JDIH KPU Kabupaten Garut

  • Home
  • JDIH KPU Kabupaten Garut

JDIH KPU Kabupaten Garut Akun Resmi JDIH KPU Kabupaten Garut

"Seperti air yang mengalir ke bawah, hukum pun punya alurnya sendiri. Aturan rendah yang melawan aturan tinggi hanya ak...
03/03/2026



"Seperti air yang mengalir ke bawah, hukum pun punya alurnya sendiri. Aturan rendah yang melawan aturan tinggi hanya akan menciptakn kekacauan".

Sampurasun...PROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI #17REVIU KARTU KENDALI DAN DOKUMEN PENDUKUNG...
27/02/2026


Sampurasun...

PROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI #17
REVIU KARTU KENDALI DAN DOKUMEN PENDUKUNG SPIP KPU KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT BULAN JANUARI TAHUN 2026.
KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #17 dengan topik Reviu Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Bulan Januari Tahun 2026, pada Kamis (26/02/2026) secara hybrid.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahanya menggarisbawahi bahwa menjelang bulan suci Ramadhan, Divisi Hukum dan Pengawasan tetap konsisten melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) guna memperkuat kapasitas internal. Fokus utama saat ini adalah penguatan instrumen Kartu Kendali SPIP. Meskipun otoritas penandatanganan kini bersifat kolektif, peran pengawasan tetap menjadi pilar krusial bagi instansi.
Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan reviu mendalam terhadap Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Proses verifikasi dilakukan secara mendetail mulai dari Lembar Hasil Pengisian, aspek kepegawaian, hingga evaluasi kinerja untuk memastikan seluruh data dan penanggalan telah sesuai serta terisi dengan lengkap. Dalam sesi ini, dilakukan p**a konfirmasi mengenai penetapan Kartu Kendali melalui rapat pleno di tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Sophia Kurniasari Purba. Dalam arahannya menekankan penguatan ketertiban administrasi pada format dan penanggalan dokumen, percepatan kejelasan status aset kantor demi kepastian hukum serta optimalisasi dokumen Kartu Kendali sebagai representasi akurat implementasi SPIP. Seluruh poin evaluasi ini selanjutnya akan dikoordinasikan dalam rapat bersama unsur pimpinan.

Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta sobat JDIH.

PROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI #16PENGECEKAN BERITA TERKINI DI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL ...
13/02/2026



PROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI #16
PENGECEKAN BERITA TERKINI DI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL JDIH KPU KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT

KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #16 dengan Pengecekan Berita Terkini di Website dan Media Sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, pada Kamis (12/02/2026) secara hybrid.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Sophia Kurniasari Purba. Dalam arahanya menggarisbawahi bahwa JDIH harus dioptimalkan secara konsisten sebagai layanan informasi publik yang modern, bukan sekadar tempat penyimpanan dokumen. Hal itu dilakukan dengan memastikan kepatuhan pada standar, penyajian konten yang humanis dan mudah diakses (termasuk bagi disabilitas), pembaruan data yang rutin dan aman, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik.

Setelah itu, dilakukan pengecekan website dan media sosial JDIH dipandu oleh Operator JDIH KPU Provinsi Jawa Barat M. Tofan Yuda S. Pengecekan dilakukan terhadap update berita JDIH tahun 2026 di website dan media sosial, minimal memuat kegiatan Raker Hukum dan MH Seri #15 dari KPU Provinsi Jawa Barat. Selain itu, melengkapi publikasi kegiatan hukum tahun 2025 (MH Seri 1 s.d. 14, Rakor SPIP dan JDIH, serta Rakor Evaluasi Permasalahan Hukum dan Pencanangan ZI). Juga memastikan bahan kegiatan hukum tiap satuan kerja telah terdokumentasi, dipublikasikan di media sosial JDIH, dan segera direalisasikan jika belum terlaksana.

Kegiatan ini ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahannya, Aneu menekankan bahwa kegiatan MH menjadi ruang pendidikan pemilih sekaligus pembenahan JDIH ke depan, dengan harapan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dapat meraih prestasi JDIH Nasional di tahun 2026 ini. Monitoring Zona Integritas juga akan dilaksanakan bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta sobat JDIH.

PROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI #15STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55-02-02...
06/02/2026



PROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI #15
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55-02-02-12/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 (DPD KABUPATEN CIANJUR – DAERAH PEMILIHAN 3)

KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #15 dengan topik Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (DPRD Kabupaten Cianjur - Daerah Pemilihan 3), pada Kamis (05/02/2026) secara hybrid.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Sophia Kurniasari Purba. Dalam arahanya menggarisbawahi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini penting untuk dikaji karena menjadi cerminan proses, mekanisme, serta teknik penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk memperkuat literasi hukum serta mendorong transparansi dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum Pemilu.

Jumat (30/01/2026), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandir...
02/02/2026

Jumat (30/01/2026), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026.
Ketua Divisi SDM, Penelitian, dan Pengembangan Abdullah Sapi'i, Sekretaris Eko Iswantoro, Ketua dan Anggota Satuan Tugas SPIP KPU Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh KPU RI pada Jum'at (30/01/2026) melalui zoom meeting.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita. Dalam arahannya menekankan pentingnya evaluasi secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan dan pengroganisasian hingga mekanisme pengawasan sebagai dasar perbaikan tata kekola organisasi secara berkelanjutan. Melalui kegiatan SPIP yang dimulai sejak awal tahun 2026 ini bertujuan meningkatkan kualitas penerapan SPIP demi mewujudkan organisasi KPU yang lebih efektif, akuntabel dan berintegrasi.

Setelah itu dilakukan penyampaian materi dari BPKP:
1. Overview SPIP dan proses Penilaian Maaturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi,
2. Kertas Kerja Maturitas SPIP

Peserta kegiatan ini Adalah jajaran KPU RI, Ketua, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, dan Satuan Tugas SPIP KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota se-Indonesia.

Sampurasun...Kamis (22/01/2026), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja Divisi Hukum dan Pe...
23/01/2026



Sampurasun...

Kamis (22/01/2026), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/ Kota se- Jawa Barat, pada Kamis (22/01/2026) secara hybrid.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahannya menggarisbawahi bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk memantapkan rencana kerja Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2026 sekaligus mempererat silahturahmi dan berbagi inovasi antar Satuan Kerja. Beliau juga menekankan focus pada optimalisasi JDIH, Kepatuhan SPIP, serta monitoring intensif terhadap Pembangunan OZna Integritas di seluruh KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat.

Setelah itu, dilakukan pembahasan dan Diskusi Rencana Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat Tahun 2026 yang dipimpin oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba dan Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Hasanuddin Ismail.

Forum ini dimanfaatkan oleh KPU dan jajaran KPU Kabupaten/ Kota, termasuk KPU Kabupaten Garut, untuk menyelaraskan arah kebijakan tersebut, meningkatkan koordinasi kelembagaan serta memastikan perencanaan kerja yang terstruktur dan berkesinambungan.

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Garut berupaya dengan baik untuk mendukung terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel dan berintegritas sejalan dengan kebijakan dan program KPU.

Diinformasikan bahwa hari ini informasi atau produk hukum berikut ini telah dapat didownload di Website JDIH KPU Kabupa...
21/01/2026



Diinformasikan bahwa hari ini informasi atau produk hukum berikut ini telah dapat didownload di Website JDIH KPU Kabupaten Garut:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

Hatur Nuhun🙏

sering bingung bedain Peraturan KPU dan Keputusan KPU?Sebenarnya simpel!PKPU = Aturan Umum.Keputusan KPU = Penetapan Kh...
14/01/2026



sering bingung bedain Peraturan KPU dan Keputusan KPU?

Sebenarnya simpel!
PKPU = Aturan Umum.

Keputusan KPU = Penetapan Khusus.
Dua instrumen ini jadi fondasi penting agar pemilu berjalan jelas dan terstruktur 💯

Ketahuilah sejarah pemilu, karena proses ini bukan sekadar kegiatan memilih, melainkan hasil dari perjalanan panjang se...
05/01/2026



Ketahuilah sejarah pemilu, karena proses ini bukan sekadar kegiatan memilih, melainkan hasil dari perjalanan panjang sebuah bangsa dalam membangun tatanan demokrasi. Apa momen Pemilu yang paling berkesan bagimu? Ceritakan di kolom komentar! 👇


Diinformasikan bahwa hari ini informasi atau produk hukum berikut ini telah dapat didownload di Website JDIH KPU Kabupa...
05/01/2026


Diinformasikan bahwa hari ini informasi atau produk hukum berikut ini telah dapat didownload di Website JDIH KPU Kabupaten Garut:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026.

Hatur Nuhun🙏



Diinformasikan bahwa hari ini informasi atau produk hukum berikut ini telah dapat didownload di Website JDIH KPU Kabupa...
05/01/2026


Diinformasikan bahwa hari ini informasi atau produk hukum berikut ini telah dapat didownload di Website JDIH KPU Kabupaten Garut:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

Hatur Nuhun🙏



PROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI #14(PEMBAHASAN LAPORAN TAHUNAN DI BIDANG HUKUM TAHUN 2025...
19/12/2025



PROGRAM MH (MEMBAHAS HUKUM) JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI #14

(PEMBAHASAN LAPORAN TAHUNAN DI BIDANG HUKUM TAHUN 2025)

Jumat (19/12/2025) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri #14 sekaligus membahas laporan tahunan dibidang hukum tahun 2025 yang meliputi laporan tahunan JDIH, laporan penyelenggaraan SPIP semster II dan laporan kertas penilaian zona integritas secara daring.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat (Aneu Nursifah), Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat (Sophia Kurniasari Purba), Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Barat (Hasanuddin Ismail).

Dalam kegiatan zoom ini menjelaskan tentang mekanisme laporan JDIH bulan desember dan JDIH tahunan, laporan SPIP serta laporan pembangunan zona integritas.

Informasi lebih lanjut dapat klik link dibawah ini:
https://sl1nk.com/HfC0u

Hatur Nuhun🙏


Address

Jl. Suherman KM. 147 Jati Kec. Taronggong Kaler

44151

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:30

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when JDIH KPU Kabupaten Garut posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to JDIH KPU Kabupaten Garut:

Shortcuts

  • Want your business to be the top-listed Law Practice?

Share