ANDRI, SH, MH

11/10/2026

“All men make mistakes, but a good man yields when he knows his course is wrong, and repairs the evil. The only crime is pride.”
-Sophocles, Antigone

11/10/2026

THE BEST LIES WERE ALWAYS MIXED WITH TRUTH.
-Sarah J Maas

26/08/2026

SEMA Nomor 4 Tahun 2026
memberikan petunjuk:

PUTUSAN BEBAS TIDAK DAPAT DIAJUKAN BANDING DAN KASASI SEMENTARA PUTUSAN LEPAS PENUNTUT UMUM DAPAT AJUKAN UPAYA HUKUM BANDING.

Upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas secara tegas tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e KUHAP menyatakan tidak ada upaya hukum kasasi. Terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sema 4 Tahun 2026 huruf B angka 2 Apabila penuntut umum melakukan upaya hukum banding, kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan beralih menjadi kewenangan pengadilan tinggi.

SOLE SPLENDIDIOR VERITAS

24/08/2026

PEMERIKSAAN POKOK PERKARA TIDAK DAPAT DISELENGGARAKAN, SAMPAI ADANYA PUTUSAN PRAPERADILAN YANG SEDANG BERJALAN.

SEMA Nomor 3 Tahun 2026:

Bahwa Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa "selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan". Untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan asas peradilan sederhana,
cepat, dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

a. Apabila terdapat permohonan praperadilan yang telah didaftarkan atau diperiksa di pengadilan negeri, pokok perkara tetap dapat dilimpahkan namun pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan sampai dengan adanya putusan praperadilan.

b. Praperadilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan, tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara.
c. Terhadap permohonan praperadilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan praperadilan tetap diregistrasi, disidangkan, dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

13/08/2026

Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024 :

Menyatakan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan’.

06/08/2026

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, CHAPTER XI CRIMINAL PROVISIONS, Article 123 :
Shall be punished with imprisonment of 5 (five) years and a fine of up Rp.500.000.000, 00 (five hundred million rupiah):

a. any person who intentionally provides false data or a letter or a forged or incorrect information with a view to obtaining visas or residence for himself or others;

b. every Foreigners who deliberately using Visa or residence referred to in letter a to enter and / or
located in the Territory of Indonesia.

04/08/2026

Every Foreigners who deliberatelymisuse Residence Permit Shall be punished with imprisonment of 5 (five)years.

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, CHAPTER XI CRIMINAL PROVISIONS, UU Nomor 6 Tahun 2011, Article 122 ayat (1). every Foreigners who deliberately misuse or engaged in activities inconsistent with the intent and purpose of the residence provided to him; (2). every person who ordered or provide an opportunity for foreigners to abuse or engage in activities inconsistent with the intent or purpose of the residence provided to him.

03/08/2026

Membayar pekerja/buruh di bawah upah minimum, adalah termasuk tindak pidana kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 66 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

03/08/2026