Lex Mundus Indonesia

Lex Mundus Indonesia Lex Mundus is a training and consultancy firm that focuses on Indonesian general corporate issues.

Lex Mundus is a training and consultancy firm that focuses on Indonesian general corporate legal matters and strategic market-entry services. We offer: (i) high quality business consultancy services on various issues related to day to day business activities including but not limited to company establishment for both local and foreign company investment, immigration and manpower issues, corporate

secretary services, tax and finance, intellectual property, regulatory compliances and (ii) specialized on practical training programs for businessmen, corporate officers, in-house counsels and lawyers on various up to date corporate and commercial legal issues.

Pengurusan NIB Setelah PP 28/2025PP 28 Tahun 2025 mengganti sistem sebelumnya di PP 5/2021.Kini proses OSS lebih ketat d...
29/05/2026

Pengurusan NIB Setelah PP 28/2025

PP 28 Tahun 2025 mengganti sistem sebelumnya di PP 5/2021.
Kini proses OSS lebih ketat dan terintegrasi dengan: • Tata ruang

• Persetujuan lingkungan
• Perizinan sektoral
NIB tidak lagi otomatis terbit untuk semua jenis usaha.

Perizinan Lingkungan Jadi Kunci

Untuk banyak kegiatan usaha, OSS kini mewajibkan:

• SPPL
• UKL-UPL
• AMDAL
melalui integrasi dengan Amdalnet sebelum proses lanjut.

KKPR Jadi Lebih Diperhatikan

Lokasi usaha harus sesuai tata ruang.
Jika lokasi tidak sesuai RDTR/KKPR: • proses OSS bisa tertahan

• NIB berisiko tidak efektif
• izin lanjutan dapat terhambat.

KBLI Tidak Bisa Asal Pilih

KBLI sekarang lebih sensitif terhadap:

• tingkat risiko usaha
• izin sektoral
• kewajiban lingkungan
• pengawasan OSS
Salah pilih KBLI bisa bikin proses perizinan bermasalah.

Butuh bantuan mengurus legalitas usaha? Silahkan hubungi Lex Mundus Indonesia.

=======================================
www.lexmundus.com

coworking coworkingoffice legalitas perizinan konsultanpajak konsultanhukum konsultanbisnis umkm bpom halal pajak ppn apotekjakarta nib usaha ossbaru kbli2020 ossrba lexmundus hukum hukumindonesia

Happy Eid Al-Adha Mubarak 1447 H=======================================www.lexmundus.com          coworking coworkingoff...
27/05/2026

Happy Eid Al-Adha Mubarak 1447 H

=======================================
www.lexmundus.com

coworking coworkingoffice legalitas perizinan konsultanpajak konsultanhukum konsultanbisnis umkm bpom halal pajak ppn apotekjakarta nib usaha ossbaru kbli2020 ossrba lexmundus hukum hukumindonesia

Pelaku Usaha Wajib Tahu: AMDALNET Berlaku Penuh 1 Juni 2026Mulai 1 Juni 2026, seluruh proses persetujuan lingkungan waji...
26/05/2026

Pelaku Usaha Wajib Tahu: AMDALNET Berlaku Penuh 1 Juni 2026

Mulai 1 Juni 2026, seluruh proses persetujuan lingkungan wajib melalui AMDALNET.
Pengajuan manual: • Tidak berlaku lagi

• Tidak bisa diproses
• Berisiko menghambat izin usaha

Apa Itu AMDALNET?

AMDALNET adalah sistem digital resmi dari KLH/BPLH untuk: • Penapisan dokumen lingkungan

• Pengajuan AMDAL
• UKL-UPL
• SPPL
• Persetujuan lingkungan terintegrasi OSS-RBA

Kenapa Penting?

Karena AMDALNET terhubung langsung dengan OSS-RBA.
Jika persetujuan lingkungan bermasalah: • NIB bisa terhambat

• Perizinan usaha tertunda
• Aktivitas usaha berisiko dibekukan

Apa Itu Penapisan?

Penapisan adalah proses menentukan usaha Anda wajib: • AMDAL

• UKL-UPL
• atau cukup SPPL
Salah penapisan bisa menyebabkan:

• Dokumen ditolak
• Proses izin diulang
• Keterlambatan operasional

Butuh bantuan mengurus legalitas usaha? Silahkan hubungi Lex Mundus Indonesia.

=======================================
www.lexmundus.com

coworking coworkingoffice legalitas perizinan konsultanpajak konsultanhukum konsultanbisnis umkm bpom halal pajak ppn apotekjakarta nib usaha ossbaru kbli2020 ossrba lexmundus hukum hukumindonesia

Sudah Beli Lahan untuk Bangun Usaha, Tapi di Cek Tidak Sesuai RDTR?Bagaimana Solusinya?Jangan panik dulu. Masih ada lang...
25/05/2026

Sudah Beli Lahan untuk Bangun Usaha, Tapi di Cek Tidak Sesuai RDTR?
Bagaimana Solusinya?

Jangan panik dulu. Masih ada langkah hukum dan administratif yang bisa dilakukan.

Apa Itu RDTR?

RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) adalah aturan zonasi yang menentukan suatu lokasi boleh digunakan untuk kegiatan apa. Dalam sistem OSS, RDTR digunakan untuk memeriksa:

• kesesuaian lokasi usaha
• zonasi wilayah
• jenis kegiatan usaha (KBLI)
• kelayakan penerbitan izin usaha

Kenapa Bisa Tidak Sesuai?

Beberapa penyebab umum:
• lokasi berada di zona perumahan
• lahan masuk kawasan hijau
• KBLI tidak sesuai dengan zonasi
• titik polygon salah saat input OSS
• RDTR daerah belum terintegrasi dengan OSS

Apa Risikonya?

Jika lokasi tidak sesuai RDTR, maka:

• NIB bisa gagal terbit
• PKKPR dapat ditolak
• OSS pending
• izin usaha terhambat
• usaha berpotensi terkena sanksi administratif

Solusinya Apa?

Jika lokasi usaha tidak sesuai RDTR, beberapa langkah yang bisa dilakukan:

• cek ulang KBLI usaha
• perbaiki titik lokasi/polygon di OSS
• ajukan PKKPR bila RDTR belum tersedia
• sesuaikan kegiatan usaha dengan zonasi
• pertimbangkan lokasi alternatif jika diperlukan
Pastikan pengecekan tata ruang dilakukan sebelum membeli atau menggunakan lahan usaha.

Butuh bantuan mengurus legalitas usaha? Silahkan hubungi Lex Mundus Indonesia.

=======================================
www.lexmundus.com

coworking coworkingoffice legalitas perizinan konsultanpajak konsultanhukum konsultanbisnis umkm bpom halal pajak ppn apotekjakarta nib usaha ossbaru kbli2020 ossrba lexmundus hukum hukumindonesia

Bisakah UMKM Melantai di Bursa Saham alias IPO?Simak penjelasan berikut.Banyak orang mengira IPO hanya untuk perusahaan ...
22/05/2026

Bisakah UMKM Melantai di Bursa Saham alias IPO?
Simak penjelasan berikut.

Banyak orang mengira IPO hanya untuk perusahaan besar. Padahal, UMKM juga punya peluang untuk menjadi perusahaan publik dan menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui bursa efek. Pemerintah dan OJK bahkan sudah membuka jalur khusus agar UMKM bisa naik kelas melalui pasar modal.

Apakah UMKM Bisa IPO?

Saat ini UMKM dapat melakukan penawaran umum saham melalui skema emiten skala kecil dan menengah yang diatur oleh OJK.
Kategori umumnya meliputi: • Emiten skala kecil → nilai penawaran hingga Rp50 miliar

• Emiten skala menengah → nilai penawaran hingga Rp250 miliar

Namun, usaha harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), memiliki legalitas yang jelas, dan menjalankan bisnis secara profesional serta transparan.

Hal yang Harus Dipersiapkan Sebelum IPO

Beberapa hal ini harus dilakukan oleh perusahaan yang ingin melakukan IPO:

1. Mempersiapkan perusahaan untuk go public
2. Memastikan tata kelola perusahaan sudah baik
3. Melengkapi dokumen perusahaan
4. Menunjuk profesional pendukung IPO
5. Berdiskusi dengan IPO advisor
6. Meningkatkan compliance perusahaan

Butuh bantuan mengurus legalitas usaha? Silahkan hubungi Lex Mundus Indonesia.

=======================================
www.lexmundus.com

coworking coworkingoffice legalitas perizinan konsultanpajak konsultanhukum konsultanbisnis umkm bpom halal pajak ppn apotekjakarta nib usaha ossbaru kbli2020 ossrba lexmundus hukum hukumindonesia

Address

Neo Soho Residence, 11th Floor Unit 1112, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren, Jakarta Barat –
Jakarta
11470

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lex Mundus Indonesia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lex Mundus Indonesia:

Share

Category