I.K. & Partners Law Office

23/09/2026

𝐏𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐬 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦

Konsultan hukum memiliki peran strategis sebagai mitra preventif dan penasihat bisnis yang memastikan setiap langkah operasional maupun korporasi berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku guna meminimalkan risiko.

📸 : Meet and Sharing ☑️

16/09/2026

Konsistensi mengalahkan kesempurnaan yang tidak pernah dimulai.

12/07/2026

Kami segenap keluarga besar 𝗟𝗮𝘄 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗦 𝗞𝗨𝗥𝗡𝗜𝗔𝗪𝗔𝗡 & 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗡𝗘𝗥𝗦 mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya bapak 𝐇𝐨𝐤𝐢𝐚𝐫𝐭𝐨 pada hari Jum'at, 10 Juli 2026 di Jakarta.

07/07/2026

Reuni kecil bersama senior kami, bang 𝐑𝐢𝐯𝐚𝐢 𝐊𝐮𝐬𝐮𝐦𝐚𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 dan rekan 𝐄𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐒𝐨𝐞𝐦𝐚𝐫𝐬𝐨𝐧𝐨, disela waktu tugas profesi di DKI Jakarta.

17/06/2026

15/06/2026

𝐏𝐥𝐞𝐝𝐨𝐢

Dalam KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), pledoi dikenal sebagai pembelaan atau nota pembelaan. Ini adalah hak mutlak terdakwa/penasihat hukum untuk merespons tuntutan Jaksa, bertujuan membebaskan terdakwa dari dakwaan atau meringankan hukuman. Pembelaan ini disampaikan setelah pembacaan tuntutan dalam tahapan persidangan.

29/05/2026

𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦 adalah profesi pemeriksa yang kompeten menilai kepatuhan suatu entitas atau perusahaan terhadap hukum yang berlaku. Mereka bertugas menganalisis risiko, meninjau kesesuaian dokumen/kontrak, dan memberikan rekomendasi perbaikan agar kegiatan organisasi bebas dari pelanggaran hukum. Profesi ini krusial untuk mencegah sengketa bisnis, melindungi aset, memperkuat tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance), serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan aman secara hukum.

11/05/2026

Independensi adalah prasyarat mutlak untuk tegaknya supremasi hukum dan jaminan persidangan yang adil (fair trial).

08/04/2026

𝗞𝗼𝗺𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗔𝗹𝗮𝘁 𝗕𝘂𝗸𝘁𝗶

Konfirmasi alat bukti di persidangan adalah proses verifikasi keaslian dan keabsahan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak (penggugat/tergugat atau jaksa/terdakwa) di hadapan hakim untuk mencari kebenaran, baik formal (perdata) maupun material (pidana).

02/04/2026

𝐀𝐤𝐬𝐞𝐬 𝐊𝐞𝐚𝐝𝐢𝐥𝐚𝐧

Akses terhadap keadilan adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau fisik, dapat memperoleh perlakuan adil, mencari bantuan hukum, dan menggunakan sistem peradilan (formal maupun informal) untuk melindungi hak-hak mereka. Ini adalah proses yang menuntut penyederhanaan prosedur, bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu, serta peradilan yang terjangkau dan responsif.