LBH Jakarta

Directions Website Contact the business

LBH Jakarta Bantuan hukum gratis untuk korban ketidakadilan sejak tahun 1971. Dukung layanan bantuan hukum gratis Pengacara muda tersebut bernama Adnan Buyung Nasution.
(388)

Tiga tahun setelah Jenderal Soeharto berkuasa, seorang pengacara muda yang juga mantan jaksa menyampaikan kertas kerja berisikan gagasan untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepada kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke-3 tahun 1969. Ide pendirian LBH ini dikhususkan untuk membantu warga yang hak-haknya di bidang politik dan hukum terampas dan tersisihkan. Kertas kerja yang dibawa Adnan Buyung Nasution segera disambut hangat dengan penuh antusias oleh tokoh-tokoh Peradin. Mereka memberikan tanggapan positif dan mendukung dengan sepenuh hati. 28 Oktober 1970 Dewan Pimpinan Pusat Peradin memberlakukan Surat Keputusan (SK) pengukuhan berdirinya LBH. Berkat dukungan Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta saat itu, 1 April 1971 LBH Jakarta mulai beroperasi.

UNDANGAN KONSOLIDASI & FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)Problematika Pekerja Transportasi OnlineDi balik klaim fleksibilitas ...
13/10/2026

UNDANGAN KONSOLIDASI & FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Problematika Pekerja Transportasi Online

Di balik klaim fleksibilitas kerja, pengemudi transportasi online menghadapi berbagai persoalan: ketidakjelasan status hubungan kerja, pendapatan dan biaya operasional, jam kerja panjang, hingga suspend dan pemutusan akses oleh aplikator.

Bagaimana kondisi kerja pengemudi sebenarnya? Sejauh mana pengemudi memiliki kendali atas waktu, pendapatan, dan keputusan kerjanya?

LBH Jakarta bersama LBH Bali, Strategic Impact Litigation collective (SILc), PSHK Indonesia, dan Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada (CfDS UGM) mengundang pengemudi, serikat, dan komunitas pekerja transportasi online untuk berbagi pengalaman, memetakan persoalan di lapangan, serta memperkuat solidaritas dan agenda advokasi bersama.

📍 Hari, tanggal: Kamis–Jumat, 15–16 Oktober 2026
📍 Pukul 09.00 - 17.00 WITA
📍 Tempat: Denpasar, Bali (Detail Lokasi akan diinformasikan lebih lanjut setelah konfirmasi kehadiran)

Mari bersuara, berbagi pengalaman, dan memperkuat perjuangan untuk perlindungan pekerja transportasi online!

Konfirmasi kehadiran melalui:
đź”— https://bit.ly/ojolkurolbali

Informasi lebih lanjut:
Daniel — [email protected]

13/10/2026

Sidang perdana praperadilan R di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/10), ditunda karena pihak Termohon, Direktorat Siber (Ditsiber) Polda Metro Jaya, tidak hadir dalam persidangan. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Selasa (20/10).

Ketidakhadiran Termohon dinilai memperpanjang ketidakpastian hukum bagi R sekaligus menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk bertanggung jawab dan mematuhi panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mari terus mengawal proses praperadilan ini agar hak R atas kepastian hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

12/10/2026

SIDANG LANJUTAN GUGATAN GELAR PAHLAWAN SOEHARTO: PENGGUGAT HADIRKAN DUA AHLI DI PTUN JAKARTA

Sidang gugatan terkait pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026. Setelah agenda verifikasi bukti surat tambahan dari para pihak pada persidangan sebelumnya, majelis hakim kini mendengarkan keterangan dari dua Ahli yang dihadirkan oleh pihak Penggugat.

Bivitri Susanti sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara dan ahli Hukum Tata Negara, sejarah, Richo Andi Wibowo.

Kehadiran para ahli ini bertujuan untuk membedah keabsahan prosedur pemberian gelar pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta tinjauan dari kacamata Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Langkah ini diambil guna menguji legalitas serta pemenuhan syarat substantif dalam penetapan gelar tersebut.

“Hidup korban, jangan diam. Lawan.”
“Soeharto, Bukan Pahlawan!”

UNDANGAN KONSOLIDASI & FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)Problematika Pekerja Transportasi OnlineDi balik klaim fleksibilitas ...
12/10/2026

UNDANGAN KONSOLIDASI & FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Problematika Pekerja Transportasi Online

Di balik klaim fleksibilitas kerja, pengemudi transportasi online menghadapi berbagai persoalan: ketidakjelasan status hubungan kerja, pendapatan dan biaya operasional, jam kerja panjang, hingga suspend dan pemutusan akses oleh aplikator.

Bagaimana kondisi kerja pengemudi sebenarnya? Sejauh mana pengemudi memiliki kendali atas waktu, pendapatan, dan keputusan kerjanya?

LBH Jakarta bersama LBH Bali, Strategic Impact Litigation collective (SILc), PSHK Indonesia, dan Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada (CfDS UGM) mengundang pengemudi, serikat, dan komunitas pekerja transportasi online untuk berbagi pengalaman, memetakan persoalan di lapangan, serta memperkuat solidaritas dan agenda advokasi bersama.

📍 Hari, tanggal: Kamis–Jumat, 15–16 Oktober 2026
📍 Pukul 09.00 - 17.00 WITA
📍 Tempat: SAI Coffee and Creative Space, Jl. Tukad Bilok No. 71, Renon, Denpasar, Bali

Mari bersuara, berbagi pengalaman, dan memperkuat perjuangan untuk perlindungan pekerja transportasi online!

Konfirmasi kehadiran melalui:
đź”— https://bit.ly/ojolkurolbali

Informasi lebih lanjut:
Daniel — [email protected]

07/10/2026

KHARIQ ANHAR DIVONIS 5 BULAN KARENA POSTINGAN TIMPA TEKS

PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 5 bulan penjara terhadap Khariq Anhar, Rabu (7/10).

Khariq dinyatakan bersalah atas unggahan timpa teks yang dibuatnya saat mengkritik Said Iqbal pada Agustus 2025. Ia dijerat Pasal 32 dan 35 UU ITE.

Dalam putusan, Ketua Majelis Hakim menyampaikan dissenting opinion dan menilai tidak ada unsur tindak pidana yang terbukti.

Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai putusan tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan berekspresi dan kritik.

06/10/2026

SIDANG GUGATAN GELAR PAHLAWAN SOEHARTO, AGENDA BUKTI SURAT DI PTUN JAKARTA

Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS), selaku kuasa hukum korban pelanggaran HAM berat masa lalu, menghadiri sidang lanjutan gugatan terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto di PTUN Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Sidang hari ini hanya beragendakan verifikasi bukti surat tambahan. GEMAS menyebut agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat tidak terlaksana karena baik Tergugat I Presiden dan Tergugat II Intervensi Ahli Waris Soeharto tidak menghadirkan saksi yang seharusnya dapat kita tanyakan bagaimana prosedur pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

GEMAS juga mempertanyakan proses pemberian gelar tersebut, termasuk soal rekomendasi Gubernur Jawa Tengah sebagai salah satu persyaratan pengajuan gelar pahlawan.

Pada sidang berikutnya, Senin (12/10/2026), pihak penggugat dijadwalkan menghadirkan sejumlah ahli, antara lain ahli Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, sejarah, serta ahli HAM.

“Hidup korban, jangan diam. Lawan.”
“Soeharto, Bukan Pahlawan!”

PENGUMUMAN KELULUSAN APBH LBH JAKARTA 2026–2027 Selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus dan terpilih ...
03/10/2026

PENGUMUMAN KELULUSAN APBH LBH JAKARTA 2026–2027

Selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus dan terpilih menjadi bagian dari APBH LBH Jakarta 2026–2027!

Terima kasih atas semangat, komitmen, dan perjuangan yang telah diberikan selama seluruh rangkaian proses seleksi.

Di saat yang sama, kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada APBH LBH Jakarta 2025–2026 yang telah menyelesaikan satu tahun masa pengabdiannya. Terima kasih telah berproses, belajar, hadir, dan berjuang bersama. Setiap waktu, tenaga, dan kontribusi yang diberikan telah menjadi bagian dari perjalanan perjuangan LBH Jakarta.

Selamat menuntaskan pengabdian, dan sampai jumpa di perjuangan berikutnya!

Selamat datang APBH 2026–2027.
Selamat berproses dan berjuang bersama!

Kepadatan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek sudah semakin parah. Jumlah pengguna KRL pada Semester I 20...
30/09/2026

Kepadatan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek sudah semakin parah. Jumlah pengguna KRL pada Semester I 2026 meningkat lebih dari 11% dibanding semester sebelumnya, dengan mencapai rata-rata 1,1 juta penumpang per hari sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama PT KAI pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI Rabu, 23 September 2029. Sayangnya, penambahan jumlah penumpang tersebut tidak diiringi dengan penambahan jumlah perjalanan sehingga menimbulkan kepadatan penumpang.

KRL merupakan bagian penting dari transportasi publik yang digunakan warga untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, layanan publik, dan berbagai aktivitas di Jakarta dan sekitarnya. Ketika polusi udara Jakarta masih menjadi persoalan serius, semakin banyak warga yang bergantung pada transportasi publik semestinya menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperkuat layanan KRL, bukan membiarkan warga berdesakan setiap hari.

Baca Selengkapnya https://bantuanhukum.or.id/krl-penuh-sesak-polusi-udara-tak-kunjung-membaik-keselamatan-warga-jakarta-dan-sekitarnya-terus-dipertaruhkan/

30/09/2026

LBH Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat menghadirkan pameran foto pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Rancapinang, Pandeglang dalam rangkaian Gembira Fest 2026 pada Minggu (27/9).

Melalui pameran ini, pengunjung diajak melihat bagaimana pembangunan BTP hadir di ruang hidup warga Rancapinang. Foto-foto tersebut merekam perubahan ruang dan pembangunan yang berlangsung di atas tanah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Pameran ini menjadi ruang untuk mengenalkan cerita warga Rancapinang sekaligus mengajak publik melihat lebih dekat praktik militerisme di ruang sipil.

Address

Jakarta

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 15:00
Wednesday 09:00 - 15:00
Thursday 09:00 - 15:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when LBH Jakarta posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to LBH Jakarta:

Shortcuts

Share

Category