengakses pembiayaan, menjalin kerja sama bisnis, hingga memperoleh izin usaha lanjutan yang diperlukan untuk operasional.

Di era digital saat ini, pengurusan NIB melalui OSS dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Jangan menunggu sampai muncul masalah hukum atau hambatan bisnis yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.

Pastikan usaha Anda memiliki legalitas yang lengkap. Bisnis yang legal adalah langkah awal menuju pertumbuhan yang lebih aman dan berkelanjutan.

JBD Law Firm - your legal shield

Menjadi pemegang saham bukan hanya soal memiliki bagian perusahaan dan menerima keuntungan. Di balik itu, ada hak, kewaj...
18/05/2026

Menjadi pemegang saham bukan hanya soal memiliki bagian perusahaan dan menerima keuntungan. Di balik itu, ada hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum yang perlu dipahami sejak awal. Karena itulah Shareholders Agreement (SHA) atau Perjanjian Pemegang Saham menjadi penting dalam dunia bisnis.

SHA ialah perjanjian antar pemegang saham yang mengatur berbagai hal penting, seperti hak suara, pembagian keuntungan, pengalihan saham, penyelesaian sengketa, hingga kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Klausul kerahasiaan ini bertujuan melindungi data internal perusahaan agar tidak disalahgunakan atau dibocorkan kepada pihak lain.

Tanpa pengaturan yang jelas, konflik antar pemegang saham dapat muncul sewaktu-waktu dan berpotensi merugikan perusahaan maupun investor. Karena itu, memahami isi SHA sejak awal bukan sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan bisnis.

JBD Law Firm - your legal shield

Tidak semua peraturan yang berlaku di masyarakat selalu sejalan dengan hukum yang lebih tinggi. Dalam praktik ketatanega...
11/05/2026

Tidak semua peraturan yang berlaku di masyarakat selalu sejalan dengan hukum yang lebih tinggi. Dalam praktik ketatanegaraan, sering kali ditemukan peraturan yang justru bertentangan dengan undang-undang, merugikan hak warga negara, atau menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk itulah dikenal mekanisme Judicial Review.

Judicial Review merupakan hak menguji peraturan perundang-undangan melalui lembaga peradilan. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Mekanisme ini membuktikan bahwa dalam negara hukum, setiap produk regulasi dapat diuji dan dikoreksi apabila bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga instrumen perlindungan hak dan keadilan bagi masyarakat.

Karena itu, ketika suatu peraturan dianggap melanggar prinsip hukum, merugikan kepentingan masyarakat, atau bertentangan dengan undang-undang, tersedia jalur hukum yang sah untuk menggugat dan mengujinya melalui Judicial Review.

JBD Law Firm - your legal shield

Banyak orang berpikir bahwa menggunakan jasa pengacara hanya diperlukan ketika sudah tersandung kasus pidana, dipanggil ...
11/05/2026

Banyak orang berpikir bahwa menggunakan jasa pengacara hanya diperlukan ketika sudah tersandung kasus pidana, dipanggil polisi, atau menghadapi persidangan. Padahal dalam praktiknya, pendampingan hukum justru paling penting dilakukan sebelum masalah menjadi besar.

Tidak sedikit persoalan hukum yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal apabila seseorang memahami hak, kewajiban, serta risiko hukum dari tindakan yang dilakukan. Karena itu, pengacara bukan hanya “penolong saat krisis”, tetapi juga partner strategis untuk melindungi kepentingan hukum Anda.

Perlu dipahami bahwa hukum bukan hanya tentang “memenangkan perkara”, tetapi juga tentang mencegah kerugian, meminimalkan risiko, dan melindungi kepentingan Anda sejak awal.

Karena dalam banyak kasus, biaya pencegahan hukum jauh lebih kecil dibanding biaya menyelesaikan konflik yang sudah terlanjur besar.

Jangan tunggu masalah hukum datang baru mencari perlindungan. Memahami kapan harus menggunakan pengacara adalah bagian dari bentuk kesadaran hukum yang bijak.

JBD Law Firm - your legal shield

Banyak orang mengira semua tindak pidana dapat langsung diproses oleh polisi begitu peristiwa terjadi. Padahal, dalam hu...
08/05/2026

Banyak orang mengira semua tindak pidana dapat langsung diproses oleh polisi begitu peristiwa terjadi. Padahal, dalam hukum pidana Indonesia terdapat perbedaan penting antara delik aduan dan delik biasa, yang menentukan apakah suatu perkara dapat diproses tanpa laporan korban atau justru harus menunggu adanya pengaduan terlebih dahulu.

Memahami perbedaan ini sangat penting agar masyarakat mengetahui hak hukumnya, prosedur pelaporan yang benar, serta kapan aparat penegak hukum dapat bertindak.

Delik aduan membutuhkan pengaduan dari korban sebagai syarat utama dimulainya proses pidana, sedangkan delik biasa dapat diproses langsung oleh aparat penegak hukum demi kepentingan umum dan penegakan hukum negara.

Karena itu, kesalahan memahami jenis delik sering membuat masyarakat bingung ketika suatu laporan tidak dapat diproses, atau sebaliknya mengira perkara akan berhenti hanya karena laporan dicabut.

Sebagai masyarakat yang sadar hukum, penting untuk memahami bahwa setiap tindak pidana memiliki mekanisme penanganan yang berbeda sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

JBD Law Firm - your legal shield

Dalam praktik hukum perdata, tidak semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu sengketa tercantum sebagai pengg...
08/05/2026

Dalam praktik hukum perdata, tidak semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu sengketa tercantum sebagai penggugat atau tergugat. Dalam kondisi tertentu, pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan hukum terhadap objek atau hasil perkara dapat ikut serta dalam persidangan melalui mekanisme yang disebut intervensi.

Secara sederhana, intervensi adalah keikutsertaan pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung untuk melindungi hak atau kepentingannya agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan. Dalam hukum acara perdata, intervensi menjadi bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya mewujudkan pemeriksaan perkara yang lebih adil, lengkap, dan menyeluruh.

Intervensi juga berperan menjaga keadilan dan kepastian hukum serta membantu mencegah munculnya sengketa baru di kemudian hari. Namun, intervensi tidak dapat dilakukan sembarangan karena pihak ketiga harus membuktikan adanya kepentingan hukum yang nyata dan memperoleh persetujuan majelis hakim.

Dengan memahami intervensi, masyarakat dapat mengetahui bahwa hukum tidak hanya melindungi pihak yang tercantum dalam gugatan, tetapi juga pihak lain yang terdampak oleh putusan pengadilan.

JBD Law Firm - your legal shield

Memulai dan menjalankan bisnis bukan hanya soal ide, strategi, dan keuntungan. Di balik itu semua, ada fondasi penting y...
07/05/2026

Memulai dan menjalankan bisnis bukan hanya soal ide, strategi, dan keuntungan. Di balik itu semua, ada fondasi penting yang sering diabaikan oleh banyak pelaku usaha, yaitu legalitas. Tanpa dokumen hukum yang lengkap dan sah, bisnis Anda berisiko menghadapi masalah di kemudian hari, mulai dari sengketa, sanksi administratif, hingga kehilangan kepercayaan dari mitra dan pelanggan.

Legalitas bukan sekadar formalitas. Ia adalah bentuk perlindungan hukum sekaligus bukti bahwa bisnis Anda berjalan secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan dokumen yang tepat, Anda tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga membuka peluang lebih luas untuk berkembang, termasuk kerja sama dengan investor, perbankan, dan institusi besar lainnya.

Berikut beberapa dokumen hukum yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha, yaitu akta pendirian usaha, NPWP badan usaha, SIUP atau surat izin usaha perdagangan, SITU atau surat izin tempat usaha, SKDP atau surat keterangan domisili, NIB atau TDP sebagai nomor induk berusaha, serta izin khusus yang disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan.

Dengan memiliki dokumen-dokumen tersebut, Anda sedang membangun fondasi bisnis yang tidak hanya kuat, tetapi juga berkelanjutan. Legalitas memberikan rasa aman, meningkatkan kredibilitas, dan menjadi nilai tambah yang signifikan di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Jangan tunggu sampai masalah datang untuk mulai mengurus legalitas. Bangun bisnis Anda dari dasar yang benar, karena bisnis yang besar selalu dimulai dari fondasi yang kuat dan sah di mata hukum.

JBD Law Firm - your legal shield

Pernah merasa dipersulit saat mengurus administrasi? Pernah dipingpong dari satu meja ke meja lain tanpa kejelasan? Atau...
07/05/2026

Pernah merasa dipersulit saat mengurus administrasi? Pernah dipingpong dari satu meja ke meja lain tanpa kejelasan? Atau bahkan diminta biaya tambahan yang tidak resmi? Jika pernah, bisa jadi itu merupakan bentuk maladministrasi.

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan yang melawan hukum, melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Hal ini juga mencakup kelalaian maupun pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pemerintahan. Dampaknya tidak dapat dianggap sepele, mulai dari kerugian materiil, ketidakadilan, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Sebagai warga negara, kamu punya hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, transparan, dan akuntabel. Jika menemukan dugaan maladministrasi, kamu bisa melaporkannya.

Cara melaporkan maladministrasi dapat dimulai dengan mengumpulkan bukti seperti dokumen, foto, dan kronologi kejadian secara lengkap. Selanjutnya, pastikan identitas pihak yang dilaporkan jelas agar memudahkan proses penanganan. Laporan kemudian dapat disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia baik secara online maupun langsung. Setelah itu, pelapor perlu mengikuti proses verifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporanmu penting. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah pribadi, tapi juga untuk mendorong perbaikan sistem pelayanan publik secara menyeluruh.

Jangan diam. Lawan maladministrasi dengan cara yang benar. Karena pelayanan publik yang bersih adalah hak kita semua.

JBD Law Firm - your legal shield

Address

One Pacific Place 15th Floor
Jakarta

Opening Hours

Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when JBD Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category