FORUM AMPUH

05/09/2025

Azas " Lex Nemini Operatur Iniquum, Nemini Facit Injuriam"

05/09/2025

https://suarakita.id/ampuh-indonesia-dorong-transparansi-dan-keadilan-dalam-kasus-korupsi-participating-interest-di-lampung/

SIARAN PERS

AMPUH INDONESIA Apresiasi Langkah Tegas Kejati Lampung dalam Pengusutan Dugaan Korupsi Dana Participant Interest

Bandar Lampung, 4 September 2025 —
AMPUH INDONESIA menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi atas langkah progresif Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang hari ini melakukan penggeledahan di kediaman mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, di Jl. Sultan Agung, Bandar Lampung. Tindakan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10% senilai US$17,28 juta (±Rp271 miliar) di PT Lampung Energi Berjaya (LEB), anak usaha BUMD PT Lampung Jasa Utama.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita sejumlah aset bernilai tinggi, antara lain:

- 7 unit mobil
- 645 gram emas
- Uang tunai senilai Rp1,3 miliar (dalam rupiah dan valuta asing)
- Deposito senilai Rp4,4 miliar
- 29 sertifikat tanah

Total nilai aset yang diamankan mencapai Rp38,58 miliar.

Sebagai organisasi yang konsisten mengawal transparansi dan akuntabilitas publik, AMPUH INDONESIA menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa supremasi hukum dan integritas kelembagaan masih memiliki ruang untuk ditegakkan di tengah tantangan tata kelola daerah.

"Kami mendukung penuh proses penyelidikan yang sedang berlangsung dan mendorong Kejati Lampung untuk menuntaskan perkara ini secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Ini bukan sekadar soal hukum, tetapi soal kepercayaan publik terhadap institusi dan pemimpin daerah," ujar Direktur AMPUH INDONESIA, Joni Sudarso,S.H.,M.H.,CPLA

AMPUH INDONESIA juga menyerukan agar seluruh pihak, termasuk masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas, turut mengawal proses ini secara aktif. Dugaan korupsi dalam pengelolaan dana PI bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mencederai hak masyarakat atas pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Kami percaya bahwa penegakan hukum yang tegas dan terbuka adalah fondasi utama dalam membangun tata kelola yang bersih, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

https://xposid.com/ampuh-indonesia-apresiasi-langkah-tegas-kejati-lampung-dalam-pengusutan-dugaan-korupsi-dana-participating-interest/

https://kesbangnews.com/dugaan-korupsi-dana-pi-aset-rp3858-miliar-disita-ampuh-indonesia-beri-dukungan-penuh-kejati-lampung/

https://andalasnews.com/hukum/supremasi-hukum-tegak-ampuh-indonesia-dukung-pengusutan-dugaan-korupsi-participating-interest/

https://liratv.id/2025/09/04/ampuh-indonesia-apresiasi-kejati-lampung-bongkar-dugaan-korupsi-dana-pi-rp271-miliar/

https://metropolitanpost.id/ampuh-indonesia-apresiasi-langkah-tegas-kejati-lampung-dalam-pengusutan-dugaan-korupsi-dana-participant-interest/

https://primenewspost.com/ampuh-indonesia-apresiasi-langkah-tegas-kejati-lampung-dalam-pengusutan-dugaan-korupsi-dana-participant-interest/

16/08/2025

Refleksi Kemerdekaan Indonesia 🇮🇩

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diperingati sebagai momentum historis terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga sebagai tonggak untuk menegaskan kembali makna merdeka dalam hukum dan keadilan. Para ahli hukum menilai bahwa kemerdekaan sejati bukan semata-mata kedaulatan politik, melainkan juga hadirnya kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prof. Satjipto Rahardjo pernah menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat untuk membahagiakan rakyat, bukan sekadar instrumen kekuasaan. Dengan demikian, peringatan Hari Kemerdekaan mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak boleh terhenti pada simbol dan seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang humanis, progresif, dan berpihak kepada rakyat kecil.

Dr. Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa kemerdekaan mengandung makna penguatan konstitusionalisme. Kemerdekaan harus terus dirawat dengan menegakkan prinsip negara hukum (rechsstaat), menjaga demokrasi, dan mengawal sistem ketatanegaraan agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan sempit.

Sementara itu, menurut Prof. Mahfud MD, kemerdekaan adalah amanah untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa penegakan hukum yang adil, kemerdekaan hanyalah kosong dari makna. Oleh sebab itu, setiap generasi ahli hukum berkewajiban mengawal hukum agar tetap hidup dan menjawab kebutuhan zaman.

Dengan demikian, Hari Kemerdekaan bagi para ahli hukum adalah cermin perjuangan berkelanjutan:

Melawan segala bentuk ketidakadilan.

Menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Menjadikan hukum sebagai pilar kemerdekaan yang melindungi segenap bangsa.

Kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab moral untuk menjaga hukum agar benar-benar menjadi jalan menuju keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

09/08/2025

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMPUH INDONESIA adalah sebuah organisasi berbadan hukum yang bergerak di bidang pelayanan bantuan hukum, advokasi, dan perlindungan hak-hak masyarakat. LBH AMPUH INDONESIA hadir sebagai wujud kepedulian terhadap keadilan dan kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, rentan, dan terpinggirkan agar mendapatkan akses yang setara di hadapan hukum.

Dengan visi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, terlindungi haknya, dan terjamin keadilannya, LBH AMPUH INDONESIA memberikan layanan berupa:

Bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi.

Pendampingan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, dan diskriminasi.

Penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Advokasi kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.

LBH AMPUH INDONESIA berkomitmen menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada integritas, profesionalitas, dan keberpihakan pada kebenaran, serta bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.

=== Dormit lex, sed non moritur ===

09/07/2025

Kantor Hukum JAS & Partners
Managing partner:
Joni Sudarso, S.H.,M.H.,CPLA

Advokat & Konsultan Hukum

JAS & Partners adalah kantor hukum independen yang berkomitmen memberikan layanan hukum yang profesional, terpercaya, dan berintegritas tinggi. Didirikan oleh para advokat berpengalaman, kami hadir untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat, pelaku usaha, maupun institusi pemerintah dengan pendekatan yang strategis, efisien, dan solutif.

Kami memberikan pelayanan hukum secara komprehensif dan berorientasi pada hasil, dengan mengedepankan nilai keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak klien kami.

Layanan Kami

1. Litigasi (Penyelesaian Sengketa di Pengadilan)

Kami mewakili klien dalam berbagai perkara di pengadilan umum, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi, hingga Mahkamah Konstitusi:

Perdata (wanprestasi, ganti rugi, sengketa tanah, waris, dll.)

Pidana (konsultasi, pembelaan, pendampingan di tahap penyidikan dan persidangan)

Sengketa Perburuhan / Ketenagakerjaan

Kepailitan dan PKPU

Sengketa Tata Usaha Negara

2. Konsultasi & Pendampingan Hukum

Kami menyediakan layanan konsultasi hukum reguler maupun khusus untuk individu, perusahaan, dan organisasi:

Analisis risiko hukum

Pendampingan dalam negosiasi kontrak, perjanjian bisnis, dan mediasi sengketa

Opini hukum (legal opinion)

Strategi hukum preventif dan represif

3. Hukum Korporasi & Bisnis

Memberikan solusi hukum terpadu untuk dunia usaha, mulai dari:

Pendirian dan restrukturisasi perusahaan

Penyusunan dan review kontrak bisnis

Kepatuhan hukum (compliance)

Merger, akuisisi, joint venture

Hukum investasi & penanaman modal

4. Hukum Keluarga & Waris

Melayani kebutuhan hukum personal terkait:

Perceraian dan hak asuh anak

Perjanjian pra-nikah dan pembagian harta

Wasiat dan pewarisan

Sengketa keluarga

5. Hukum Properti & Pertanahan

Kami membantu klien mengatasi berbagai persoalan properti dan tanah:

Sengketa kepemilikan tanah

Sertifikasi & legalitas tanah

Pengurusan dokumen pertanahan

Penyelesaian konflik agraria

6. Hukum Perpajakan & Keuangan

Membantu individu maupun korporasi dalam menghadapi isu-isu perpajakan dan keuangan:

Sengketa pajak

Legal audit keuangan

Pendampingan dalam pemeriksaan pajak

7. Layanan Hukum Khusus dan Pro Bono

Kami juga melayani bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kami.

Mengapa Memilih JAS & Partners?

✅ Tim advokat profesional dan bersertifikasi
✅ Pendekatan strategis dan berbasis bukti
✅ Jaringan luas dengan instansi dan otoritas hukum
✅ Kerahasiaan klien terjamin
✅ Layanan cepat, akurat, dan berorientasi pada hasil

Hubungi Kami

📍 Kantor Hukum JAS & Partners
📞 Telp/WhatsApp: 081-114-1375 & 0822-9293-0610
📧 Email : [email protected]
🌐 Website: www.ampuh.xyz

Kami percaya bahwa setiap permasalahan hukum memiliki solusi terbaik. Serahkan urusan hukum Anda kepada kami, dan kami akan memperjuangkannya dengan integritas dan keahlian terbaik.

26/01/2025

Isra Mi'raj adalah perjalanan menuju kesempurnaan ruhani (insan kamil). Sehingga, perjalanan ini menurut para sufi, adalah perjalanan meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi. Inilah perjalanan yang amat didambakan setiap pengamal tasawuf.

24/01/2025

Deputi AMPUH INDONESIA dalam Acara di stasiun televisi I-News (Interupsi)
Sandri Rumanama
"HGB PAGAR LAUT DICABUT SIAPA DIUSUT"

23/01/2025

Do You Know
Enforcement Supremacy Civil Society

By Bekasi Voice

21/01/2025

/https://fokusberitanasional.com/warga-masyarakat-desa-sumbersari-menyampaikan-pernyataan-sikap-dan-dukungan-terhadap-dugaan-adanya-tindak-pidana-korupsi-dana-desa

https://jabar.wartaglobal.id/2025/01/warga-masyarakat-mendukung-proses.html

https://mediapatriotindonesia.com/warga-masyarakat-desa-sumbersari-menyampaikan-pernyataan-sikap-dan-dukungan-terhadap-proses-penegakan-hukum-kejari-dan-inspektorat-kabupaten-bekasi-terhadap-korupsi-pemerintahan-desa-sumbersari-kecamanhttps://fokusberitanasional.com/warga-masyarakat-desa-sumbersari-menyampaikan-pernyataan-sikap-dan-dukungan-terhadap-dugaan-adanya-tindak-pidana-korupsi-dana-desa

https://jabar.wartaglobal.id/2025/01/warga-masyarakat-mendukung-proses.html

19/01/2025

https://www.tiktok.com//video/7460385371965197586


Dr.eddy Hiarriej

Check out BALAI HUKUM DESA’s video.

19/01/2025

https://www.tiktok.com//video/7460880950877031688


HUKUM TATA NEGARA

Konsep Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut.

Sehubungan dengan itu, dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah seperti di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrecht in ruime zin (dalam arti luas) dan staatsrecht In engere zin (dalam arti luas). Staatsrecht in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrecht in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah

Check out BALAI HUKUM DESA’s video.