KHR & Partners Law Office

20/03/2026

Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H atau Sabtu, 21 Maret 2026.
Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim — Minal aidin wal faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin.

20/03/2026

PENDAPAT AHLI
Prof. Yusril Ihza Mahendra

17/03/2026

Yogyakarta, Ramadhan 1447 H

17/03/2026

Pesan Prof Saldi Isra (Hakim Mahkamah Konstitusi) kepada mahasiswa hukum di seluruh penjuru dunia.

09/03/2026

All about Lawyers

04/03/2026

Sio Nona, sa berharap hanya
Kalo di ujung kisah tong bersama.

02/03/2026

Dalam hukum acara perdata, bukti adalah “napas” dari sebuah perkara. Tanpa bukti yang kuat, hak seseorang—sehebat apa pun argumen hukumnya—hanya akan menjadi sekadar klaim sepihak di mata hakim.
-KHR

25/02/2026

⚖️
Officium Nobile

24/02/2026

23/02/2026

Kami AKAMSI berkomitmen untuk mengawal perkara ini dan mendampingi rekan sewajat kami yang saat ini sedang mendapatkan dugaan upaya-upaya intimidasi dan kriminalisasi.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan kami yaitu untuk menjaga marwah dan martabat profesi advokat dalam menjalankan pekerjaan.

Selain itu kami juga sangat menyayangkan dan menolak adanya keterlibatan TNI AU Aktif Yogyakarta yang menjadi kuasa hukum dari pensiunan TNI dalam perkara ini.

Adapun alasan penolakan kami :
1. dilihat dari sisi subyek yang berperkara.
seorang pensiunan TNI pada dasarnya telah kembali menjadi masyarakat sipil, sehingga apabila berperkara hukum harus tunduk pada hukum sipil dan menggunakan pembela sipil yaitu advokat, bukan institusi militer.

2. dilihat dari sisi objek perkara.
Perkara tersebut adalah murni perkara perdata sipil, bukan perkara militer yang tidak ada kaitannya dengan perkara kedinasan militer, sehingga bukan menjadi obyek perkara yang dapat didampingi oleh institusi militer.

Hadirnya institusi militer menjadi kuasa hukum dalam perkara sipil justru akan merusak sistem penegakan hukum itu sendiri dengan mempercampur adukan wilayah yurisdiksi militer ke yuridiksi sipil.

Apabila hal ini tetap berlanjut maka akan menjadi preseden buruk bagi aparat penegak hukum (APH) dalam ranah yurisdiksi sipil yang dapat diintervensi oleh institusi militer.

07/08/2022