IC3D melakukan berbagai kegiatan penelitian, pengkajian, dan sosialisasi atas masalah-masalah demokrasi, diplomasi, dan pertahanan yang di hadapi Republik Indonesia, sehingga mendukung kinerja dan kredibilitas pemerintah. Sepanjang pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-sekarang), terlihat kecenderungan jika pemerintah sulit menjalankan tugasnya secara terstruktur, akibat rendahnya komit
men Partai Politik (Parpol) dalam koalisi, serta besarnya tantangan dalam mempraktikkan Good Governance (Tata Kelola yang Baik) di tingkat pusat dan daerah. Dampak yang terjadi adalah menguatnya isu-isu publik secara tidak terkendali, yang terus mengganggu kinerja pemerintahan serta merusak kredibilitas Indonesia di dalam dan luar negeri. Pada saat yang sama, walaupun pemerintah berusaha keras mengedepankan tertib hukum sebagai prasyarat bagi semua praktik manajemen negara, namun besarnya tekanan Parpol yang bersinergi dengan kalangan publik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok kepentingan di tingkat pusat dan daerah, telah berhasil menyandera pemerintah, sehingga sulit menjalankan kebijakan nasional yang berjangka panjang secara terpadu dan berkesinambungan. Menguatnya kecenderungan di atas perlu di sikapi pada tataran konseptual dan praksis, karena sebuah Indonesia yang maju, demokratis, dan bermartabat sangat membutuhkan dukungan publik di dalam negeri, karena hal ini berdampak pada kredibilitas bangsa dan negara di luar negeri. Ditemukan kenyataan jika sudah banyak hasil pembangunan nasional pada pada tataran ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang dicapai berdasarkan sistem manajemen pemerintahan yang baik. Kurangnya dukungan publik ini berdampak pada sulitnya membangun kebijakan demokrasi, diplomasi, dan pertahanan yang berkelanjutan. Berdasarkan pemikiran ini, dirasakan perlu membentuk sebuah lembaga dengan nama Indonesian Centre for Democracy, Diplomacy, and Defense yang disingkat dengan nama IC3D.