Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM - Pkkpham

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM - Pkkpham PKKPHAM Universitas Lampung merupakan lembaga studi independen yang mengedepankan pertanggungjawaban ilmiah dan netral dari segala kepentingan apapun.

Sifat independen dari PKKPHAM adalah independen penuh yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentu DASAR PEMIKIRAN
Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung memiliki peran dan posisi strategis dalam menorong kebijakan publik yang berperspektif HAM. Peran ini tentu tidak boleh jauh dari kapasitasnya selama ini sebagai bagian dari perguruan tinggi yang menjalankan fungsi dan misi TRI DHARMA da

lam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam konteks inilah pembentukan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) menemukan urgensi dan nilai strategisnya. Kehadiran lembaga ini akan menjadi jawaban yang tepat terhadap kebutuhan optimalisasi peran dan posisi Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung. Karenanya penegakan Hak Asasi Manusia adalah pilar penyangga negara hukum disamping pilar asas legalitas dan peradilan yang bebas. Proses penegakan Hak Asasi Manusia diharapkan tidak bertentangan dengan moral masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang. SEJARAH
Sejak tahun 2001 beberapa akademisi Fakultas Hukum Lampung memang telah memulai usaha berkolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Periode awal-awal reformasi telah memberikan sebuah pengalaman berharga bagi para akademis iuntuk mengembangkan konsept Tri Darma Perguruan Tinggi yang lebih substantif. Usaha-usaha PKKPHAM ditujukan untuk mengoptimalisasi peran strategis Fakultas Hukum mendapatkan dukungan dari Dekan Fakultas Hukum. Sifat independen dari PKKPHAM adalah independen penuh yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan Program, Personal pengurus, serta Kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Hubungan antara PKKPHAM dengan birokrasi universitas adalah hubungan koordinatif dalam kerangka yang saling membangun. VISI DAN MISI
Visi:
PKKPHAM adalah “menjadi pusat kajian yang peduli dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan publik yang berperspektif HAM dalam usaha membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab”

Misi :
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja masyarakat kampus dalam partisipasi perumusan dan implementasi kebijakan publik yang berperspektif HAM
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan eksaminasi terhadap berbagai kebijakan publik.
3. Menyelenggarakan kajian hukum yang terkait dengan perumusan kebijakan publik
4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berperspektif HAM

ORIENTASI DAN TUJUAN KEGIATAN
Orientasi dan tujuan dari seluruh penyelenggaraan kegiatan ini adalah bagaimana memanfaatkan secara kreatif potensi yang ada bagi terwujudnya visi dan msi lembaga dengan :
1. Pengembangan cara berpikir dan paradigma pengetahuan.
2. Pengembangan komunitas sosial yang memiliki kesadaran HAM
3. Terjalinnya kerjasama yang kondusif antara Fakultas hukum da berbagai stake holder guna mendukung visi dan misi lembaga

MODEL KEGIATAN
Dengan berpijak pada orientasi sekaligus tujuan di atas, maka kegiatan PKKPHAM ini meliputi:
1. Riset dan Kajian
2. Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas lembaga
3. Monitoring dan Advokasi
4. Penerbitan

21/04/2020

SIARAN PERS
Galang Dana Bantu Cegah Covid-19, PKKPHAM FH Unila dan Relawan 69 Bersiap Rilis Buku

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) FH Unila bekerjasama dengan Relawan 69 akan kembali merilis buku untuk penggalangan dana berjudul Corona Guru Kita : Belajar Berempati, Jum’at (24/4/2020).
Fathoni dari PKKPHAM menjelaskan buku yang diterbitkan oleh Aura Publishing tersebut berisi 26 artikel yang ditulis oleh beragam profesi mulai dari dosen, hakim, jaksa, polisi, advokat, jurnalis, perawat, praktisi koperasi , penjual kopi, novelis yang tidak hanya tinggal di Indonesia melainkan juga diluar negeri.
“Buku ini menyajikan beragam perspektif dari dalam negeri juga ada 4 cerita dari India, Inggris, Thailand dan juga Italia yang dtulis oleh WNI yang tingal disana,” tambahnya.
Buku yang juga didukung penerbitannya oleh Bambang Hariyanto Institute ini sendiri menurutnya akan dijadikan media donasi untuk membantu pencegahan donasi bagi pencegahan Covid-19.
“Untuk edisi ebook pembaca bisa berdonasi berapapun semampu dan seikhlasnya dan mengirimkan bukti transfer untuk kemudian akan dikirimkan bukunya via whatsapp, sementara jika tertarik memiliki buku fisiknya maka bisa menghubungi penerbitnya untuk dilakukan pemesanan” ungkap Dosen FH Unila tersebut.
Sementara Septia Putri Riko dari Relawan 69 menjelaskan penggalangan donasi melalui buku ini adalah yang kali ketiga mereka lakukan.
“Sebelumnya sudah ada dua buku online karya hakim yang menjadi media donasi online yang hasilnya telah berhasil mendistribusikan ribuan masker dan hanitizer serta ratusan paket APD dan sembako yang telah dikirimkan ke berbagai kota,”ungkap Hakim PTUN Mataram tersebut.
Septi menambahkan Relawan 69 sendiri terdiri dari berbagai latar belakang profesi dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Ikhsanudin dari Aura Publishing mengatakann buku ini sendiri rencananya akan dirilis pada hari pertama Bulan Ramadhan yakni pada Insya Allah pada 24 April mendatang.
“Untuk versi e book pembaca bisa mengirimkan donasi langsung ke Relawan 69 sementara jika ingin memiliki versi fisik dapat menghubungi penerbit untuk melakukan pemesanan,”pungkas Ketua IKAPI Lampung tersebut.

26/03/2020

Hukum itu harus tegas laksana pedang

Salah satu kegiatan akademik
05/11/2019

Salah satu kegiatan akademik

20/09/2019

AKMAR I. Beasiswa Skripsi. Deadline 4 Februari 2019
17/01/2019

AKMAR I. Beasiswa Skripsi. Deadline 4 Februari 2019

06/09/2018

Debur ombak hanya dapat dinikmati, ia tidak bisa kau tangkap. Ia adalah dinamika, engkau tidak bisa menikmatinya jika engkau tidak ada di dalamnya.

Ditunggu artikel dari teman teman sejawat.
26/04/2018

Ditunggu artikel dari teman teman sejawat.

11/03/2018

Hukum itu kata kerja, bukan kata sifat, apalagi benda.

10/08/2017

Globalisasi dalam artian hukum adalah proses memperkenalkan hukum Indonesia, bukan sekadar mentransplantasi hukum dari negeri lain ke hukum Nasional.

05/07/2017

Hukum itu tidak ada, yang ada adalah manusia. Manusia itu sejatinya tidak ada, yang ada hanya Tuhan.

23/05/2017

Hukum itu besi, sedangkan Cinta itu adalah cahaya

Address

Jalan Prof. Drive Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng
Bandar
35145

Telephone

+62 812-7953-199

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM - Pkkpham posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM - Pkkpham:

Shortcuts

Share