Advokat Muda

29/04/2026

PERLUASAN OBYEK PRA PERADILAN

Bahwa ketentuan Pasal 158 KUHAP yang memasukkan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah (undue delay) sebagai objek praperadilan merupakan bentuk penguatan prinsip due process of law, kepastian hukum, serta pengawasan yudisial terhadap kewenangan penyidik.

Dalam negara hukum, kewenangan penyidik untuk menerima dan menindaklanjuti laporan pidana tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban bertindak profesional, proporsional, dan akuntabel. Oleh karenanya, setiap laporan masyarakat wajib diproses dalam tenggang waktu yang patut disertai langkah-langkah hukum nyata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22/04/2026

Dalam kasus penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh oknum TNI, penting dipahami bahwa penentuan kewenangan mengadili tidak semata-mata didasarkan pada status pelaku, melainkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hukum acara pidana nasional, Pasal 170 ayat (1) KUHAP Nasional (RKUHAP) menegaskan bahwa perkara koneksitas pada prinsipnya diperiksa di Peradilan Umum. Ketentuan ini dipertegas dalam ayat (2), yang menyatakan bahwa pengecualian hanya berlaku apabila kepentingan militer menjadi titik berat perkara.

Dengan demikian, apabila perbuatan yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI terhadap warga sipil merupakan tindak pidana umum dan tidak berkaitan dengan kepentingan militer, maka secara hukum acara, Peradilan Umum adalah forum yang lebih tepat untuk mengadili perkara tersebut.

22/04/2026