Fati Lazira - Law Office

23/01/2026

Dalam kasus KSP Indosurya, bolak balik berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum, terjadi lebih dari 5 (lima) kali. Bahkan, akibat bolak balik berkas perkara itu, masa tahanan beberapa tersangka habis sehingga sempat dikeluarkan dari tahanan.

Selengkapnya di: https://laziralaw.com/bagaimana-proses-bolak-balik-berkas-perkara-pidana-antara-penyidik-dengan-penuntut-umum-pasca-kuhap-baru

13/01/2026

Bagaimana kalau seorang karyawan perusahaan diangkat menjadi direksi perusahaan? Menurut SEMA 1/2022: "Pekerja/buruh yang diangkat menjadi Direksi dalam perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka secara hukum hubungan kerjanya telah berakhir terhitung sejak diangkat menjadi Direksi, dan pekerja/buruh tersebut berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan".

13/01/2026

Sekalipun penyidikan dihentikan karena putusan praperadilan, anda tidak serta-merta dapat mengajukan gugatan keperdataan terhadap pelapor (meskipun sebenarnya anda merasa dirugikan atas laporan tersebut).

Selengkapnya: https://laziralaw.com/dihentikannya-laporan-polisi-bukan-perbuatan-melawan-hukum

14/10/2025

Doktrin Business Judgement Rule mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan penuh kehati-hatian. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Doktrin Business Judgement Rule sendiri berasal dari sistem common law, khususnya dalam bentuk derivative dari hukum perusahaan di Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah pengadilan untuk mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi (Anandya, dkk., 2023:10).

Di Indonesia, doktrin ini kemudian diadopsi melalui Pasal 97 ayat (5) UU No. 40/2007 tentang PT, yang berbunyi: Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan: 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Doktrin Business Judgement Rule pernah diterapkan oleh pengadilan dalam memutuskan beberapa kasus, misal diantarnya kasus

30/09/2025

UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hal-hal apa saja yang menjadi objek pemeriksaan praperadilan secara limitatif (terbatas).

KUHAP, tidak mengatur secara eksplisit bahwa penetapan tersangka adalah objek pemeriksaan praperadilan.

Namun, hakim praperadilan dalam perkara permohohan praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., Msi., melalui Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., menetapkan bahwa "penetapan tersangka adalah objek praperadilan".

Melalui putusan itu, hakim menyatakan bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan.

Lebih lanjut disebutkan, bahwa terkait langsung dengan permohonan pemohon, karena “penetapan tersangka” merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “penetapan tersangka” adalah lembaga praperadilan.

18/08/2025

Hepybesday UUD 1945!

18 Agustus 1945, sehari setelah pembacaan teks proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara - hukum dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara hukum, UUD 1945 ini-lah yang kemudian menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, semisal undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan segala peraturan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara. Prinsipnya jelas, peraturan dibawah UUD Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (lex superior derogat legi inferiori).

Melalui buku "Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945" yang disusun oleh RM. AB. Kusuma dan memuat notulensi rapat PPKI kala itu, tampak bagaimana para pendiri bangsa bercakap-cakap tentang bagaimana sebuah negara yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya itu, dijalankan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Kalau proklamasi sebagai pernyataan politik - keputusan politik tertinggi, maka UUD 1945 adalah kesepakatan (tertulis) bersama tentang prinsip bagaimana negara dijalankan.

18 Agustus 2025!

20/06/2025

Ditengah gempuran informasi, situasi di mana seseorang dibanjiri oleh begitu banyak informasi yang masuk, terutama yang berasal dari berbagai sumber digital, disiplin verifikasi adalah standar operasional prosedur yang wajib diterapkan agar tidah mudah terseret pada informasi yang tidak benar.

15/06/2025

Gugatan sederhana adalah mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang disederhanakan dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan melalui tata cara dan pembuktian yang sederhana.

Selanjutnya di: https://laziralaw.com/mengenal-gugatan-sederhana-small-claim-court

14/06/2025

Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Selanjutnya di: https://laziralaw.com/akibat-hukum-jika-spdp-tidak-diberitahukan-dan-diserahkan-kepada-penuntut-umum-terlapor-dan-korbanpelapor

11/06/2025

Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pada pokoknya, bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku p**a bagi wakil menteri.

Argumentasi hukum pemerintah yang menyatakan rangkap jabatan wakil menteri untuk menjadi komisaris BUMN tidak melanggar aturan adalah keliru! Sayangnya, argumentasi ini pun dibangun dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, mengesankan bahwa yang berlaku mengikat dalam sebuah putusan pengadilan hanyalah amar putusan. Padahal, pertimbangan hukum sebuah putusan sebagai mahkota hakim merupakan ratio legis (dasar pertimbangan) dalam menjatuhkan sebuah putusan, yang sifatnya juga mengikat secara hukum.

Ket. Foto:
1. Viva.
2. Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019.

01/06/2025

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

29/11/2024