Kantor Hukum INDRA & Partners

05/08/2026

⚖️ MITOS VS FAKTA HUKUM PERDATA

Benarkah kwitansi tanpa materai tidak sah?

Jawabannya:

Tidak.

Masih banyak yang beranggapan bahwa kwitansi tanpa materai otomatis tidak memiliki kekuatan hukum. Padahal, anggapan tersebut merupakan mitos.

Pada prinsipnya, materai bukan penentu sah atau tidaknya suatu kwitansi maupun perjanjian. Fungsi materai berkaitan dengan ketentuan Bea Meterai, sedangkan kekuatan pembuktian suatu dokumen ditentukan oleh berbagai faktor, seperti isi dokumen, tanda tangan para pihak, serta bukti lain yang mendukung.

Memahami perbedaan ini penting agar masyarakat tidak keliru dalam melakukan transaksi maupun ketika menghadapi sengketa hukum.

Menurut Anda, apakah Anda pernah diminta membuat kwitansi baru hanya karena lupa menempel materai?

Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar.

Sampaikan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar.

Disclaimer:

Konten ini disusun untuk tujuan edukasi hukum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap perkara memiliki fakta dan keadaan yang berbeda.

01/08/2026

📱 LEGAL FUN FACT

Benarkah screenshot chat otomatis menjadi bukti yang sah di pengadilan?

Jawabannya: Belum tentu.

Banyak orang beranggapan bahwa cukup menunjukkan screenshot percakapan WhatsApp untuk membuktikan suatu peristiwa di pengadilan. Faktanya, hukum tidak sesederhana itu.

Dalam proses pembuktian, hakim akan menilai:
✔ Keaslian (authenticity)
✔ Keutuhan (integrity)
✔ Relevansi
✔ Keterkaitan dengan alat bukti lainnya

Artinya, screenshot dapat menjadi bagian dari alat bukti elektronik, tetapi nilai pembuktiannya akan dinilai berdasarkan fakta dan kondisi setiap perkara.

💡 Legal Insight

Simpan percakapan dalam bentuk aslinya, hindari mengedit isi chat, dan simpan bukti pendukung lainnya apabila percakapan tersebut berkaitan dengan suatu sengketa.

📖 Dasar Hukum

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

💬 Menurut Anda, apakah screenshot tanpa bukti pendukung sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar.

📌 Simpan postingan ini sebagai referensi dan bagikan kepada orang yang perlu mengetahuinya.

Konten ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan konsultasi hukum.

31/07/2026

FAMILY LAW | Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Benarkah hak asuh anak selalu diberikan kepada ibu?
Faktanya, penentuan hak asuh tidak didasarkan semata-mata pada jenis kelamin orang tua. Dalam setiap perkara, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Melalui konten ini, kami membahas secara ringkas:
• Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim
• Hak dan kewajiban orang tua setelah perceraian
• Hal-hal penting yang perlu dipahami dalam perkara hak asuh anak.

Harapannya, masyarakat dapat memahami bahwa sengketa hak asuh bukanlah tentang menentukan siapa yang "menang", melainkan memastikan anak tetap memperoleh perlindungan, kasih sayang, dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara optimal.

💬 Menurut Anda, faktor apa yang paling penting dalam menentukan hak asuh anak? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.

📌 Simpan postingan ini sebagai referensi dan bagikan kepada keluarga atau teman yang membutuhkan informasi ini.

Disclaimer:

Konten ini disusun untuk tujuan edukasi hukum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap perkara memiliki fakta dan keadaan yang berbeda.

17/07/2026

⚖️ MITOS VS FAKTA HUKUM PERDATA

Benarkah semua utang yang tidak dibayar bisa dipenjara?
Banyak orang beranggapan bahwa setiap utang yang tidak dibayar pasti berujung pidana. Padahal, anggapan tersebut tidak selalu benar.

Pada prinsipnya, sengketa utang merupakan hubungan hukum perdata yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, seperti gugatan wanprestasi atau penyelesaian yang disepakati para pihak.

Namun, apabila sejak awal terdapat unsur tindak pidana, seperti penipuan, penggelapan, atau penggunaan identitas palsu, perkara tersebut dapat memiliki konsekuensi pidana sesuai dengan fakta dan alat bukti yang ada.

👉 Geser (Swipe) untuk mengetahui penjelasan lengkapnya.

Bagaimana menurut Anda?

Apakah Anda pernah mendengar anggapan bahwa semua utang yang tidak dibayar pasti berujung penjara?

Sampaikan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar.

Disclaimer:

Konten ini disusun untuk tujuan edukasi hukum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap perkara memiliki fakta dan keadaan yang berbeda.

16/07/2026

💼 BUSINESS LAW

PT vs CV: Mana yang Tepat untuk Bisnis Anda?

Memilih bentuk badan usaha bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi. Keputusan tersebut dapat memengaruhi tanggung jawab hukum, perlindungan aset pribadi, kemudahan memperoleh pendanaan, hingga arah perkembangan bisnis di masa depan.

Dalam Business Law perdana ini, kami membahas secara ringkas perbedaan mendasar antara Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) agar Anda dapat memahami karakteristik masing-masing sebelum menentukan bentuk usaha yang paling sesuai.

Dalam konten ini Anda akan mempelajari:
• Perbedaan PT dan CV
• Dasar hukum yang mengaturnya.
• Kelebihan dan kekurangan masing-masing.
• Kapan sebaiknya memilih PT atau CV.
• Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mendirikan badan usaha.

Memilih bentuk badan usaha yang tepat sejak awal merupakan langkah penting untuk membangun bisnis yang sehat, terlindungi, dan berkelanjutan.

💬 Menurut Anda, untuk usaha yang baru dirintis, lebih tepat memilih PT atau CV?
Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.

📌 Simpan postingan ini sebagai referensi.

📤 Bagikan kepada rekan atau pelaku usaha yang sedang merintis bisnis.

Disclaimer: Konten ini disusun untuk tujuan edukasi hukum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap perkara memiliki fakta dan keadaan yang berbeda.

12/07/2026

📱 LEGAL FUN FACT

Benarkah chat WhatsApp bisa menjadi alat bukti di pengadilan?

Jawabannya: Ya, bisa.

Dalam hukum Indonesia, percakapan WhatsApp dapat diakui sebagai alat bukti elektronik yang sah. Namun, hal tersebut tidak berarti setiap screenshot chat otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pengadilan akan menilai keaslian, integritas, relevansi, dan keterkaitan bukti tersebut dengan perkara yang sedang diperiksa.

💡 Practice Note:

Dalam praktik, chat WhatsApp biasanya dinilai bersama alat bukti lain. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan bukti pendukung apabila percakapan tersebut berkaitan dengan suatu sengketa.

📖 Dasar Hukum:

Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024.

💬 Menurut Anda, apakah screenshot chat saja sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.

📌 Simpan postingan ini sebagai referensi dan bagikan kepada orang yang perlu mengetahuinya.

Konten ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan konsultasi hukum.

04/06/2026