Cerdashukum.id

Cerdashukum.id Ayokk cerdas dalam pengetahuan hukum salam officium nobile salam cerdas hukum �

21/05/2026

“Presiden dan Wakil Presiden wajib WNI sejak lahir sebagaimana ditegaskan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Lalu bagaimana dengan pengelolaan aset dan sumber daya strategis negara yang justru dipimpin warga negara asing?”

Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai pimpinan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memunculkan perdebatan publik tentang arah pengelolaan kekayaan strategis nasional. Terlebih, PT DSI dibentuk untuk mengelola ekspor komoditas SDA strategis Indonesia di bawah naungan Danantara.
Secara hukum, pengangkatan direksi BUMN memang tidak secara eksplisit mensyaratkan harus WNI dalam seluruh bentuk badan usaha tertentu. Namun, di sisi lain, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
Selain itu: 📌 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan bahwa pengelolaan BUMN harus berorientasi pada kepentingan nasional.

Rakyat Warga negara ada ratusan juta namun, kenapa seoarang Warga Negara Asing dipilih ? Apakah ratusan juta warga negaranya kualitasnya kurang bagus dibanding 1 orang warga negara aussie itu?

Di negara hukum demokratis, kritik dan pertanyaan publik adalah bagian dari kontrol konstitusional terhadap kebijakan negara.
⚖️ Hukum harus adil, tapi juga harus konsisten.

20/05/2026

Indonesia berpotensi menjadi pusat maintenance pesawat Hercules kerja sama dengan Amerika Serikat. Langkah ini dinilai dapat memperkuat modernisasi pertahanan nasional, meningkatkan kemampuan teknisi dalam negeri, hingga membuka peluang Indonesia menjadi hub maintenance kawasan ASEAN.

Namun di sisi lain, kerja sama strategis seperti ini juga menimbulkan tantangan serius terhadap keamanan internal negara. Mulai dari ancaman spionase, risiko kebocoran data militer, infiltrasi intelijen, hingga ancaman siber terhadap sistem pertahanan nasional.

Yang menjadi kunci bukan sekadar kerja samanya, tetapi siapa yang memegang kendali penuh atas fasilitas, data, dan operasionalnya. Selama Indonesia tetap menjaga prinsip kedaulatan, pengawasan ketat, transfer teknologi, serta politik luar negeri bebas aktif, kerja sama ini dapat menjadi keuntungan strategis tanpa mengorbankan keamanan nasional

Menurut kalian: Apakah kerja sama ini lebih banyak membawa manfaat atau justru meningkatkan risiko keamanan internal Indonesia?

Salam Cerdas Hukum, Salam Officium Nobile

20/05/2026

Jika fauna menyerang pemukiman warga bukankah ada kejadian di ekosistem hutan, dalam arti habitat rumah fauna terganggu?

namun apakah ada berhubungan dengan Deforestation?

19/05/2026

Prabowo Subianto sering mengutip pernyataan Vladimir Lenin yang berbunyi: "Jika Anda ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkanlah mata uangnya". 

Kutipan tersebut beberapa kali ia gunakan saat membahas pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi, terutama sebagai peringatan mengenai dampak dari pelemahan nilai tukar Rupiah. 

Pernyataan ini kembali ramai dibicarakan publik karena meskipun ia pernah menyinggung kutipan tersebut saat merespons isu ekonomi, dalam sebuah pidato berikutnya ia juga menambahkan perspektif santainya. Ia menyebut bahwa pelemahan Dolar tidak terlalu berdampak bagi masyarakat di desa karena mereka tidak menggunakan mata uang asing tersebut untuk kebutuhan sehari-hari

19/05/2026

JIKA MBG DIBATALKAN, SIAPA YANG TERDAMPAK? ⚖️🍱

Pembatalan atau penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal kebijakan negara, tetapi juga berdampak pada banyak stakeholder yang sudah terlibat di dalamnya.
Mulai dari vendor, UMKM dapur, petani, investor, hingga masyarakat penerima manfaat — semuanya memiliki posisi, risiko, dan hak hukum yang berbeda.

📌 Beberapa dampak yang dapat terjadi:
• Kontrak diputus sepihak
• Investasi & biaya operasional tidak kembali
• Pendapatan petani/pemasok menurun
• Reputasi sponsor terdampak
• Masyarakat kehilangan akses program

⚖️ Namun secara hukum: Pemerintah memang memiliki kewenangan menghentikan program demi kepentingan umum, tetapi tetap wajib memperhatikan hak pihak-pihak yang dirugikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

📖 Dasar hukum yang relevan:
• KUHPerdata
• UU Administrasi Pemerintahan
• Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Prinsip itikad baik & perlindungan hukum

Karena itu, penting memahami:
✅ siapa yang punya posisi hukum kuat,
✅ siapa yang berhak menuntut kompensasi,
✅ dan bagaimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara hukum.

Salam Cerdas Hukum Salam Officium Nobile

19/05/2026

Impeachment bukan sekadar isu politik.

Dalam hukum tata negara Indonesia, impeachment adalah proses konstitusional untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Dasarnya ada di Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Presiden/Wapres dapat diberhentikan apabila terbukti:

• Pengkhianatan terhadap negara
• Korupsi
• Penyuapan
• Tindak pidana berat lainnya
• Perbuatan tercela
• Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wapres

Dan prosesnya tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Harus melalui:

DPR → Mahkamah Konstitusi → MPR

Jadi, impeachment bukan hanya pertarungan politik, tetapi juga proses hukum dan konstitusi.

⚖️ Hukum hadir untuk menjaga keseimbangan kekuasaan negara.

19/05/2026

⚖️ ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA

Dalam hukum perdata, setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Itikad baik bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga: ✔️ Kepatutan

✔️ Kehati-hatian
✔️ Keterbukaan
✔️ Tidak menyalahgunakan hak

📌 Yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa pihak yang bertindak jujur, wajar, dan hati-hati wajib mendapat perlindungan hukum.

Karena hukum tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam perjanjian, tetapi juga bagaimana para pihak menjalankannya.

💡 “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

17/05/2026

Ini video saat BJ Habibie menghadapi krisis moneter 1998, saat rupiah jatuh ke Rp16.800 per USD lalu berhasil diangkat hingga Rp6.550.

Beliau tidak denial, tidak marah-marah gajelas, apalagi menyalahkan rakyat. Beliau mengakui keadaan sedang buruk dan berusaha untuk memperbaikinya.

Inilah yg namanya pemimpin. Berempati, legowo, dan bekerja sepenuh hati.

This is actually the biggest downgrade in Indonesia’s presidential history.

17/05/2026

kehidupan mak ijah di kampung katanya sih gak terkenal dampak kenaikan dollar ya? yaa begitu katanya tapi coba mimin sampaikan gambaran jika dollar naik untuk kehidupan mikro

menurut kelen? Salam Cerdas Hukum Salam Officium Nobile

17/05/2026

Katanya sih Dollar tidak dipakai di Desa... tapi aspek faktor dollar ke perlengkapan pertanian kelen rasa ada efeknya?

16/05/2026

dulu ada president yang mengorbankan ambisinya untuk ekonomi Indonesia?

tapi sekarang? kelen rasa?

Salam Cerdas Hukum Salam Officium Nobile

Address

Chengdu

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cerdashukum.id posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category