21/07/2016
BERITA
0
inShare
Jumat, 15 Juli 2016
KY Sebut Uji Materi Syarat CHA Nonkarier Tidak Rasional, Mengapa?
Tidak seharusnya ada dikotomi antara hakim karier dan nonkarier termasuk hakim ad hoc pada semua tingkat peradilan.
ASH Dibaca: 1134 Tanggapan: 0
KY Sebut Uji Materi Syarat CHA Nonkarier Tidak Rasional, Mengapa? Suasana seleksi CHA di Komisi Yudisial. Foto: RES
BERITA TERKAIT
Ini 5 CHA dan 2 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang Diusung KY
Buya Syafii dan Seleksi Calon Hakim Agung
Calon Ini Berjanji Menjadi Hakim Agung Progresif
Persoalan Ini Jadi Penghambat Rekrutmen Calon Hakim
Komisi Yudisial (KY) menganggap uji materi UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA) dan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) terutama yang mempersoalkan syarat calon hakim agung (CHA) nonkarier sangat tidak rasional. Sebab, bagaimanapun keberadaan hakim agung dari jalur nonkarier tetap diperlukan guna mengimbangi kemampuan teknis hakim agung dari jalur karier.
“Alasan menutup peluang bagi hakim karier sangat tidak rasional. KY melihat secara utuh dan obyektif kehadiran hakim nonkarier (di MA, -red) tetap diperlukan,” ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi saat dihubungi di Jakarta, Jum’at (15/7).
Dia melanjutkan hakim nonkarier yang memiliki keahlian dan kekhususan bidang tertentu sebagai fungsi utama keberadaan hakim nonkarier selama ini. Lagip**a, kalau dibandingkan, faktanya rasio perbandingan jumlah hakim karier dengan hakim nonkarier tetap jauh lebih besar jumlah hakim karier.
Farid menilai pandangan bahwa ada persoalan diskriminasi dalam hal persyaratan CHA bagi hakim karier dan nonkarier bukan terletakpada norma Undang-Undang (UU). Itu adalah kebijakan (open legal policy) yang secara tidak langsung melarang hakim tingkat pertama (karier) ikut seleksi CHA melalui jalur nonkarier, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai hakim.
“Lebih jauh posisi KY (sebagai lembaga penyeleksi CHA, -red) ke depan, KY akan mengikuti dan mencermati perkembangan proses persidangan permohonan ini di MK terutama pasca sidang pendahuluan,” kata dia.
Menurutnya, tidak seharusnya ada dikotomi antara hakim karier dan nonkarier termasuk hakim ad hoc pada semua tingkat peradilan. Sebab, sedari awal keberadaan konsep hakim nonkarier merupakan amanah reformasi sekaligus kebutuhan atas desakan publik terhadap kondisi ril dunia peradilan saat ini. “Sekalipun tidak memiliki motif personal, upaya mengusik eksistensinya dapat ditafsirkan sebagai menafikan perannya selama ini,” tegasnya.
Mahkamah Agung tak mengeluarkan pernyataan resmi berkaitan dengan permohonan ini. MA menganggap permohonan bagian dari hak konstitusional pemohon yang kebetulan berprofesi sebagai hakim. “Kita lihat saja nanti, tergantung pihak-pihak mana yang akan menjadi pihak terkait atau siapa saksi yang akan diajukan,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur saat dihubungi.
Sebagai catatan, wacana adanya diskriminasi persyaratan CHA dari jalur karier dan nonkarier ini sudah pernah dilontarkan Wakil Ketua MA Nonyudisial Suwardi saat acara Konferensi Hukum Tata Negara Kedua di Universitas Andalas September 2015 lalu. Dia berharap persyaratan CHA dari jalur nonkarier dalam UU MA dan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ditinjau ulang.
Dia beralasan adanya perbedaan syarat pengalaman dan pendidikan minimal yakni hakim karier disyaratkan minimal 20 tahun menjadi hakim dan 3 tahun menjadi hakim tinggi dengan gelar magister hukum. Sementara hakim nonkarier disyaratkan hanya 20 tahun berpengalaman di bidang hukum dengan gelar doktor.Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hakim agung dari karier dan nonkarier.
Menurutnya, syarat pengalaman hakim nonkarier di bidang hukum fleksible sekali, bisa sebagai dosen, pengacara, notaris. Sedangkan, hakim karier masuk usia 53 tahun baru bisa menjadi hakim agung. Sedangkan hakim nonkarier usia 45 tahun bisa menjadi hakim agung ketika lulus menjadi advokat atau profesi hukum lain. Alhasil, umumnya hakim nonkarier jauh lebih muda daripada hakim karier, sehingga hakim karier lebih cepat pensiun.
Seorang hakim tingkat pertama, Binsar M. Gultom, hakim tinggi pada PT Medan Lilik Mulyadi mempersoalkan beberapa pasal dalam UU MA dan UU MK. Mereka memohon pengujian Pasal 6B ayat (2); Pasal 7 huruf a angka 4 dan 6; Pasal 7 huruf b angka 1-4 UU MA jo Pasal 4 ayat (3); Pasal 15 ayat (2) huruf d, h; dan Pasal 22 UU MK terkait syarat usia, pengalaman, ijazah minimal calon hakim agung dan calon hakim konstitusi serta masa jabatan pimpinan MA dan MK.
Keduanya menilai ada persoalan diskriminasi persyaratan calon hakim agung dari jalur karier dan nonkarier serta masa jabatan. Untuk itu, Pemohon berharap pasal-pasal itu dimaknai bisa mempermudah syarat CHA dari jalur karier dan memperketat syarat CHA dari jalur nonkarier. Misalnya, hakim nonkarier diperlukan jika dibutuhkan keahlian bidang tertentu, syarat usia dinaikkan dari 45 menjadi 55 tahun, berstatus guru besar/professor dengan gelar doktor hukum, syarat pengalaman dinaikkan dari 20 tahun menjadi 25 tahun. Selain itu, ada persamaan syarat usia, pengalaman, masa jabatan hakim MK dan MA.
